Kemkomdigi Minta Publik Verifikasi Informasi dari AI

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengingatkan masyarakat agar memeriksa kebenaran informasi yang dihasilkan kecerdasan buatan atau AI sebelum menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam acara Ngopi Bareng di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan di Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Marroli J. Indarto, juga mendorong transparansi platform digital terkait algoritma dan moderasi konten, dilansir dari Medcom.

Marroli menjelaskan bahwa AI dapat membantu masyarakat mencari informasi, belajar, dan bekerja. Namun, jawaban yang dihasilkan sistem tersebut mengikuti pola dalam data dan model bahasa yang digunakan sehingga masih berpotensi mengandung kekeliruan. Ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus disertai pemeriksaan oleh pengguna agar informasi yang diterima tidak langsung dianggap benar.

"AI boleh membantu kita berpikir, tapi kemudian keputusan dan penilaian tetap harus berada di tangan para penggunanya," ujar Marroli J. Indarto.

Marroli mendorong masyarakat membiasakan diri memeriksa ulang informasi melalui sumber yang dapat diverifikasi, termasuk media kredibel. Menurutnya, langkah tersebut juga diperlukan ketika pengguna menerima informasi melalui media sosial. Informasi yang muncul di platform digital dipengaruhi algoritma rekomendasi dan kebiasaan pengguna dalam mengonsumsi konten. Karena itu, masyarakat perlu membandingkan informasi dengan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemkomdigi juga menyoroti tanggung jawab penyedia platform dalam menjelaskan cara kerja layanan digital mereka. Transparansi diperlukan, terutama terkait rekomendasi konten, proses moderasi, dan penggunaan AI. Marroli menyampaikan bahwa pengguna perlu memperoleh perlindungan ketika merasa dirugikan oleh sistem platform. Saluran pengaduan menjadi salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyampaikan keberatan terhadap keputusan layanan digital.

Menurut Marroli, Kemkomdigi terus mendorong platform agar menjalankan tanggung jawab secara transparan sesuai ketentuan hukum. Pengalaman pengguna di ruang digital juga dipengaruhi kebijakan platform serta perilaku masyarakat saat mengakses media sosial. Marroli turut membahas kondisi ketika pengguna merasa jangkauan kontennya menurun atau pendapatnya tidak lagi menjangkau banyak pengikut.

Situasi tersebut terkadang dianggap sebagai shadow ban, yakni dugaan pembatasan jangkauan konten yang tidak terlihat secara langsung oleh pengguna. Ia menjelaskan bahwa pengguna yang merasa mengalami kondisi tersebut dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan banding yang disediakan oleh platform terkait. Hal ini karena pengelolaan sistem rekomendasi dan moderasi konten berada di tangan masing-masing penyedia layanan digital.

Sementara itu, fokus Kemkomdigi berkaitan dengan pelanggaran hukum dan risiko yang berpotensi memicu disinformasi di masyarakat. Mekanisme pengaduan dan banding dapat menjadi saluran bagi pengguna untuk menyampaikan keberatan atas perlakuan sistem yang dianggap merugikan.

Marroli menyatakan bahwa Kemkomdigi berkomitmen mendorong ruang digital yang sehat, aman, dan beretika. Ruang tersebut diharapkan mendukung akses informasi, penyampaian kritik, serta pertukaran pandangan dengan tetap melindungi hak masyarakat. Ia menggambarkan ruang digital ideal melalui tiga prinsip, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Terhubung berarti masyarakat dapat mengakses informasi dan berkomunikasi, tumbuh mencakup perkembangan serta inovasi teknologi, sedangkan terjaga berarti keamanan dan keadilan bagi pengguna tetap terlindungi.