Kapolri Suyudi Perkuat Pengawasan Polisi dengan Bodycam

Pengamanan demonstrasi di Indonesia akan diperkuat melalui penggunaan kamera yang dikenakan pada tubuh personel kepolisian atau bodycam. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan kebijakan tersebut pada Rabu, 28 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas petugas, menjaga keamanan aksi, dan memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara damai.

Dalam keterangan tertulis yang dilansir CNN Indonesia, Suyudi juga menginstruksikan jajarannya mengutamakan pendekatan humanis dan dialogis ketika mengendalikan massa. Kebijakan itu menjadi bagian dari pembenahan internal Polri yang mencakup pengawasan, sistem merit dalam pengembangan karier, transformasi digital, serta transparansi pelayanan.

Suyudi menjelaskan bahwa penggunaan kamera pada personel diarahkan untuk memperkuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengamanan.

"Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau kamera tubuh dalam pelaksanaan tugas pengamanan," ujar Suyudi.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

"Mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif," tutur Suyudi.

Dalam pernyataan yang diberitakan Kompas.com pada 27 Oktober 2026, Suyudi mengakui bahwa pembenahan institusi masih diperlukan. Ia menyatakan peningkatan kualitas kepolisian harus berjalan seiring dengan keterbukaan terhadap kritik masyarakat.

"Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Suyudi.

Menurut Suyudi, reformasi tersebut juga mencakup pemberantasan tindak pidana, perlindungan masyarakat, dan penguatan kemitraan dengan warga. Ia menyebut penegakan hukum yang adil serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari komitmen institusi.

"Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau kamera tubuh dalam pelaksanaan tugas pengamanan," ujar Suyudi.

Suyudi juga menyatakan bahwa kepolisian harus menjaga kepastian hukum, melindungi perekonomian nasional, dan menciptakan lingkungan usaha yang aman.

"Upaya tersebut juga diarahkan untuk melindungi perekonomian nasional, menjaga kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang aman," kata Suyudi.

Sebelum menjabat Kapolri, Suyudi menyampaikan prinsip pengamanan demonstrasi ketika menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR pada Kamis, 1 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat harus tetap dilindungi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Unjuk rasa harus dilayani dan diamankan sebagai bagian dari demokrasi," kata Suyudi.

Ia membedakan perlindungan terhadap peserta aksi damai dengan penindakan terhadap pelaku kekerasan.

"Peserta damai dilindungi, pelaku kekerasan ditindak berdasarkan perilaku dan bukti," tegas Suyudi.

Dalam kesempatan yang sama, ia menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus mengikuti ketentuan hukum dan dapat diperiksa pertanggungjawabannya.

"Penggunaan kekuatan harus sah, diperlukan secara proporsional, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Suyudi.

Di Jakarta, Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat menjaga fasilitas umum selama demonstrasi pada Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi gabungan mahasiswa dan masyarakat dijadwalkan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 14.00 WIB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan ruang publik harus tetap dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk peserta demonstrasi, pekerja, dan pelajar.

"Ruang publik adalah milik kita bersama. Ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, ada pula yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua memiliki hak yang perlu kita hormati," ujar Budi.

Aksi bertajuk #IndonesiaSadar melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Diponegoro, dan BEM Universitas Brawijaya. Menurut informasi yang dimuat CNN Indonesia, para peserta membawa lima tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meliputi penetapan status bencana nasional, penggunaan APBN untuk kepentingan rakyat, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penghentian militerisasi ruang sipil.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta pengendara mewaspadai potensi kepadatan di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani. Masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif selama kegiatan berlangsung.

Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai agenda pembaruan yang dibawa Suyudi membuka harapan bagi perbaikan hubungan kepolisian dengan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan reformasi harus dinilai melalui perubahan pelayanan yang benar-benar dirasakan warga.

"Jadi, lima tahun sepuluh bulan kemudian ada Kapolri baru, pasti suasananya terasa penuh harapan baru, kan?" ujar Sugeng dalam program Wawasan Suara Surabaya pada Senin, 26 Oktober 2026.

Sugeng menyoroti pentingnya pelayanan yang mudah diakses, terutama bagi masyarakat yang datang untuk melaporkan masalah atau meminta bantuan hukum. Ia mengingatkan bahwa tekanan pekerjaan tidak boleh menjadi alasan bagi anggota untuk melanggar aturan.

"Kalau masyarakat datang ke polisi harus mendapat pelayanan. Pelayanan ya, dan kenyamanan, bukan kerumitan. Kemudian polisi tidak boleh karena tekanan pekerjaan melakukan tindakan yang melanggar hukum," ujar Sugeng.

Ia menggambarkan perlunya penanganan laporan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan pemulihan kerugian korban.

"Orang kehilangan kambing ketika datang lapor polisi, kalau bisa malingnya ditangkap, ya. Kambingnya kalau masih ada bisa disita dan dipulihkan kerugiannya," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, perubahan budaya kerja membutuhkan keteladanan dari pimpinan hingga petugas di daerah. Ia mengaitkan profesionalisme polisi dengan prinsip Tribrata yang menekankan pengabdian, keadilan, kemanusiaan, serta pelayanan kepada masyarakat.

"Harus ada keteladanan. Keteladanan bahwa profesi polisi adalah kehormatan. Apa maknanya? Ini bisa dijelaskan dari konsep Tribrata," ujar Sugeng.

IPW juga akan memperhatikan kecepatan penanganan laporan dugaan pelanggaran anggota kepolisian oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Kemudahan proses pengaduan dan penurunan keluhan publik menjadi indikator yang menurut Sugeng perlu dicermati.

"Kalau kita adukan pelanggaran, cepat enggak nanti Propam bertindak?" ujar Sugeng.

Ia menambahkan bahwa perkembangan keluhan masyarakat di ruang digital dapat menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan kepolisian.

"Apakah keluhan pelayanan polisi yang viral akan berkurang? Itu ukuran objektifnya nanti," kata Sugeng.

Sugeng menegaskan bahwa perbaikan pelayanan harus menjangkau kelompok yang selama ini membutuhkan akses bantuan hukum dan perlindungan, termasuk petani, buruh, nelayan, serta pekerja informal.

"Karena dalam praktik politik kita ini, para pemimpin juga kadang-kadang hanya mengatasnamakan rakyat, tetapi untuk mereka sendiri. Pelayanan tetap diberikan, pokoknya yang disampaikan oleh Pak Suyudi bahwa kalau masyarakat datang ke polisi, harus mendapatkan layanan dan kenyamanan, jangan kerumitan," tegas Sugeng.