Kemenperin Usulkan Insentif Hybrid dan REEV Bebas Ganjil Genap

Kementerian Perindustrian mendorong pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), serta range extended electric vehicle (REEV). Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan usulan tersebut di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026, untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), mengurangi emisi, dan memperkuat industri otomotif nasional.

Usulan itu mencakup kemungkinan pembebasan aturan ganjil genap, penyediaan parkir khusus, fasilitas pengisian daya, serta keringanan pajak. Menurut Kemenperin, kendaraan dengan teknologi tersebut perlu memperoleh dukungan tambahan karena insentif yang tersedia selama ini lebih banyak menyasar mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

Sarmuji menjelaskan bahwa fasilitas nonfiskal dapat diterapkan melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berwenang mengatur lalu lintas serta fasilitas parkir.

"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," ujar Sarmuji.

Ia membedakan skema yang sudah tersedia bagi BEV dengan dukungan yang masih perlu dirumuskan untuk teknologi elektrifikasi lainnya. Pemerintah belum menetapkan besaran maupun bentuk akhir insentif yang akan diberikan.

"Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu akan dirumuskan (penambahan) insentifnya," ungkap Sarmuji.

Menurut Sarmuji, kendaraan hybrid dan REEV berpotensi mengurangi penggunaan BBM, termasuk BBM bersubsidi, sekaligus membantu menekan emisi. Ia menilai pengembangan dan pemasaran kendaraan tersebut dapat mendukung efisiensi energi nasional.

"Menurut saya ini sesuatu yang sangat strategis karena dengan memproduksi dan kemudian memasarkan secara lebih masif dua jenis kendaraan itu, akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Di samping juga pasti akan berakibat pada menurunnya emisi," tutur Sarmuji.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi lintas instansi agar kebijakan yang diusulkan dapat dibahas bersama pemangku kepentingan terkait dan mendukung pertumbuhan industri kendaraan elektrifikasi.

"Kementerian Perindustrian pasti akan mendukung dan mengomunikasikan ini dengan stakeholder yang lain supaya industri di jenis kendaraan ini akan berkembang di masa-masa yang akan datang," tegas Sarmuji.

Selain fasilitas nonfiskal, Kemenperin mempertimbangkan insentif fiskal melalui pengurangan beban pajak. Sarmuji menyatakan bahwa skema bagi kendaraan hybrid dan REEV tidak harus menyamai fasilitas untuk mobil listrik berbasis baterai.

"Keringanan pajaknya tidak harus sama. Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh. Karena manfaatnya juga sama-sama dirasakan, baik untuk masyarakat maupun negara," jelas Sarmuji.

Ia menambahkan, kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV masih menggunakan sejumlah komponen mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE). Kondisi tersebut dinilai memungkinkan industri komponen otomotif nasional beradaptasi tanpa harus mengganti seluruh proses produksi sekaligus.

"Kalau yang plug-in maupun hybrid biasa maupun REEV itu masih memakai baterai, tetapi juga masih memakai mesin ICE. Jadi, komponen-komponen yang sekarang diproduksi tidak perlu berubah secara total. Menyesuaikan dirinya masih lebih mudah," kata Sarmuji.

Kemenperin menargetkan percepatan pembahasan usulan insentif pada 2026. Sarmuji mengaitkan rencana tersebut dengan kenaikan harga BBM dan kebutuhan memperkuat pengembangan berbagai teknologi kendaraan elektrifikasi.

"Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini," ujar Sarmuji.

Dalam keterangan terpisah pada 21 Oktober 2026, Sarmuji juga menyoroti efisiensi konsumsi BBM kendaraan REEV. Ia menyebut teknologi tersebut dapat menempuh jarak hingga 65 kilometer dengan satu liter BBM dan mencapai jarak hingga 1.600 kilometer dalam kondisi pengisian penuh.

"Penghematan BBM-nya banyak. Misalkan dengan Range Extended Electric Vehicle (REEV) itu 1 liter bisa tembus 65 km. Itu kan luar biasa.

Sekali ngisi full bisa menjangkau 1.600 kilometer. Jadi pulang pergi Jakarta-Surabaya itu aman," kata Sarmuji.

Sarmuji kembali menegaskan bahwa pemerintah ingin mempercepat pembahasan agar peluang pengembangan industri kendaraan hemat energi dapat dimanfaatkan. Ia menyebut komunikasi dengan pihak terkait akan dilakukan untuk mengupayakan target tahun ini, dengan awal 2027 sebagai kemungkinan alternatif apabila pembahasan belum selesai.

"Akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini ada momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai dengan berbagai jenis variannya tadi. Sebulan dua bulan itu sangat berarti.

Kita usahakan target tahun ini. Kita akan komunikasikan. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa awal tahun depan," katanya.

Dari sisi industri, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Putu Juli Ardika mendukung kebijakan yang dapat memperluas pasar kendaraan elektrifikasi. Menurutnya, kepastian dukungan pemerintah berperan dalam menjaga pertumbuhan industri otomotif beserta ekosistem pendukungnya.

"Kita mengikuti arahan Kementerian Perindustrian dan kita berharap bahwa itu bisa mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor. Di samping itu, ekosistemnya juga akan terjaga dan berkembang," ujar Putu.

Putu menyebut survei Gaikindo yang telah dilaporkan kepada Kemenperin menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan yang diproduksi di Indonesia dapat memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 60 persen.

"Itu sudah dilakukan survei dan sudah kita laporkan kepada Kementerian Perindustrian bahwa dari kendaraan-kendaraan yang diproduksi itu sebagian besar bisa memenuhi ketentuan TKDN 60 persen," jelas Putu.

Dalam pembahasan mengenai REEV, Putu juga menyampaikan bahwa sejumlah pelaku industri menunjukkan minat mengembangkan kendaraan dengan teknologi tersebut di Indonesia. Ia menyebut rencana salah satu produsen di Subang untuk menghadirkan model BYD M6 DM-i.

"Kalau dari yang ditunjukkan kemarin, sudah ada beberapa. Ada kelompok dari Indonesia yang termasuk di sana. Terus produsen di Subang juga akan mengeluarkan model BYD M6 DM-i. Tentunya kalau pasarnya besar dan kuat, ditambah ada insentif, investasi pasti akan mengarah ke sana," ujar Putu.

Putu turut menyoroti perubahan permintaan konsumen di tengah tingginya harga bahan bakar. Menurut data yang disampaikannya, penjualan mobil penumpang meningkat 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan yang lebih banyak didorong oleh kendaraan hemat BBM.

"Kita melihat bahwa sebenarnya dari kenaikan kendaraan penumpang (passenger car) sebesar 10% dibandingkan tahun lalu, itu lebih didorong oleh pembelian produk-produk kendaraan yang irit bahan bakar. Karena harga bahan bakar sudah tinggi. Itu yang terjadi. Sehingga penjualan mobil konvensional (Internal Combustion Engine) juga turun cukup signifikan," kata Putu.

Usulan insentif tersebut masih memerlukan pembahasan dan koordinasi antarlembaga. Hingga pernyataan disampaikan pada Oktober 2026, Kemenperin belum mengumumkan keputusan final mengenai bentuk, nilai, maupun waktu penerapan fasilitas bagi kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV.