Imigrasi Bima Deportasi WNA China Pengelola Pabrik Rumput Laut

Aktivitas bisnis rumput laut yang dijalankan seorang warga negara China di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), berujung deportasi setelah terungkap penyalahgunaan izin tinggal. Kantor Imigrasi Bima memulangkan WY (47) melalui Bandara Internasional Lombok pada Jumat (30/10/2026) dan menjatuhkan larangan masuk kembali selama lima tahun, dilansir dari Detik Travel.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima, Joko Widodo, menyampaikan bahwa tindakan tersebut merupakan sanksi administratif atas pelanggaran aturan keimigrasian. WY sebelumnya menggunakan visa kunjungan untuk menjalankan kegiatan usaha di wilayah Hu'u.

"Selain dideportasi, WY juga ditangkal selama lima tahun," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima Joko Widodo dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Pengungkapan kasus bermula dari pengawasan Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Petugas mencurigai aktivitas WY yang membeli rumput laut dalam jumlah besar sekaligus melakukan pengujian kualitas langsung di pabrik.

Petugas kemudian mengamankan WY dan membawanya ke Kantor Imigrasi Bima untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari hal itu, WY diamankan lalu dibawa ke Kantor Imigrasi Bima untuk diminta keterangan lebih lanjut," kata Joko Widodo.

Hasil pemeriksaan menunjukkan WY masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa izin tinggal 60 hari. Izin tersebut hanya memperbolehkan kegiatan kunjungan dan tidak mencakup aktivitas bekerja maupun menjalankan bisnis.

Imigrasi juga menemukan bahwa WY mendirikan perusahaan yang bergerak dalam perdagangan rumput laut di Hu'u. Melalui perusahaan tersebut, transaksi yang dilakukan telah mencapai volume 30 ton.

Menurut keterangan Joko Widodo, WY mengungkapkan tujuan penjualan komoditas tersebut mencakup pasar domestik dan luar negeri.

"WY mengaku rumput laut dijual ke Surabaya dan diekspor juga ke Tiongkok," kata Joko Widodo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Imigrasi menyatakan WY terbukti melanggar Pasal 122 huruf a dan Pasal 123 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar penindakan atas penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing tersebut.

Joko Widodo menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan mencakup penahanan sementara, deportasi, dan penangkalan selama lima tahun.

"Oleh karena itu WY dikenai tindakan administratif Keimigrasian berupa pendetensian, pendeportasian, serta penangkalan (blacklist) selama lima tahun," bebernya.

Imigrasi Bima juga menyampaikan imbauan agar warga negara asing di Indonesia, terutama yang berada di wilayah Bima dan Dompu, menjalankan kegiatan sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.

Joko Widodo turut meminta masyarakat berperan dalam pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di lingkungan sekitar.

"Kami juga harapkan masyarakat turut serta berperan aktif untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan dan kegiatan WNA yang mencurigakan," pungkasnya.