FAKTA Indonesia Soroti Pelemahan Penerimaan Cukai Tembakau

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat penerimaan cukai Rp 240,28 triliun sampai September 2026, atau 71,51% dari target APBN. Dilansir dari Nasional, FAKTA Indonesia menilai capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi kebijakan fiskal sektor tembakau pada Kamis (8/10).

Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia Tubagus Haryo Karbyanto menilai penurunan penerimaan cukai hasil tembakau tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kegagalan kenaikan tarif. Ia meminta evaluasi mencakup struktur tarif, konsumsi, kepatuhan industri, dan dampak sosial ekonomi.

"FAKTA Indonesia meminta pemerintah tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa kenaikan cukai hasil tembakau telah kehilangan efektivitas hanya karena penerimaan negara melemah. Evaluasi kebijakan harus memperhitungkan struktur tarif, perubahan konsumsi, perpindahan ke produk lebih murah, kepatuhan industri, serta dampaknya terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat," ujar Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia.

Tubagus juga menanggapi penilaian ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, yang menyebut kenaikan cukai tidak lagi efektif meningkatkan penerimaan negara. FAKTA Indonesia menilai pelemahan penerimaan harus dilihat dari desain dan pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.

"Kesimpulan bahwa cukai sudah tidak efektif membutuhkan pembuktian yang jauh lebih kuat daripada perbandingan penerimaan beberapa tahun," ujar Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia.

Menurut Tubagus, penerimaan cukai dipengaruhi tarif efektif, volume produk yang membayar cukai, komposisi produk, serta waktu pelunasan. Ia meminta pemerintah membuka data agar penyebab perubahan penerimaan dapat dibedakan.

"Pemerintah harus membuka data agar kita dapat membedakan: berapa penurunan karena masyarakat mengurangi konsumsi, berapa karena berpindah ke rokok legal yang lebih murah, dan berapa karena penghindaran atau pelanggaran cukai. Ketiganya membutuhkan respons yang berbeda," ujar Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia.

FAKTA Indonesia menyebut moratorium kenaikan cukai memiliki konsekuensi ekonomi. Tubagus juga menilai penerimaan cukai merupakan penerimaan bruto yang perlu dibandingkan dengan biaya pengobatan, kehilangan produktivitas, kematian dini, dan tekanan keuangan keluarga.

"APBN menerima cukai, sementara keluarga, fasilitas kesehatan, dan perekonomian ikut menanggung dampak konsumsi tembakau. Neraca fiskal yang bertanggung jawab harus melihat kedua sisi tersebut. Pemerintah perlu menghitung biaya itu secara terbuka, menggunakan metode yang dapat diuji," ujar Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia.

Secara hukum, Pasal 2 ayat (1) UU Cukai sebagaimana diubah melalui UU Nomor 39 Tahun 2007 menempatkan pengendalian konsumsi, pengawasan peredaran, dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan, serta keadilan dan keseimbangan sebagai dasar pengenaan cukai.

"Jika konsumsi benar-benar turun, negara memperoleh manfaat kesehatan dan produktivitas. Jika yang terjadi hanya perpindahan ke produk lebih murah atau ilegal, pemerintah harus memperbaiki kebijakan agar tujuan pengendalian tetap tercapai," ujar Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia.

FAKTA Indonesia juga mendukung penindakan terhadap rokok ilegal melalui pembongkaran jaringan produksi, distribusi, pemalsuan pita cukai, dan aliran dana. Organisasi tersebut juga menyoroti perlunya perbaikan struktur tarif untuk mengurangi perpindahan ke produk murah.

"Pada saat bersamaan, struktur tarif perlu diperbaiki agar perpindahan ke produk murah tidak terus melemahkan pengendalian," ujar Haryo.

FAKTA Indonesia mengusulkan enam langkah kepada Menteri Keuangan dan kementerian atau lembaga terkait, termasuk evaluasi terbuka penerimaan, produksi, pelunasan cukai, harga aktual, serta perubahan konsumsi berdasarkan kategori produk.

Usulan lainnya mencakup penyusunan peta jalan cukai beberapa tahun, penyederhanaan lapisan tarif, penguatan pemberantasan rokok ilegal, evaluasi produk tembakau lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

"Negara membutuhkan penerimaan yang berkelanjutan dan warga yang sehat. Menteri Keuangan harus menjawab pelemahan penerimaan dengan reformasi berbasis bukti: memperbaiki struktur cukai, menutup kebocoran, mengurangi keterjangkauan produk, dan melindungi penghidupan masyarakat," tutup Haryo.