Kadin Indonesia Soroti RUU Kawasan Industri Terkait Izin AMDAL

Panitia Kerja Komisi VII DPR RI mengulas kewenangan persetujuan AMDAL dalam RUU Kawasan Industri, di mana Kadin Indonesia mengingatkan desentralisasi perizinan ke pemerintah daerah harus dibarengi pembenahan mekanisme agar tidak merugikan investor pada Rabu (7/10/2026), dilansir dari Nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai pemerintah daerah memang memiliki pemahaman lebih dekat terhadap karakteristik lingkungan di wilayahnya. Hal tersebut dinilai mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.

Meski demikian, desentralisasi kewenangan perlu dilakukan secara berhati-hati untuk mencegah timbulnya perbedaan standar, koordinasi antarinstansi, hingga ketidakpastian waktu penyelesaian persetujuan lingkungan antardaerah.

"Bagi investor, kepastian dan konsistensi proses sering kali sama pentingnya dengan kecepatan," ujar Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian.

Saleh menjelaskan bahwa perubahan persyaratan dan perbedaan interpretasi antarinstansi dapat meningkatkan biaya berusaha. Padahal, persetujuan lingkungan menjadi salah satu tahapan krusial dalam realisasi investasi.

"Dari perspektif dunia usaha, persoalan utama bukan semata-mata apakah kewenangannya berada di pusat atau daerah, tetapi lebih pada kepastian proses," katanya Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian.

Kadin mendesak pemerintah menetapkan standar nasional yang mencakup norma, kriteria, persyaratan, kompetensi, sistem informasi, dan batas waktu pelayanan jika kewenangan dikembalikan ke kabupaten atau kota. Pengawasan dan pembinaan disarankannya tetap dipegang pemerintah pusat.

"Jadi, desentralisasi jangan hanya berarti memindahkan meja pelayanan dari pusat ke daerah, tetapi harus disertai dengan reformasi proses agar benar-benar menghasilkan faster, simpler, and more predictable licensing," jelas Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian.

Kadin berharap langkah ini mampu menyederhanakan tahapan perizinan dan menjamin standar pelayanan yang konsisten di sektor industri.