Jamkrida Sumbar Menyesuaikan Tarif Penjaminan Hadapi Klaim Tinggi

Tekanan klaim akibat memburuknya kualitas kredit mendorong PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Perseroda) atau PT Jamkrida Sumbar menyesuaikan tarif imbal jasa penjaminan (IJP) dan memperketat pengelolaan risiko. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah peningkatan klaim dan tantangan kualitas kredit, sebagaimana dilansir dari Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim industri penjaminan mencapai 92,16% per Agustus 2026, membaik dibandingkan 95,02% pada Agustus 2025.

Namun, nilai aset industri turun 5,17% secara tahunan menjadi Rp 46,30 triliun. Dalam periode yang sama, nilai IJP meningkat 9,44% secara tahunan menjadi Rp 5,61 triliun. Sementara itu, nilai klaim penjaminan naik 8% menjadi Rp 5,05 triliun, menurut data OJK.

Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar Ibnu Fadhli menilai memburuknya kualitas kredit menjadi penyebab utama tingginya rasio klaim. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan peningkatan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di sektor perbankan.

“Penyebab utama karena tingginya pemburukan kualitas kredit. Biasanya pihak bank akan terbantu tingkat NPL-nya karena banyak terbantu dengan pembayaran klaim,” ujar Ibnu kepada Kontan, Jumat (23/10/2026). Menurut Ibnu, tekanan terhadap daya beli masyarakat dan kondisi sejumlah sektor usaha turut memengaruhi besaran klaim. Kualitas portofolio usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi frekuensi serta nilai klaim penjaminan.

Meski menghadapi tekanan tersebut, peningkatan penyaluran kredit perbankan turut mendukung pertumbuhan pendapatan IJP perusahaan penjaminan. Ibnu juga menyebut perusahaan mulai memperketat mitigasi risiko sejak akhir tahun lalu. Jamkrida Sumbar telah mengevaluasi dan menyesuaikan tarif IJP pada produk dengan rasio klaim tinggi. Penetapan tarif mempertimbangkan profil risiko, perkiraan frekuensi klaim, estimasi kerugian, biaya operasional, porsi penjaminan ulang atau reasuransi, kondisi pasar, serta kemampuan mitra menyerap penyaluran kredit.

Perusahaan juga memperhitungkan keberlanjutan usaha dalam menentukan tarif. Penyesuaian lanjutan masih dimungkinkan apabila terjadi perubahan signifikan pada profil risiko portofolio, peningkatan klaim, atau perubahan kondisi ekonomi yang memengaruhi kualitas kredit. Namun, keputusan perubahan tarif tetap memperhatikan kondisi pasar, kemampuan mitra dan nasabah, daya saing perusahaan, serta hasil analisis risiko produk penjaminan.

Evaluasi berkala bersama mitra juga menjadi pertimbangan sebelum perusahaan menetapkan penyesuaian berikutnya. Selain mengevaluasi tarif, Jamkrida Sumbar memperketat seleksi profil risiko untuk mengurangi potensi klaim. Perusahaan turut memantau portofolio berisiko tinggi, mendiversifikasi penjaminan agar tidak terkonsentrasi pada sektor tertentu, serta memperkuat pencadangan dan tata kelola manajemen risiko.

Ibnu menilai perkembangan rasio klaim ke depan akan dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, serta daya beli masyarakat termasuk faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan debitur memenuhi kewajibannya.

Di sisi internal, ketepatan penetapan tarif IJP, kualitas underwriting, pengawasan portofolio, dan efektivitas penanganan klaim menjadi faktor penting dalam pengendalian risiko perusahaan. “Faktor eksternal memang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, tetapi kesiapan internal perusahaan akan sangat menentukan seberapa baik risiko tersebut dikelola,” ujar Ibnu. Di tengah tantangan kualitas kredit, Ibnu menilai industri penjaminan masih memiliki peluang pertumbuhan. Kebutuhan pembiayaan sektor produktif dan UMKM yang terus didorong pemerintah menjadi salah satu faktor yang mendukung prospek industri tersebut.