Kemendikdasmen Cari Solusi Dana PIP Rp 535,46 Miliar

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencari solusi atas dana Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp 535,46 miliar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Persoalan ini berkaitan dengan 627.314 penerima yang belum melakukan aktivasi, sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilansir dari Detikcom pada Senin (26/10/2026).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa salah satu kendala penyaluran bantuan tersebut adalah ketidaksesuaian waktu pemutakhiran data pendidikan dengan siklus anggaran pemerintah. Kemendikdasmen masih mencari penyelesaian agar persoalan dana yang belum diambil penerima tidak terus berulang.

Dalam keterangannya kepada wartawan setelah acara Taklimat Media Capaian 2 tahun Kemendikdasmen di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Mu'ti menjelaskan bahwa tahun ajaran baru dimulai pada Juli, sedangkan periode anggaran dimulai pada Januari.

Mu'ti menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan batas waktu penarikan data dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ke sistem pusat.

"Memang ini kan ada beberapa kendala PIP itu. Pertama kendalanya adalah tahun ajaran kita itu kan di bulan Juli, sementara anggaran kita itu dimulainya Januari. Nah memang selalu ada persoalan menyangkut cut-off data," tutur Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ia mencontohkan siswa kelas 12 yang sudah lulus ketika memasuki Juli, sementara anggaran bantuan telah disusun untuk satu tahun. Perbedaan waktu tersebut dapat menyebabkan data penerima tidak lagi sesuai dengan kondisi siswa saat bantuan akan diambil.

"Nah misalnya begini, murid itu sekarang kelas 12, nanti Juli kan dia sudah lulus, sementara anggarannya kan dibentuk satu tahun. Nah, di situ yang seringkali menjadi kendala kenapa kemudian ada residu data dari penerima PIP yang belum bisa diambil oleh para murid itu," ujar Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kemendikdasmen, menurut Mu'ti, telah mengidentifikasi persoalan pada perbedaan waktu pemutakhiran data tersebut. Namun, kementerian masih mencari mekanisme penyelesaian agar sisa dana bantuan tidak terus muncul dalam penyaluran berikutnya.

"Nah memang ini kita belum ketemu bagaimana jalan keluarnya, tapi terus kita cari bagaimana penyelesaian terbaik supaya residu dari penyaluran PIP ini tidak terus berulang.Tapi akar masalahnya adalah karena itu, karena cut-off murid ini di tengah tahun, sementara anggaran itu dimulai di awal tahun," tegas Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain membenahi persoalan data, Kemendikdasmen juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Koordinasi tersebut mencakup penanganan dana PIP yang belum dapat diambil oleh penerima.

"Tapi kami tentu saja berusaha untuk bagaimana semacam mungkin kita perbaiki termasuk koordinasi dengan PPATK. Karena kami juga mendapatkan laporan dari PPATK tentang masih adanya dana PIP yang belum bisa diambil oleh penerimanya," ujar Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain dana yang belum dimanfaatkan, BPK menemukan kelebihan penyaluran bantuan kepada 19.331 penerima PIP dengan nilai Rp 12,37 miliar. Menurut temuan tersebut, salah satu penyebabnya adalah penerima juga memperoleh bantuan PIP dari Kementerian Agama (Kemenag).

BPK juga mencatat potensi kelebihan penyaluran kepada 86.337 penerima dengan nilai Rp 80,75 miliar. Kelompok tersebut mencakup penerima dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak padan, berstatus nonaktif, atau tercatat ganda.