DKI Jakarta Tidak Memungut Opsen Pajak Kendaraan

Pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta tidak dikenai pungutan tambahan berupa opsen pajak kendaraan, berbeda dengan sejumlah daerah lain di Indonesia. Kebijakan ini berkaitan dengan struktur pemerintahan Jakarta yang tidak terbagi menjadi kabupaten atau kota otonom, dilansir dari Detik Oto.

Opsen pajak telah diberlakukan di sejumlah daerah sejak Januari 2025. Pungutan tambahan tersebut berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan mekanisme yang berbeda dari sistem penerimaan pajak sebelumnya.

Perbedaan penerapan opsen di Jakarta dan daerah lain berhubungan dengan pembagian kewenangan pemerintahan daerah. Jakarta tidak memiliki kabupaten atau kota otonom sebagaimana daerah yang menerapkan mekanisme opsen tersebut.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan alasan tidak adanya pungutan tambahan itu melalui akun Instagram resminya.

"Opsen berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara DKI Jakarta tidak terbagi menjadi kabupaten/kota otonom, sehingga opsen tersebut tidak dipungut di Jakarta," demikian dikutip dari Instagram Bapenda DKI Jakarta.

Dengan demikian, tidak adanya opsen di Jakarta berkaitan dengan struktur administrasi pemerintahan daerah, bukan karena pungutan tambahan tersebut tidak berlaku secara nasional. Sejumlah daerah lain telah menerapkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengertian dan Besaran Opsen Pajak Kendaraan

Dasar pengaturan opsen terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam ketentuan tersebut, opsen didefinisikan sebagai pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu.

Opsen PKB merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota atas pokok PKB. Sementara itu, opsen BBNKB merupakan pungutan tambahan atas pokok BBNKB yang juga dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Besaran opsen pajak kendaraan ditetapkan sebesar 66 persen dari pokok pajak kendaraan. Persentase ini menjadi tambahan terhadap nilai pokok pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di daerah yang menerapkan opsen.

Sebagai ilustrasi, apabila pokok PKB sebesar Rp 100.000, tambahan opsen yang dikenakan mencapai Rp 66.000. Dengan demikian, jumlah keseluruhan yang harus dibayar menjadi Rp 166 ribu.

Tujuan Penerapan Opsen Pajak Daerah

Mekanisme opsen dirancang untuk menggantikan sistem bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Jenis pajak yang berkaitan dengan mekanisme ini mencakup PKB dan BBNKB.

Melalui sistem tersebut, bagian penerimaan yang menjadi hak pemerintah kabupaten atau kota dapat diterima ketika wajib pajak membayar pajak kepada pemerintah provinsi. Proses penerimaan ini menjadi tujuan utama penerapan opsen pajak daerah.

Namun, mekanisme tersebut tidak diterapkan di DKI Jakarta karena tidak terdapat pembagian pemerintahan menjadi kabupaten atau kota otonom. Oleh sebab itu, pemilik kendaraan di Jakarta tidak dikenai tambahan opsen seperti yang berlaku di sejumlah wilayah lainnya.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta

Meskipun tidak memungut opsen, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberlakukan tarif PKB berdasarkan ketentuan daerah. Pengaturan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi, besaran PKB menggunakan sistem tarif progresif. Artinya, persentase pajak meningkat berdasarkan urutan kepemilikan atau penguasaan kendaraan.

Berikut rincian tarif PKB berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi di DKI Jakarta:

• Kendaraan pertama dikenai tarif 2% (dua persen).
• Kendaraan kedua dikenai tarif 3% (tiga persen).
• Kendaraan ketiga dikenai tarif 4% (empat persen).
• Kendaraan keempat dikenai tarif 5% (lima persen).
• Kendaraan kelima dan seterusnya dikenai tarif 6% (enam persen).

Penerapan tarif progresif tersebut berarti persentase PKB bertambah seiring dengan urutan kepemilikan atau penguasaan kendaraan oleh orang pribadi. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun pemilik kendaraan di Jakarta tidak dibebani opsen PKB.