Kemendiktisaintek Siapkan Penataan Program Studi Perguruan Tinggi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) masih menyiapkan mekanisme penataan program studi di perguruan tinggi agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hingga Juni 2026, sebanyak 122 program studi di perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) telah ditutup berdasarkan usulan kampus, dilansir dari Detikcom.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Prof Dr Khairul Munadi, menyampaikan perkembangan persiapan tersebut setelah pembukaan Akademi Kepemimpinan Pendidikan Tinggi (AKPT) 2026 Angkatan 1 Tahap IV di Science Techno Park UI, Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2026).

Khairul menjelaskan bahwa pemerintah masih merancang mekanisme penataan. Langkah tersebut diarahkan untuk menyesuaikan program studi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bukan semata-mata melakukan penertiban.

"Sedang kita siapkan ya, teknisnya, bukan penertiban ya, yang penyederhanaan dan sebagainya," ujar Khairul Munadi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek.

Ia menyebut penataan diperlukan agar program studi yang ditawarkan perguruan tinggi dapat mengikuti perkembangan keilmuan. Persiapan teknis masih berlangsung dan belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan tersebut.

"Kita menata kembali supaya menjadi lebih siap dan lebih sesuai dengan perkembangan yang ada," tutur Khairul Munadi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek.

Penjelasan mengenai penutupan program studi sebelumnya disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Juni 2026. Menurut Brian, penutupan 122 program studi hingga bulan tersebut berasal dari usulan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyelenggarakannya.

Sejumlah kampus mengajukan penutupan karena jumlah mahasiswa menurun atau karena ingin mengganti program studi dengan pilihan yang dinilai lebih menarik. Brian menegaskan bahwa penutupan program studi bukan kebijakan kementerian untuk menyesuaikan pendidikan tinggi dengan perkembangan industri pada masa mendatang.

"Kami dapat menyampaikan bahwa hal tersebut tidak menjadi kebijakan kami," kata Brian Yuliarto dalam keterangan yang disampaikan pada rapat kerja tersebut, sebagaimana dikutip dari siaran ulang YouTube TVR Parlemen pada Rabu (3/6/2026).

Brian menjelaskan bahwa kebijakan terkait penutupan program studi tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS. Ketentuan tersebut mencakup pertimbangan usulan badan penyelenggara perguruan tinggi serta penjatuhan sanksi administratif berat.

Dalam penjelasannya, Brian juga menekankan bahwa penyesuaian program studi dapat dilakukan melalui pengembangan substansi pembelajaran, termasuk pada program studi pendidikan, tanpa harus menutup program studi yang bersangkutan.

"Sekali lagi kami sampaikan, alih-alih kita menutup, tetapi kita mengembangkan program studi untuk bisa sesuai dengan kebutuhan industri, tetapi bukan atau tidak dengan cara menutup program studi, tetapi lebih mengembangkan dan menyesuaikan substansi yang diajarkan termasuk prodi pendidikan," terang Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.