Kemendagri Perketat Inspeksi Dapur MBG dan Siapkan Insentif Rp 1 Triliun

Pemerintah pusat memperketat pengawasan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah yang disosialisasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (28/10/2026) itu bertujuan menjaga keamanan pangan, mutu layanan, dan ketepatan penerima manfaat di berbagai daerah. Mendagri Muhammad Tito Karnavian juga menyiapkan insentif fiskal Rp 1 triliun untuk pemerintah daerah yang berhasil mendukung pelaksanaan MBG.

Berdasarkan keterangannya di Jakarta, anggaran tersebut dibagi dalam tiga gelombang dan enam wilayah penilaian, dengan penghargaan bagi daerah berprestasi. Menurut Tito, pemerintah akan melanjutkan skema penghargaan tersebut pada tahun depan. Penilaian juga mempertimbangkan kreativitas kepala daerah dalam mendukung keberhasilan program nasional itu.

Besaran penghargaan yang disampaikan Tito mencapai Rp 3 miliar untuk peringkat pertama, Rp 2 miliar untuk peringkat kedua, dan Rp 1 miliar untuk peringkat ketiga. Ia menyatakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyetujui penyiapan anggaran insentif tersebut.

Tito juga meminta pemerintah daerah yang belum membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG segera memenuhi instruksi dalam waktu satu minggu. Kemendagri akan memeriksa pelaksanaannya melalui Inspektorat Jenderal dan memberikan surat teguran kepada daerah yang tidak memenuhi tenggat. Menurut Tito, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Pemerintah daerah yang belum membentuk satuan tugas diminta segera menindaklanjuti instruksi tersebut agar koordinasi pengawasan di tingkat wilayah dapat berjalan.

Dalam sosialisasi Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa pemeriksaan SPPG mencakup 14 indikator kelayakan operasional dan daftar periksa. Penilaian juga meliputi pengendalian mutu makanan, kesesuaian menu, pengurangan sisa makanan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat di satuan pendidikan. Sudaryono menekankan pentingnya pengawasan terhadap keamanan bahan pangan, kebersihan, dan sanitasi dapur. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti persoalan kesehatan pangan yang pernah muncul dalam pelaksanaan program.

Dalam sosialisasi yang diikuti Pemerintah Provinsi Riau, Sudaryono menyampaikan, "Karena itu, kita harus mengambil langkah tegas dalam memastikan sistem kerja di dapur berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari keamanan makanan, kelayakan bahan pangan, hingga sanitasi dapur harus menjadi perhatian utama," ujar Sudaryono. Ia juga menegaskan bahwa perlindungan kesehatan siswa harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG.

Sudaryono menyatakan, "Sebetulnya, yang kita inginkan adalah nol toleransi terhadap keracunan atau gangguan kesehatan pada siswa. Kejadian keracunan ini sangat berdampak karena dapat menyebabkan siswa sakit. Padahal, Program MBG seharusnya bertujuan menyehatkan anak dan mendukung tumbuh kembang mereka," tegas Sudaryono.

Menurut Sudaryono, penyamaan pemahaman antara pengelola dapur, tenaga ahli gizi, akuntan, dan pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga akuntabilitas serta kepatuhan terhadap standar layanan. Ia mengatakan, "Dengan adanya sosialisasi regulasi inspeksi ini, diharapkan seluruh kepala dapur SPPG, tenaga ahli gizi, akuntan, serta jajaran pemerintah daerah dapat menyamakan pemahaman, menjaga akuntabilitas, dan memperkecil celah penyimpangan standar kualitas di lapangan," ujar Sudaryono.

Di Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Hidayat Arsani menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Ia menekankan perlunya koordinasi lintas sektor untuk memastikan operasional dapur memenuhi ketentuan dan makanan diberikan kepada penerima yang tepat.

Hidayat mengatakan, "Pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Pengawasan harus berjalan optimal agar kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat senantiasa terjaga," ujar Hidayat. Di Provinsi Riau, Pelaksana Tugas Gubernur SF Hariyanto menyatakan pemerintah daerah siap memperkuat pengawasan kualitas bahan makanan dan kebersihan dapur.

Pemerintah provinsi tersebut mencatat 673 unit SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga 21 September 2026. SF Hariyanto menyampaikan, "Penguatan peran pemerintah daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas operasional dan pengawasan Program MBG. Kita di daerah siap memperkuat peran dalam menjaga kualitas layanan baik itu dari bahan masakan maupun kualitas kebersihan dapur di setiap SPPG yang ada di Riau," kata SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, "Kita di Riau juga memperhatikan dengan baik terkait keamanan makanan dalam program MBG ini. Hingga 21 September 2026, sebanyak 673 SPPG kita Riau telah memiliki SLHS, hal ini dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, sanitasi dan keamanan pangan benar-benar diterapkan dalam pelayanan kepada para siswa dan penerima manfaat lainnya," tandas SF Hariyanto.

Penguatan pengawasan juga dilakukan di Provinsi Jambi. Sekretaris Satgas Percepatan MBG Provinsi Jambi, Johansyah, menjelaskan bahwa kepala daerah diminta memeriksa dapur SPPG di wilayah masing-masing, termasuk memeriksa izin operasional, administrasi, perizinan pemanfaatan, dan pemenuhan standar higiene sanitasi. Johansyah mengatakan, "Terkait sosialisasi surat edaran Mendagri, pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian terkait satuan tugas pelayanan program gizi di daerah, jadi kepala daerah melakukan inspeksi dapur SPPG di daerah," kata Johansyah.

Data Satgas MBG Provinsi Jambi mencatat 195 dapur yang dibangun pihak swasta di kawasan aglomerasi telah beroperasi di kabupaten dan kota. Selain itu, terdapat 203 dapur yang telah dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), meskipun belum seluruhnya beroperasi penuh, serta sembilan unit yang baru diaktifkan. Jambi juga memiliki 15 dapur bantuan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang masih dalam tahap persiapan operasional. Satgas setempat terus mendorong pemenuhan persyaratan agar dapur di kawasan aglomerasi maupun wilayah 3T dapat beroperasi sesuai ketentuan.

Johansyah menjelaskan pembagian kewenangan dalam proses tersebut. Ia mengatakan, "Aktivasi wewenangnya dari BGN, kalau sudah berjalan dapur SPPG itu, kalau tidak berjalan dengan baik itu bisa menjadi rekomendasi satgas langsung kepada kepala BGN. Jadi sekarang fungsi satgas sudah mulai ditingkatkan," jelasnya.

Selain inspeksi daerah, pemerintah pusat tengah mempersiapkan pembentukan Kantor Wilayah BGN dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi tingkat dua di setiap provinsi untuk memperkuat koordinasi pengelolaan program. Pemerintah daerah juga diharapkan menjalankan pemeriksaan secara terarah dan berkelanjutan sesuai standar operasional SPPG.