Kemendiktisaintek Tegaskan Sanksi atas Pencatutan Nama di Jurnal Ilmiah

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menegaskan pengawasan dan sanksi terhadap jurnal ilmiah yang mencatut nama akademisi tanpa persetujuan. Kebijakan ini disampaikan menyusul protes sejumlah guru besar dari dalam dan luar negeri atas pencantuman nama mereka dalam artikel Jurnal Ekliptika edisi Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Artikel berjudul "Kolinearitas dan Regularisasi pada Model Layanan Publik Digital: Simulasi dalam Konteks Green Government" diterbitkan dalam Ekliptika Vol. 7 No. 1, halaman 17-30. Sejumlah akademisi yang namanya tercantum menyatakan tidak pernah mengetahui ataupun memberikan persetujuan atas publikasi tersebut.

Profesor Ines Mergel dari University of Konstanz, Jerman, menjadi salah satu akademisi yang menyampaikan keberatan. Selain dirinya, Yudho Giri Sucahyo, Guru Besar Ilmu Komputer UI, dan Rachmawati, Guru Besar Fakultas Geografi UGM, juga mengaku tidak mengetahui pencantuman nama mereka.

Artikel tersebut akhirnya ditarik oleh editor Jurnal Ekliptika setelah Mergel melayangkan protes. Mergel mengungkapkan bahwa pencantuman tanpa izin itu berpotensi tidak segera diketahui apabila informasi publikasi masuk secara otomatis ke daftar karya ilmiahnya.

"Seandainya Google secara otomatis memasukkan artikel itu ke dalam daftar publikasi saya, mungkin saya tidak akan menyadarinya untuk beberapa waktu," ujar Mergel kepada DetikEdu, Kamis (29/10/2026).

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek, Ahmad Najib Burhani, menyebut praktik pencatutan nama dalam jurnal ilmiah bukan kejadian pertama. Ia menyampaikan hal tersebut setelah Taklimat Media KSTI, KPPTI, dan KTJI Tahun 2026 di Gedung D Kemendiktisaintek, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2026).

"Saya kan enggak tahu yang ini tapi kasus seperti itu banyak," ungkap Najib.

Menurut Najib, pencantuman nama seseorang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi status akreditasi jurnal. Ketentuan tersebut berkaitan dengan penguatan pengawasan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026.

"Kalau umpamanya orang yang dicatutnya tidak tahu dan kemudian itu yang menjadi poin untuk bisa kemudian mereview status daripada akreditasi jurnal itu," ujar Najib.

Ia juga meminta masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran serupa agar menyampaikan laporan kepada Kemendiktisaintek. Regulasi terbaru, menurutnya, menyediakan sejumlah ketentuan mengenai tindakan korektif untuk memperbaiki pengelolaan jurnal ilmiah.

"Kita ada beberapa apa namanya pasal yang menyebutkan tentang beberapa disiplin, istilahnya kita menyebutkan di dalam Permen itu, adalah tindakan korektif jadi tindakan untuk membetulkan daripada jurnal itu," ujar Najib.

Najib menegaskan bahwa pelanggaran yang terbukti dapat berujung pada penurunan artikel maupun pencabutan akreditasi jurnal. Ia juga menyoroti praktik penerbit yang mencatut identitas akademisi demi meningkatkan penilaian akreditasi serta menerbitkan banyak artikel sekaligus untuk kepentingan komersial.

Dalam praktik komersialisasi tersebut, penerbit disebut membebankan biaya kepada penulis untuk menerbitkan karya ilmiah. Najib menilai persoalan semacam ini menjadi salah satu aspek yang diperkuat dalam regulasi terbaru.

"Ada juga yang kemudian over komersialisasi untuk men-charge penulis untuk menulis," ungkap Najib.

Ia menjelaskan bahwa berbagai persoalan dalam penerbitan jurnal sebelumnya belum seluruhnya tercakup dalam aturan lama. Karena itu, sejumlah ketentuan baru dimasukkan untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik penerbitan ilmiah.

"Jadi banyak sekali isu-isu yang berkait dengan dunia jurnal kita itu yang diantaranya di peraturan sebelumnya itu belum masuk yang kemudian kita masukkan dalam regulasi yang baru," imbuh Najib.

Najib menyebut pelanggaran di lingkungan akademik dapat melibatkan berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga profesor. Bentuk sanksi akan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

"Ada yang kemarin dicabut gelarnya dan sebagainya," ujar Najib.