Wamenkeu Dorong Bea Cukai Percepat Arus Perdagangan

Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyeimbangkan pengawasan barang dengan kelancaran perdagangan. Dalam konferensi internasional kepabeanan di Indonesia pada Selasa (20/10/2026), dia menekankan pentingnya pemeriksaan berbasis risiko agar perlindungan masyarakat tetap berjalan tanpa menghambat kegiatan usaha, dilansir dari Nasional.

Nurkholisoh menyebut lebih dari 70% impor Indonesia berupa bahan baku dan barang antara yang dibutuhkan untuk mendukung produksi dalam negeri. Karena itu, keterlambatan pengiriman dapat memengaruhi kelangsungan aktivitas bisnis dan pasokan industri.

Dia menjelaskan, tantangan kepabeanan semakin rumit akibat ketidakpastian geopolitik dan gangguan rantai pasok global. Kondisi tersebut menuntut Bea Cukai menjaga efektivitas pemeriksaan sekaligus memastikan barang yang memenuhi ketentuan dapat melintasi perbatasan tanpa hambatan yang tidak diperlukan.

Dalam acara 6th WCO RTC Indonesia International Conference, Nurkholisoh menggambarkan peran perbatasan dalam menopang kegiatan produksi nasional.

"Bagi Indonesia, perbatasan bukan sekadar pos pemeriksaan. Perbatasan merupakan bagian dari lini produksi kita," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Dia juga menegaskan bahwa pengawasan tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat dari barang berbahaya, mencegah penyelundupan, dan memberantas perdagangan ilegal. Menurutnya, pemeriksaan perlu diarahkan pada pengiriman berisiko tinggi agar petugas dapat memusatkan sumber daya pada barang yang membutuhkan perhatian lebih.

Nurkholisoh menilai keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian menjadi tantangan utama bagi petugas kepabeanan.

"Jika kita waspada tetapi lambat, ekonomi yang membayar harganya. Jika kita cepat tetapi ceroboh, masyarakat yang membayar harganya. Tugas kita adalah menemukan keseimbangan yang tepat," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Untuk mendukung pengawasan yang lebih terarah, dia mendorong pemanfaatan teknologi dan analisis data. Perkembangan perdagangan elektronik lintas negara, menurutnya, turut memunculkan tantangan baru berupa perubahan modus penyelundupan dan cara pelaku menyembunyikan barang ilegal.

Nurkholisoh menyebut kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan analisis data dapat membantu mendeteksi pengiriman mencurigakan lebih awal, termasuk sebelum barang mencapai perbatasan. Namun, penggunaan teknologi harus disertai prosedur yang jelas, pengawasan kuat, dan sumber daya manusia terlatih karena keputusan tetap membutuhkan peran petugas.

Selain pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi, Nurkholisoh menyoroti perlunya penyederhanaan prosedur kepabeanan sebelum digitalisasi diterapkan. Dia menilai ketentuan non-tarif mengenai standar mutu, keselamatan, dan kesehatan tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat, tetapi penerapannya harus jelas dan konsisten.

Dalam penjelasannya, dia menekankan bahwa ketentuan perlindungan masyarakat tidak semestinya menciptakan hambatan perdagangan yang tidak diperlukan.

"Perlindungan tidak boleh menjadi penghambat perdagangan," pungkas Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.