Pemerintah Tunda Operasional PFII demi Kepastian Usaha Investor

Rencana operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masih menunggu penyelesaian sejumlah persyaratan pemerintah, termasuk kepastian usaha bagi investor dan penerapan standar antisuap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan tersebut di Jakarta, Rabu (21/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Menurut Airlangga, pemerintah masih memproses berbagai aspek pendukung pengembangan PFII, termasuk melalui Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Salah satu agenda yang sedang disiapkan ialah ratifikasi standar antisuap untuk mendukung persaingan usaha yang setara bagi investor di Indonesia.

Airlangga menekankan pentingnya kesetaraan dalam menjalankan usaha sebagai bagian dari persiapan pusat finansial tersebut.

"Karena itu juga harus ada kesetaraan dalam berusaha," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini banyak berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, kegiatan investasi tidak selalu berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran negara.

Pemerintah menilai penerapan standar antisuap diperlukan untuk memberikan kepastian dalam berusaha, baik bagi investor maupun Danantara. Penyelesaian aspek tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum jadwal operasional PFII ditetapkan.

Selain kepastian usaha dan penerapan standar antisuap, pemerintah belum memastikan waktu dimulainya operasional PFII. Rencana menjadikan Jakarta sebagai lokasi awal kegiatan pusat finansial itu juga belum disertai jadwal pelaksanaan yang pasti.

Airlangga menyebut kepastian usaha sebagai salah satu kebutuhan investasi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan PFII.

"PFII juga sedang kami persiapkan karena salah satu kebutuhan investasi adalah kepastian usaha, termasuk bagi para investor dan Danantara," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah akan mengumumkan jadwal operasional PFII ketika persiapan dinilai siap. Hingga saat ini, belum ada tanggal resmi yang ditetapkan untuk memulai kegiatan pusat finansial tersebut.

Dari sisi regulasi, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia menjadi undang-undang pada 21 Juli 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi pengembangan PFII untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar keuangan global.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan Jakarta sebagai lokasi awal pengembangan PFII. Sementara itu, rencana pengembangan pusat finansial serupa di Bali masih dalam tahap evaluasi.