Kemenkeu Pangkas 30 Persen Anggaran Perjalanan Dinas

Pemerintah memperketat penggunaan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada kuartal IV 2026 untuk menjaga kualitas belanja negara dan mengendalikan potensi pelebaran defisit APBN. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menerbitkan instruksi tersebut pada 8 Oktober 2026, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan penundaan sejumlah pengadaan, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Melalui surat tertanggal 8 Oktober 2026, Suahasil meminta seluruh K/L memusatkan belanja pada program prioritas Presiden tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Salah satu ketentuannya adalah memangkas 30 persen anggaran perjalanan dinas yang belum terealisasi hingga tanggal tersebut.

Efisiensi perjalanan dinas dilakukan melalui peningkatan pertemuan daring, pembatasan perjalanan yang tidak menjadi prioritas, serta pengurangan jumlah dan frekuensi perjalanan. Kebijakan ini menjadi bagian dari penajaman belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran.

Selain perjalanan dinas, K/L diminta menunda belanja pendukung aparatur yang belum dibeli, diikat, atau dikontrakkan hingga 8 Oktober 2026. Pengeluaran yang ditunda mencakup pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi dan rehabilitasi gedung maupun kantor.

Suahasil menegaskan bahwa penghematan harus tetap mengutamakan hasil program pemerintah. Dalam suratnya pada Kamis (8/10/2026), ia menyatakan:

"Belanja harus lebih berkualitas dan tetap fokus pada output utama prioritas Presiden," tulis Suahasil dalam surat tersebut.

Anggaran yang dihemat atau ditunda akan dicatat sebagai blokir atau automatic adjustment pada Halaman IV DIPA. Kementerian dan lembaga juga diwajibkan menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan paling lambat 16 Oktober 2026.

Di tengah efisiensi, pemerintah tetap meminta percepatan realisasi belanja yang berkaitan dengan program prioritas. K/L yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik diminta mempercepat rekomendasi penyaluran dengan melengkapi dokumen serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan penerima manfaat.

Data pemerintah hingga akhir September 2026 menunjukkan realisasi belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun, setara 69,2 persen dari pagu, atau tumbuh 19 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, pendapatan negara mencapai Rp 2.341,5 triliun, setara 74,2 persen dari target, dengan pertumbuhan tahunan 25,5 persen.

Dengan realisasi tersebut, defisit APBN hingga September tercatat Rp 319 triliun atau 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Suahasil sebelumnya menyampaikan bahwa belanja pemerintah diperkirakan meningkat pada November dan Desember.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman memperkirakan defisit APBN 2026 dapat mencapai target pemerintah sebesar 2,85 persen PDB dan berpotensi mendekati 3 persen. Menurutnya, tekanan pada kuartal IV berulang karena belanja pemerintah biasanya meningkat menjelang akhir tahun, sementara subsidi, kompensasi, bunga, dan kewajiban utang tetap membebani anggaran.

Juniman menilai besarnya belanja untuk proyek prioritas akan memengaruhi perkembangan defisit pada akhir tahun. Ia menyampaikan kepada Kontan pada Kamis (8/10/2026):

"Kalau belanja atau proyek-proyek prioritas tidak bisa direm, defisit bisa menyentuh sekitar 2,9%," ujar Juniman kepada Kontan.

Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli menilai efisiensi dan pemusatan kembali belanja dapat membantu menjaga defisit di bawah 3 persen PDB. Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah pada November dan Desember masih perlu dicermati karena sebagian anggaran yang dihemat berpotensi dialihkan untuk membiayai program pemerintah lainnya.

Suahasil juga meminta agar pelaksanaan kebijakan efisiensi tetap berlandaskan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik, tanpa menghambat pencapaian target program prioritas maupun pelayanan publik.