Kemendikdasmen Alihkan 242482 Guru PPPK Paruh Waktu pada 2027

Pemerintah akan mengalihkan status 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai Januari 2027. Menurut laporan Medcom, proses ini tidak memerlukan tes ulang, tetapi mencakup kelengkapan berkas dan penempatan berdasarkan kebutuhan sekolah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa para guru tersebut telah mengikuti seleksi PPPK dan memiliki nomor induk pegawai (NIP). Karena itu, tahapan selanjutnya berfokus pada penataan kepegawaian, penempatan, serta pemenuhan dokumen administrasi.

Dalam siaran langsung Instagram pada 22 Oktober 2026, Nunuk menjelaskan tahapan yang masih harus dilalui para guru sebelum penetapan status kepegawaian.

"Jadi masih akan ada penataan, penempatan, tapi tidak perlu tes, tinggal pemenuhan berkas-berkas untuk ditetapkan sebagai P3K," ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen.

Penempatan setelah pengalihan status tidak menjamin guru tetap mengajar di sekolah saat ini. Menurut penjelasan Nunuk, pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan tenaga pengajar di setiap sekolah, termasuk kondisi ketika jumlah guru melebihi kebutuhan.

Kelebihan tenaga pengajar juga dapat memengaruhi pemenuhan beban kerja yang berkaitan dengan tunjangan profesi. Oleh karena itu, penataan memungkinkan guru tetap bertugas di sekolah asal atau dipindahkan ke sekolah lain sesuai kebutuhan.

Nunuk kembali menegaskan bahwa status PPPK yang telah dimiliki para guru menjadi dasar tidak dilakukannya seleksi ulang dalam proses pengalihan tersebut.

"Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa tanpa tes? Yang lain pakai tes. Jadi karena Bapak-Ibu guru sudah melalui proses seleksi P3K sebelumnya, tidak perlu diulang lagi, ini kan sesama P3K, namanya saja paruh waktu, dan sudah punya nomor NIP," ujar Nunuk.

Setelah beralih ke bawah Kemendikdasmen, para guru akan menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin) sesuai ketentuan kementerian. Pengelolaan kepegawaian mereka juga akan berada di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Nunuk menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2025 sebagai acuan ketentuan gaji dan tunjangan kinerja bagi guru yang masuk dalam pengelolaan Kemendikdasmen.

"Nantinya P3K paruh waktu di bawah Kemendikdasmen Bapak Ibu akan menerima gaji. Tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan Kemendikdasmen, detailnya bisa dibaca di Perpres nomor 18 tahun 2025," tutur Nunuk.

Menjelang pengalihan status pada Januari 2027, Nunuk meminta seluruh 242.482 guru memastikan data kepegawaian mereka lengkap. Persiapan yang tersisa mencakup November dan Desember 2026, sebelum mereka berstatus ASN Kemendikdasmen.

Guru diminta memastikan data dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tetap aktif dan menggunakan informasi terbaru. Mereka juga perlu melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk penetapan status PPPK.

Nunuk menekankan bahwa kesesuaian data menjadi bagian penting dalam persiapan administrasi agar proses pengalihan status dapat berjalan sesuai rencana.

"Itulah guru P3K paruh waktu, lalu apa yang perlu Bapak Ibu siapkan kepada 242.482 guru tadi? Pastikan data Bapak Ibu di Dapodik aktif dan terbaru. Jangan sampai, sudah kita hitung-hitung dan tidak ada di Dapodik," jelas Nunuk.