Indonesia Dorong Perlindungan Kreator di Forum Ekonomi Kreatif Dunia

Indonesia mendorong perlindungan hak pencipta, perluasan akses pasar internasional, dan penguatan kapasitas pelaku industri kreatif melalui kerja sama antarnegara. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menyampaikan tiga prioritas tersebut dalam World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026, untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, ketimpangan ekonomi digital, dan perkembangan kecerdasan buatan (AI), dilansir dari Medcom.

Dalam pidatonya, Arrmanatha menekankan posisi ekonomi kreatif sebagai sektor strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut data yang disampaikannya, sektor ini menyumbang lebih dari 7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 27 juta pekerja.

Ia mengidentifikasi tiga faktor global yang memengaruhi masa depan industri kreatif, yakni perubahan iklim, ekonomi digital, dan kecerdasan buatan. Ketiganya menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pencipta karya dan pelaku usaha kreatif.

Arrmanatha menegaskan pentingnya peran sektor tersebut dalam perekonomian nasional.

"Ekonomi kreatif bukan sektor lembut. Ini adalah sektor strategis," ujar Arrmanatha Christiawan Nasir, Menteri Luar Negeri.

Menurut Arrmanatha, perubahan iklim mengancam warisan budaya, ketersediaan bahan baku, serta mata pencaharian pekerja industri kreatif. Namun, sektor ini juga dapat berkontribusi pada upaya menghadapi persoalan lingkungan melalui desain berkelanjutan, inovasi berbasis tradisi, dan penggunaan sumber daya yang lebih ramah lingkungan.

Ia menyoroti potensi ekonomi kreatif dalam mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.

"Ekonomi kreatif juga merupakan bagian dari penyelesaiannya. Sektor ini rendah karbon dan memiliki nilai tambah tinggi," ujar Arrmanatha.

Dalam ekonomi digital, platform daring memberikan kesempatan kepada kreator, termasuk pelaku usaha kecil, untuk menjangkau konsumen internasional. Meski demikian, akses distribusi yang semakin luas belum menjamin pembagian keuntungan yang adil karena nilai ekonomi dinilai masih terkonsentrasi pada sejumlah platform.

Arrmanatha menyebut negara berkembang hanya menguasai sebagian kecil penjualan produk kreatif dunia dan mendorong peningkatan peran mereka dalam penciptaan karya serta inovasi digital.

"Negara-negara berkembang hanya memiliki seperlima penjualan kreatif global. Kita tidak lagi hanya menjadi penjual konten global. Kita harus menjadi pencipta, inovator, dan pencipta lapangan kreatif digital," ujar Arrmanatha.

Selain ketimpangan pasar, perkembangan AI menghadirkan peluang untuk menekan biaya produksi, membuka pasar baru, dan memperluas akses terhadap perangkat kreatif. Namun, penggunaan karya untuk melatih sistem AI tanpa persetujuan atau kompensasi yang layak berpotensi merugikan pencipta.

Untuk merespons persoalan tersebut, Indonesia menempatkan perlindungan kekayaan intelektual sebagai salah satu prioritas diplomasi. Pemerintah mendorong aturan yang adil dan relevan dengan perkembangan AI agar pemanfaatan karya kreatif memperhatikan hak penciptanya.

Prioritas kedua adalah memperluas hubungan kreator dengan pasar global melalui kerja sama ekonomi, pembukaan akses investasi, dan penguatan infrastruktur digital. Langkah ini ditujukan untuk memperluas jangkauan pasar produk kreatif Indonesia.

Prioritas ketiga berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku industri melalui kerja sama internasional. Upaya tersebut mencakup pertukaran pengetahuan, pengembangan kemampuan, dan dukungan bagi perusahaan kreatif yang ingin memperluas usaha ke pasar luar negeri.

Arrmanatha menilai tantangan ekonomi kreatif tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara mandiri. Kerja sama internasional diperlukan untuk memperkuat perlindungan dan memperluas kesempatan bagi kreator negara berkembang dalam persaingan ekonomi global.