Kemendikdasmen Alihkan 242482 Guru PPPK Paruh Waktu pada 2027

Sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan beralih menjadi PPPK pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai Januari 2027. Menurut laporan Medcom, proses ini tidak mewajibkan tes ulang, tetapi mencakup pemeriksaan dokumen dan penempatan berdasarkan kebutuhan sekolah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa para guru tersebut telah mengikuti seleksi PPPK dan memiliki nomor induk pegawai (NIP). Karena itu, tahapan berikutnya berfokus pada penataan kepegawaian, penempatan, serta kelengkapan administrasi.

Dalam siaran langsung Instagram yang dikutip Medcom pada Kamis, 22 Oktober 2026, Nunuk menjelaskan bahwa proses pengalihan status tidak memerlukan seleksi kembali.

"Jadi masih akan ada penataan, penempatan, tapi tidak perlu tes, tinggal pemenuhan berkas-berkas untuk ditetapkan sebagai P3K," ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen.

Penempatan setelah pengalihan status tidak otomatis mempertahankan guru di sekolah tempat mereka mengajar saat ini. Menurut penjelasan Nunuk, kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah menjadi pertimbangan, termasuk kondisi ketika jumlah guru melebihi kebutuhan.

Kelebihan jumlah guru di suatu sekolah juga dapat memengaruhi pemenuhan beban kerja yang berkaitan dengan tunjangan profesi. Oleh sebab itu, penataan dapat mencakup penempatan di sekolah asal maupun sekolah lain sesuai kebutuhan.

Nunuk kembali menjelaskan alasan tidak adanya seleksi ulang bagi kelompok guru tersebut. Status PPPK dan keikutsertaan mereka dalam seleksi sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan pengalihan tanpa tes tambahan.

"Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa tanpa tes? Yang lain pakai tes. Jadi karena Bapak-Ibu guru sudah melalui proses seleksi P3K sebelumnya, tidak perlu diulang lagi, ini kan sesama P3K, namanya saja paruh waktu, dan sudah punya nomor NIP," ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen.

Setelah berada di bawah pengelolaan Kemendikdasmen, para guru akan menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin) sesuai ketentuan kementerian. Nunuk menyebut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 sebagai salah satu rujukan mengenai ketentuan tersebut.

Perubahan ini juga mengalihkan pengelolaan kepegawaian para guru ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai kementerian akan mengikuti peraturan yang berlaku.

"Nantinya P3K paruh waktu di bawah Kemendikdasmen Bapak Ibu akan menerima gaji. Tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan Kemendikdasmen, detailnya bisa dibaca di Perpres nomor 18 tahun 2025," tutur Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen.

Menjelang pelaksanaan pengalihan pada Januari 2027, Nunuk meminta 242.482 guru memastikan data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tetap aktif dan mutakhir. Guru juga perlu melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk penetapan status kepegawaian.

Menurut Nunuk, November dan Desember 2026 menjadi waktu persiapan yang tersisa sebelum para guru masuk sebagai ASN Kemendikdasmen pada Januari 2027. Data yang tidak aktif atau tidak tercatat dalam Dapodik berpotensi menghambat proses administrasi.

Nunuk menekankan pentingnya pemeriksaan data setiap guru sebelum pengalihan berlangsung.

"Itulah guru P3K paruh waktu, lalu apa yang perlu Bapak Ibu siapkan kepada 242.482 guru tadi? Pastikan data Bapak Ibu di Dapodik aktif dan terbaru. Jangan sampai, sudah kita hitung-hitung dan tidak ada di Dapodik," jelas Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen.