Jaksa Korea Selatan Kembali Tuntut Hukuman Mati Yoon Suk Yeol

Upaya mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer pada Desember 2024 kembali menjadi sorotan dalam proses hukum di Seoul. Pada Kamis (29/10/2026), tim jaksa khusus yang dipimpin Cho Eun-suk meminta hukuman mati dalam sidang banding, dengan alasan tindakan Yoon mengancam tatanan konstitusional dan demokrasi, dilansir dari Internasional. Tuntutan tersebut diajukan di Pengadilan Tinggi Seoul untuk menggantikan hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama pada Februari 2026.

Menurut laporan Yonhap dan Associated Press, jaksa menilai vonis sebelumnya belum mencerminkan keseriusan tindakan Yoon yang dinyatakan bersalah memimpin pemberontakan. Dalam persidangan, salah satu anggota tim jaksa menegaskan bahwa hukuman maksimal layak dijatuhkan kepada mantan presiden tersebut.

"Tidak ada alasan untuk ragu menjatuhkan hukuman mati," kata salah satu anggota tim jaksa dalam persidangan.

Jaksa sebelumnya juga meminta hukuman mati pada persidangan tingkat pertama. Setelah pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Februari 2026, Yoon dan tim jaksa sama-sama mengajukan banding. Dalam argumentasi banding, jaksa menyatakan Yoon mengerahkan personel militer dan kepolisian untuk membatasi aktivitas parlemen serta mempertahankan kekuasaan. Mereka juga berpendapat bahwa rencana pemberlakuan darurat militer telah dipersiapkan selama sedikitnya delapan bulan, bukan merupakan keputusan spontan.

Tim penuntut menolak pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang dinilai mempersempit periode persiapan dan tujuan kebijakan tersebut. Menurut jaksa, hukuman maksimal diperlukan untuk mencegah terulangnya tindakan yang mengancam tatanan konstitusional. Di sisi lain, Yoon membantah berusaha membangun pemerintahan diktator. Tim pengacaranya menyatakan keputusan darurat militer dimaksudkan sebagai peringatan politik kepada parlemen yang dikuasai oposisi, yang menurut pihak pembela telah menghambat jalannya pemerintahan.

Dalam persidangan pada Selasa (27/10/2026), Yoon kembali membantah memiliki rencana membangun kediktatoran dalam jangka panjang. Pembelaan tersebut bertentangan dengan pandangan jaksa yang menilai tindakan mantan presiden itu sebagai upaya mempertahankan kekuasaan melalui pelanggaran terhadap tatanan konstitusional. Perkara ini berawal pada 3 Desember 2024, ketika Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer.

Tentara dan polisi kemudian dikerahkan ke kompleks Majelis Nasional, sehingga akses menuju gedung parlemen dibatasi. Meski demikian, anggota parlemen berhasil memasuki gedung dan menggelar pemungutan suara untuk menolak kebijakan tersebut. Pemerintah kemudian mencabut darurat militer sekitar enam jam setelah pengumuman awal.

Dalam putusan Februari 2026, pengadilan tingkat pertama menyatakan Yoon bersalah memimpin pemberontakan. Hakim menilai pengerahan aparat bertujuan mengganggu fungsi parlemen dan memungkinkan Yoon mempertahankan kendali pemerintahan lebih lama.

Krisis politik akibat kebijakan tersebut juga berujung pada pemakzulan Yoon oleh parlemen pada Desember 2024. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menguatkan pemakzulan itu dan memberhentikannya dari jabatan presiden pada April 2025. Korea Selatan masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukumnya, tetapi tidak melaksanakan eksekusi sejak 30 Desember 1997.

Kondisi tersebut membuat negara itu dikategorikan secara internasional sebagai negara yang tidak lagi menerapkan eksekusi dalam praktik, meskipun hukuman mati tetap tersedia secara hukum. Menurut ketentuan hukum pidana Korea Selatan yang dikutip Yonhap, pelaku yang dinyatakan sebagai pemimpin pemberontakan dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, termasuk penjara seumur hidup tanpa kerja paksa. Jaksa menilai penghentian eksekusi selama bertahun-tahun tidak menghapus dasar untuk menuntut hukuman mati terhadap Yoon.

Pengadilan Tinggi Seoul dijadwalkan melanjutkan pemeriksaan perkara pada 3 November 2026. Menurut Yonhap, Yoon juga akan memperoleh kesempatan menyampaikan pernyataan terakhir pada 5 November 2026 sebelum proses banding berlanjut menuju penetapan putusan.