Indef Soroti Kualitas Investasi dan Serapan Tenaga Kerja

Besarnya modal yang masuk ke Indonesia belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang sebanding. Karena itu, kualitas investasi perlu dievaluasi melalui dampaknya terhadap produktivitas industri, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi domestik, sebagaimana dilansir dari Nasional. Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus, menilai capaian investasi tidak cukup diukur berdasarkan nilai realisasi.

Pemerintah juga perlu memastikan modal yang ditanamkan menghasilkan kegiatan produksi optimal serta manfaat ekonomi yang lebih luas. Dalam diskusi Indef bertajuk Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo pada Selasa (20/10/2026), Heri menyoroti belum kuatnya hubungan antara peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Investasi terus mencetak rekor, tetapi dorongannya terhadap penciptaan lapangan kerja dan perekonomian nasional belum cukup kuat,” ujar Heri.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai Rp 3.923,2 triliun. Realisasi tersebut diikuti penyerapan sekitar 5,4 juta tenaga kerja. Namun, besarnya angka tersebut perlu dibandingkan dengan struktur ketenagakerjaan nasional. Dalam data yang dipaparkan Heri, pekerja informal pada Mei 2026 berjumlah 87,88 juta orang atau 59,20% dari total tenaga kerja.

Pada periode yang sama, jumlah pekerja formal tercatat sebanyak 60,31 juta orang atau 40,70%. Komposisi ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menilai sejauh mana investasi yang masuk benar-benar menciptakan pekerjaan baru dengan penyerapan tenaga kerja yang sepadan. Menurut Heri, peningkatan nilai investasi tidak secara otomatis menghasilkan tambahan kesempatan kerja dalam jumlah besar. Pemerintah perlu menelaah kontribusi sektor industri, termasuk hilirisasi, terhadap penyerapan tenaga kerja secara nyata.

Produktivitas pabrik dan karakter industri hilirisasi

Selain jumlah pekerja yang terserap, tingkat pemanfaatan fasilitas produksi juga menjadi aspek penting dalam evaluasi investasi. Pembangunan pabrik dengan modal besar belum menjamin kegiatan operasional berlangsung pada kapasitas optimal. Heri memberikan gambaran bahwa fasilitas industri yang telah dibangun dapat beroperasi hanya pada sekitar 50% kapasitas atau bahkan lebih rendah.

Dalam kondisi seperti itu, potensi produksi dan sumbangan ekonomi dari investasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Persoalan lainnya berkaitan dengan karakter industri hilirisasi mineral yang cenderung padat modal. Sektor ini berpotensi meningkatkan produksi dan ekspor, tetapi kebutuhan tenaga kerjanya relatif lebih sedikit dibandingkan industri padat karya.

Akibatnya, kenaikan output industri tidak selalu berjalan beriringan dengan pertambahan jumlah pekerjaan. Kondisi tersebut membuat evaluasi investasi perlu mempertimbangkan karakter sektor usaha dan besarnya manfaat yang diterima perekonomian domestik.

Strategi industrialisasi perlu memperkuat kualitas tenaga kerja

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, Heri menilai pengembangan industri padat modal perlu diimbangi dengan sektor-sektor yang mampu menyerap lebih banyak pekerja. Pemerintah juga perlu memperhatikan produktivitas manusia, bukan hanya peningkatan kemampuan produksi mesin. Ia mengingatkan agar pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% tidak semata-mata bertumpu pada peningkatan investasi dan produktivitas peralatan industri. Kualitas tenaga kerja dan kemampuan manusia dalam mendukung kegiatan ekonomi juga perlu mendapat perhatian. “Saya khawatir fenomena GDP-oriented atau orientasi yang terlalu berfokus pada pertumbuhan PDB akan semakin nyata ke depan,” kata Heri.

Menurut dia, penguatan industri nasional membutuhkan kebijakan yang saling terhubung. Unsur pendukungnya meliputi pembangunan infrastruktur, insentif fiskal, pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, akses pasar, dan pembiayaan.

Rangkaian kebijakan tersebut diperlukan agar investasi dapat mendukung aktivitas industri secara lebih optimal. Dengan demikian, penilaian terhadap investasi tidak berhenti pada jumlah modal yang masuk, tetapi juga mencakup kemampuan industri menghasilkan nilai tambah dan memperluas kegiatan ekonomi.

Keterkaitan industri domestik menjadi indikator penting

Heri turut menekankan perlunya memperkuat hubungan antara investasi hilirisasi dan industri dalam negeri. Nilai ekspor yang tinggi belum tentu memberikan manfaat luas apabila pemasok lokal dan industri pengguna domestik hanya memiliki keterlibatan terbatas dalam rantai produksi. Keterlibatan pelaku industri lokal menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika pemerintah menilai hasil investasi. Hubungan yang lebih kuat dengan sektor domestik dapat menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat kegiatan industri di dalam negeri.

Heri menilai keberhasilan investasi seharusnya dinilai menggunakan sejumlah indikator yang mencerminkan hasil nyata. Ukuran tersebut mencakup peningkatan produktivitas, pendalaman struktur industri, daya saing ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta perbaikan kualitas tenaga kerja. Dengan pendekatan tersebut, nilai realisasi investasi tetap menjadi indikator penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah perlu memastikan modal yang ditanamkan benar-benar produktif, mendukung operasional industri secara optimal, dan memberikan kontribusi lebih luas terhadap perekonomian nasional.