Fitra Minta Pemerintah Selektif Beri Subsidi Energi

Keterbatasan ruang fiskal mendorong pemerintah untuk lebih cermat menentukan kebijakan subsidi energi dan stimulus ekonomi. Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, meminta pemerintah menghitung beban anggaran, memastikan sumber pendanaan, serta mengukur dampak kebijakan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, dilansir dari Nasional.

Badiul menyampaikan pandangan tersebut kepada Kontan pada Selasa (27/10/2026). Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara biaya stimulus dan manfaat yang diterima masyarakat.

“Jangan sampai biaya stimulus tidak sebanding dengan dampaknya,” ujar Badiul Hadi, Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Menurut Badiul, pemerintah perlu memastikan subsidi dan stimulus benar-benar melindungi daya beli tanpa menambah tekanan berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan apabila diskon listrik dan bahan bakar minyak (BBM) terus digunakan sebagai solusi rutin ketika inflasi meningkat.

Subsidi dapat menahan kenaikan harga dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural. Sejumlah tantangan yang perlu ditangani mencakup tingginya biaya logistik, ketimpangan distribusi, dan kerentanan pasokan pangan.

Untuk memperkuat pengendalian inflasi, Badiul menilai pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pada langkah berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan ketahanan pangan, perbaikan distribusi antardaerah, pemeliharaan cadangan pangan, serta koordinasi pengendalian inflasi berbasis data.

Peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi perhatian penting dalam menjaga ketersediaan pasokan domestik. Menurut Badiul, ketahanan pangan yang masih menjadi persoalan menahun membutuhkan fokus kebijakan lebih kuat agar tekanan harga dapat dikendalikan.

Dalam jangka pendek, pemerintah dapat mengoptimalkan langkah pengendalian harga yang relatif tidak membutuhkan anggaran besar. Operasi pasar, kelancaran distribusi pangan, dan pengurangan hambatan logistik menjadi sejumlah pilihan untuk menekan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Badiul menjelaskan langkah-langkah tersebut dapat dijalankan sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi tanpa terlalu membebani keuangan negara.

“Pemerintah bisa mengoptimalkan operasi pasar, memperlancar distribusi pangan, dan mengurangi hambatan logistik,” ujar Badiul Hadi, Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Apabila bantuan fiskal tetap diperlukan, Badiul menyarankan pemerintah memprioritaskan rumah tangga miskin dan rentan. Kelompok sasaran tersebut mencakup masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, serta warga yang paling terdampak kenaikan harga pangan.

Penyaluran bantuan secara terarah dinilai penting agar anggaran terbatas dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah juga perlu menjaga agar belanja subsidi dan stimulus tidak mengurangi alokasi untuk sektor prioritas lain, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat.