Pemerintah Perlu Perluas Insentif Fiskal untuk Kelas Menengah

Perluasan insentif fiskal bagi masyarakat kelas menengah dinilai penting untuk menjaga daya beli dan mempertahankan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Dikutip dari Nasional, kebutuhan tersebut menjadi perhatian di tengah perlambatan konsumsi dan menyusutnya jumlah penduduk kelas menengah.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu merancang dukungan fiskal yang terukur dan berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan karena anggaran perlindungan sosial terus meningkat, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh kelas menengah secara memadai.

Anggaran perlindungan sosial pada 2027 direncanakan mencapai Rp 549,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 500 triliun. Sebagai perbandingan, anggaran pada 2022 tercatat sebesar Rp 460,6 triliun.

Perlambatan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu indikator yang disoroti Yusuf. Pertumbuhannya turun dari 5,52% pada kuartal I-2026 menjadi 5,06% pada kuartal II-2026, sementara konsumsi nasional dinilai semakin bergantung pada kelompok berpendapatan tinggi.

Jumlah penduduk kelas menengah juga berkurang dari 52,3 juta orang pada 2016 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Padahal, kelompok kelas menengah beserta masyarakat yang sedang menuju kelas menengah berkontribusi lebih dari 80% terhadap konsumsi nasional.

Tekanan keuangan turut terlihat pada rumah tangga calon kelas menengah. Sekitar 75% kelompok rumah tangga tersebut tercatat memiliki pinjaman dari lebih dari satu penyedia pembiayaan.

Yusuf menilai ketergantungan pada utang untuk mempertahankan pengeluaran sehari-hari berisiko bagi keberlanjutan keuangan rumah tangga.

“Ini menunjukkan sebagian rumah tangga mempertahankan konsumsi dengan utang, pola yang sulit bertahan dalam jangka panjang,” jelasnya.

Anggaran perlindungan sosial belum menjangkau semua kelompok

Dari total anggaran perlindungan sosial 2027, belanja kementerian/lembaga (K/L) direncanakan sebesar Rp 163,31 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung bantuan sosial serta berbagai layanan bagi masyarakat rentan.

Melalui Kementerian Sosial, anggaran tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Sembako bagi 17,8 juta KPM.

Dukungan lainnya disalurkan melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), yang direncanakan menjangkau 13.500 orang. Penerimanya meliputi kelompok rentan, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), orang dengan HIV (ODHIV), anak, penyandang disabilitas, serta lanjut usia.

Anggaran tersebut juga mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang direncanakan melayani 127.400 siswa. Sementara itu, belanja perlindungan sosial non-K/L mencapai sekitar Rp 386,35 triliun, termasuk subsidi energi untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Yusuf, komposisi bantuan yang berjalan belum memberikan manfaat langsung yang cukup bagi kelas menengah. Kelompok ini lebih banyak memperoleh dukungan melalui subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Pada kuartal IV-2026, stimulus pemerintah lebih diarahkan pada bantuan beras untuk masyarakat desil satu hingga empat serta subsidi upah Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja.

“Bantuan tersebut dapat menjaga konsumsi dalam jangka pendek, tetapi belum cukup untuk memulihkan daya beli secara berkelanjutan,” kata Yusuf.

Penyesuaian pajak menjadi salah satu pilihan

Untuk memperkuat kemampuan belanja masyarakat, Yusuf menyarankan insentif yang memberikan kepastian pendapatan dalam jangka panjang. Menurutnya, bantuan yang sifatnya sementara belum tentu mendorong peningkatan konsumsi secara konsisten.

“Insentif yang paling efektif adalah yang berkelanjutan dan dapat diprediksi, bukan bantuan tunai sekali bayar,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang dapat dikaji ialah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarannya dapat disesuaikan secara berkala dengan inflasi atau perkembangan upah minimum, sehingga penyesuaian tidak harus menunggu keputusan politik selama bertahun-tahun.

Pemerintah juga dapat memperluas fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan. Rencana pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP kepada sekitar 7,5 juta pekerja pada 2027 dinilai relevan untuk membantu kelompok kelas menengah bawah.

Skema tersebut dinilai relatif mudah diterapkan melalui pemberi kerja. Selain kebijakan perpajakan, pengurangan beban kebutuhan utama seperti perumahan, pendidikan tinggi, dan transportasi juga dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli.

Untuk sektor perumahan, pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan mencakup perluasan akses pembiayaan rumah bagi kelas menengah dan perpanjangan insentif pajak perumahan. Yusuf juga menyarankan pemerintah menunda pungutan atau iuran baru yang menambah beban pekerja formal sampai konsumsi rumah tangga kembali menguat.

Perbaikan lapangan kerja tetap diperlukan

Insentif pajak bukan satu-satunya cara untuk mencegah penyusutan kelas menengah. Pemerintah juga perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja formal, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta pelatihan ulang yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Yusuf mengaitkan penurunan posisi ekonomi sebagian masyarakat dengan melemahnya kualitas pekerjaan. Pekerja yang kehilangan pekerjaan formal atau beralih ke sektor informal berisiko mengalami penurunan pendapatan sekaligus kehilangan sebagian perlindungan kerja.

“Penyebab utama penyusutan kelas menengah adalah melemahnya kualitas lapangan kerja,” jelas Yusuf.

Menurutnya, insentif fiskal yang dirancang secara terukur berpotensi mendukung konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi, meskipun dampaknya diperkirakan moderat. Kepastian pendapatan setelah pajak juga dinilai penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uangnya.

“Rumah tangga cenderung lebih berani membelanjakan tambahan pendapatan yang dianggap permanen. Sebaliknya, bantuan sementara lebih mungkin digunakan untuk membayar utang atau disimpan sebagai dana berjaga-jaga,” paparnya.

Pembiayaan kebijakan tersebut tidak harus bergantung pada penambahan defisit anggaran. Pemerintah dapat mengevaluasi kembali belanja perlindungan sosial non-K/L, terutama subsidi energi, dengan memperbaiki ketepatan sasaran penerima.

Indikator konsumsi menunjukkan tekanan keuangan

Yusuf turut mengingatkan bahwa peningkatan mobilitas dan perjalanan wisatawan nusantara tidak otomatis membuktikan perbaikan daya beli. Kedua indikator tersebut lebih menggambarkan aktivitas perjalanan, yang juga dapat meningkat akibat adanya stimulus seperti diskon transportasi.

Pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara melambat dari 17,9% pada Oktober 2025 menjadi 3,34% hingga Juli 2026. Karena itu, kenaikan aktivitas perjalanan tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai bukti bahwa pendapatan rumah tangga semakin kuat.

Survei Konsumen Bank Indonesia juga memperlihatkan perubahan dalam pengelolaan pendapatan rumah tangga. Porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi meningkat dari 74,2% menjadi 74,9%, sedangkan porsi tabungan menurun dari 15,8% menjadi 15,4%.

Dalam periode yang sama, Indeks Penghasilan Saat Ini turun dari 118,0 menjadi 114,6. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini juga melemah dari 109,4 menjadi 107,5 pada September.

Menurut Yusuf, meningkatnya bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi bersamaan dengan berkurangnya tabungan tidak selalu berarti daya beli membaik. Perubahan itu dapat menunjukkan bahwa rumah tangga harus mengeluarkan bagian pendapatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Evaluasi terhadap komposisi belanja perlindungan sosial diperlukan agar dukungan pemerintah tidak hanya menjangkau masyarakat berpendapatan rendah, tetapi turut mempertahankan daya beli kelas menengah. Perbaikan insentif fiskal dan kualitas lapangan kerja menjadi dua aspek yang disoroti dalam upaya menjaga konsumsi nasional tanpa memperbesar defisit anggaran secara berlebihan.