Kemenkeu Atur Pajak Rokok untuk Penegakan Cukai

Kementerian Keuangan mengatur penggunaan sebagian penerimaan pajak rokok sebagai penerimaan negara bukan pajak untuk mendukung penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Aturan ini tertuang dalam PMK Nomor 70 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 28 September 2026, dilansir dari Nasional.

PMK tersebut menetapkan penerimaan pajak rokok yang dialokasikan untuk penegakan hukum dicatat sebagai PNBP pajak rokok pada Kementerian Keuangan. Dana itu kemudian disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

"Besaran penerimaan pajak rokok dicatat sebagai PNBP Pajak Rokok pada Kementerian Keuangan yang bersumber dari penerimaan pajak rokok yang ditetapkan untuk digunakan dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai," bunyi Pasal 2 ayat (3) PMK 70 Tahun 2026.

Menurut Pasal 3 PMK 70 Tahun 2026, dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengawasan, intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara, serta pengelolaan sarana operasi kepabeanan dan cukai.

Aturan itu juga mencakup penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi, komunikasi publik, dan koordinasi penegakan hukum.

"Penggunaan dana PNBP pajak rokok untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan proyeksi penerimaan PNBP pajak rokok," tertulis dalam PMK 70 Tahun 2026.

Pengalokasian anggaran dari PNBP pajak rokok dilakukan pada tahun berjalan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran penggunaannya menjadi batas tertinggi alokasi anggaran penegakan hukum.

Menteri Keuangan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap anggaran tersebut. Pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan mengikuti ketentuan pengelolaan PNBP serta sistem akuntansi instansi pemerintah.

Khusus tahun anggaran 2026, penggunaan dana didasarkan pada proyeksi penerimaan periode Agustus hingga Desember 2026. Penyetoran PNBP pajak rokok tahun ini dimulai pada kuartal III berdasarkan realisasi penerimaan Agustus dan September 2026.