Imigrasi Deportasi WN Ceko karena Jual Vila di Karangasem

Seorang perempuan berkewarganegaraan Ceko berinisial NKH (46) dideportasi dari Bali setelah petugas imigrasi menemukan aktivitas pemasaran vila di Kecamatan Abang, Karangasem. NKH menggunakan Visa on Arrival (VoA) untuk berlibur saat berada di Indonesia, tetapi diduga menawarkan properti melalui Facebook dan papan pengumuman penjualan vila, dilansir dari Detik Travel. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng memulangkan NKH melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Jumat (16/10/2026).

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detik Travel, ia berangkat menggunakan penerbangan Qatar Airways QR-963 dengan rute Denpasar-Doha sebelum melanjutkan perjalanan menuju Praha, Ceko. Penindakan bermula dari pengawasan keimigrasian terhadap aktivitas warga negara asing di Bali. Petugas kemudian menelusuri dugaan pemasaran vila oleh NKH melalui media sosial Facebook.

Selain aktivitas di media sosial, petugas menemukan papan pengumuman penjualan vila di bagian depan bangunan yang mencantumkan nomor kontak NKH. Aktivitas tersebut dinilai tidak sesuai dengan tujuan penggunaan VoA yang dimilikinya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng Anak Agung Gde Kusuma Putra menjelaskan bahwa setiap warga negara asing wajib mematuhi ketentuan visa dan izin tinggal sesuai tujuan kedatangan. Ia menegaskan bahwa pelanggaran akan ditindak berdasarkan peraturan yang berlaku. "Setiap warga negara asing wajib menggunakan visa dan izin tinggal sesuai dengan tujuan kedatangannya. Terhadap setiap pelanggaran, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Anak Agung Gde Kusuma Putra dalam siaran pers, Jumat (23/10).

Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi terhadap NKH. Petugas juga mengusulkan namanya masuk dalam daftar penangkalan agar ia dapat dicegah kembali ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Penindakan tersebut mengacu pada Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan itu menjadi dasar tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran yang dilakukan NKH.

Kusuma juga menegaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian berlaku bagi seluruh warga negara asing tanpa membedakan kewarganegaraan maupun latar belakang. Imigrasi Buleleng menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di Bali untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian.