Kemenhaj Pangkas Biaya Haji dan Benahi Layanan Jemaah

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melaporkan sejumlah pembenahan penyelenggaraan haji dan umrah selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah yang diumumkan di Jakarta pada Selasa (20/10/2026) mencakup penurunan biaya haji, pemerataan kuota, perluasan fasilitas, peningkatan kompetensi petugas, dan penguatan pengawasan, dilansir dari Nasional. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan pembentukan kementerian khusus harus menghasilkan perbaikan pelayanan yang dirasakan langsung oleh jemaah.

Pemerintah menargetkan kemudahan layanan, kepastian proses, keterjangkauan biaya, serta perlindungan selama ibadah. “Transformasi penyelenggaraan haji dan umrah tidak boleh berhenti pada perubahan kelembagaan. Yang paling penting adalah bagaimana perubahan itu dirasakan langsung oleh jemaah, mulai dari kemudahan layanan, kepastian proses, keterjangkauan biaya, sampai perlindungan selama menjalankan ibadah,” ujar Irfan dalam keterangan tertulis.

Pembenahan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam aspek pembiayaan, Kemenhaj mencatat penurunan biaya haji sebesar Rp 9,4 juta dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan sebesar Rp 3,2 juta per jemaah untuk penyelenggaraan haji 2027. Kemenhaj turut mendorong efisiensi pengadaan melalui kontrak layanan jangka jamak atau multiyear. Skema tersebut ditujukan untuk memperkuat perencanaan dan memungkinkan persiapan layanan lebih awal tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Justru kita harus mencari cara agar setiap biaya yang dikeluarkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah, dengan pengelolaan yang hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Irfan. Pada aspek pemerataan kuota, pemerintah menata distribusi antarprovinsi dengan mempertimbangkan masa tunggu. Menurut Kemenhaj, masa tunggu yang sebelumnya dapat mencapai 49 tahun diarahkan menjadi lebih merata, dengan angka sekitar 26 tahun.

Pemerintah juga menambah kuota jemaah haji reguler melalui penyesuaian rasio kuota pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) serta pembimbing haji dalam negeri (PHD). Dampak kebijakan terhadap pemerataan kesempatan berangkat masih perlu dinilai berdasarkan pelaksanaannya. Di sektor fasilitas, Kemenhaj memperluas layanan jalur cepat atau fast track menjadi enam embarkasi dan menambah tiga embarkasi baru, yakni Yogyakarta, Banten, dan Dhoho.

Dengan penambahan tersebut, jumlah embarkasi disebut mencapai 17 lokasi. Pemerintah juga menginisiasi pembangunan kampung haji serta pengembangan embarkasi berbasis hotel, termasuk di Yogyakarta dan Dhoho. Pelaksanaan program ini memerlukan koordinasi lintas lembaga dan kesiapan operasional.

Untuk meningkatkan kompetensi petugas, Kemenhaj memperpanjang pendidikan dan pelatihan menjadi 30 hari. Materinya meliputi kesiapan fisik dan mental, kompetensi pelayanan, kerja sama tim, fikih haji, serta bahasa Arab. Seleksi petugas dilakukan menggunakan sistem tes berbantuan komputer atau computer assisted test (CAT) dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengawasan juga diperkuat melalui pembentukan unit kerja pengawasan terpadu dan integrasi data jemaah dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan identitas kependudukan. Pemerintah membentuk satuan tugas pencegahan dan penegakan hukum haji dan umrah yang melibatkan Kemenhaj, kepolisian, serta kejaksaan. Kemenhaj menyediakan layanan pengaduan melalui nomor 0811 888 5888 yang beroperasi selama 24 jam setiap hari.

Pengawasan aktivitas umrah di bandara turut ditingkatkan, termasuk penindakan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), dan KBIHU yang melanggar ketentuan. “Kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan tindakan nyata. Tidak boleh ada ruang bagi pungutan liar, manipulasi, atau praktik yang merugikan jemaah. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan.

Integritas bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang harus terlihat dalam setiap proses pelayanan,” jelas Irfan.

Selain pembenahan layanan, Kemenhaj mengembangkan ekosistem ekonomi haji dan umrah dengan membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan jemaah. Pemerintah juga mendistribusikan dan mengaktifkan kartu Nusuk sebagai bagian dari dukungan pelayanan selama penyelenggaraan ibadah.