Kemdiktisaintek Soroti Pencatutan Nama dalam Jurnal Ilmiah

Pengelolaan jurnal ilmiah di Indonesia menghadapi persoalan pencatutan nama akademisi tanpa persetujuan hingga praktik komersialisasi berlebihan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar evaluasi akreditasi dan pemberian tindakan korektif terhadap jurnal bermasalah.

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek, Ahmad Najib Burhani, mengungkapkan persoalan tersebut saat ditemui seusai Taklimat Media KSTI, KPPTI, dan KTJI Tahun 2026 di Gedung D Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin (2/11/2026), dilansir dari Detikcom.

Najib mengakui pencantuman nama akademisi tanpa izin bukan persoalan baru dalam penerbitan publikasi ilmiah. Meski belum mempelajari secara khusus kasus yang melibatkan Ekliptika: Jurnal Inovasi Teknologi Berkelanjutan, ia menyebut praktik serupa telah ditemukan dalam sejumlah kasus lainnya.

"Saya kan enggak tahu yang ini, tapi kasus seperti itu banyak," ujar Najib.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian berkaitan dengan dugaan pencatutan nama sejumlah guru besar dari dalam dan luar negeri dalam artikel ilmiah Ekliptika. Artikel tersebut berjudul "Kolinearitas dan Regularisasi pada Model Layanan Publik Digital: Simulasi dalam Konteks Green Government" dan diterbitkan dalam Vol. 7 No. 1 edisi Juli 2026, halaman 17-30.

Menurut Najib, pencantuman nama seseorang tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya dapat menjadi pertimbangan dalam peninjauan status akreditasi jurnal.

"Kalau umpamanya orang yang dicatutnya tidak tahu dan kemudian itu yang menjadi poin untuk bisa kemudian mereview status daripada akreditasi jurnal itu," ujar Najib.

Ia juga meminta masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pengelolaan jurnal kepada Kemdiktisaintek. Informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar kementerian untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap penerbitan ilmiah terkait.

Najib menjelaskan, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 9 Tahun 2026 telah mengatur sejumlah mekanisme perbaikan bagi jurnal yang terbukti melanggar ketentuan.

"Kita ada beberapa pasal yang menyebutkan tentang beberapa disiplin, istilahnya kita menyebutkan di dalam Permen itu, adalah tindakan korektif jadi tindakan untuk membetulkan daripada jurnal itu," kata Najib.

Bentuk tindakan terhadap jurnal bermasalah dapat berupa penurunan artikel hingga pencabutan akreditasi. Najib juga menyoroti praktik penerbit yang mencantumkan nama akademisi untuk meningkatkan kredibilitas maupun akreditasi jurnal.

Selain pencatutan nama, ia menemukan persoalan penerbitan artikel dalam jumlah besar secara bersamaan untuk mengejar keuntungan. Praktik pembebanan biaya kepada penulis secara berlebihan juga menjadi perhatian pemerintah.

"Ada juga yang kemudian over komersialisasi untuk men-charge penulis untuk menulis," ungkap Najib.

Menurut Najib, regulasi terbaru memasukkan berbagai persoalan yang belum tercakup secara memadai dalam aturan sebelumnya. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola penerbitan jurnal ilmiah.

"Jadi banyak sekali isu-isu yang berkait dengan dunia jurnal kita itu yang di antaranya di peraturan sebelumnya itu belum masuk, yang kemudian kita masukkan dalam regulasi yang baru," imbuhnya.

Di sisi lain, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Pasuruan, Dr Abu Amar Busthomi, MSi, memberhentikan Rudi Kurniawan, ST, MT, dari jabatan Pemimpin Redaksi Ekliptika. Keputusan tersebut berkaitan dengan persoalan akademik dalam artikel yang diterbitkan jurnal tersebut.

Berdasarkan dokumen pemberitahuan penarikan artikel edisi revisi ke-4 yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Penerbitan, Plagiarisme, Pengelolaan Jurnal, dan Hak Kekayaan Intelektual (UPT P3H), Dr Rani Darmayanti, SPd, MPd, pemberhentian itu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor U071113/R/KP.00.3/5400/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

"Keputusan Rektor Nomor U071113/R/KP.00.3/5400/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 memberhentikan Rudi Kurniawan, S.T., M.T., dari jabatannya sebagai Pemimpin Redaksi Ekliptika: Jurnal Inovasi Teknologi Berkelanjutan, termasuk kewenangan editorial yang melekat pada jabatan tersebut. Keputusan ini berlaku efektif pada tanggal yang sama," demikian keterangan dalam dokumen tersebut.

Untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan jurnal, rektor kemudian menunjuk Kepala UPT P3H sebagai Pelaksana Tugas Koordinator Pengelolaan Jurnal Ekliptika melalui Keputusan Rektor Nomor U071113/R/KP.00.3/5401/2026 tertanggal 31 Oktober 2026.

"Kepala UPT P3H ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Koordinator Pengelolaan Jurnal Ekliptika untuk menjamin keberlangsungan administrasi dan memfasilitasi pelaksanaan langkah-langkah korektif," demikian isi dokumen tersebut.

Dokumen itu juga menjelaskan bahwa pemberhentian Rudi dari jabatan pengelolaan editorial merupakan tindakan administratif institusional yang terpisah dari penarikan artikel. Penilaian tanggung jawab individu dan kemungkinan sanksi administratif tambahan tetap mengikuti keputusan serta prosedur yang berlaku.

Pemberhentian tersebut dilakukan setelah Dewan Editorial menggelar proses klarifikasi terhadap Muhammad Khafid Ainul Yaqin, yang tercantum sebagai penulis pertama dalam publikasi awal, serta Rudi Kurniawan.