Imigrasi Bali Deportasi Delapan WNA karena Berbagai Pelanggaran

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi delapan warga negara asing (WNA) asal Rusia, India, Nigeria, Amerika Serikat, dan Bulgaria pada 30 September hingga 7 Oktober 2026. Menurut laporan Detik Travel, tindakan tersebut dilakukan akibat berbagai pelanggaran, mulai dari tidak membayar makanan di restoran hingga penyalahgunaan izin tinggal, ketiadaan dokumen perjalanan yang sah, dan melebihi masa izin tinggal. Kepala Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, menyatakan kedelapan WNA tersebut dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

Mereka juga diusulkan masuk daftar penangkalan agar tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia selama jangka waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan. Teguh menegaskan bahwa penegakan aturan keimigrasian dilakukan setelah proses administrasi dan dokumen kepulangan diselesaikan.

"Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib menaati ketentuan keimigrasian serta menghormati hukum dan ketertiban masyarakat. Setelah seluruh proses dan dokumen kepulangan terpenuhi, kami melaksanakan pendeportasian sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Teguh Mentalyadi, Kepala Rudenim Denpasar.

Salah satu kasus melibatkan perempuan Rusia berinisial PB (36) dan anak perempuannya, ZB (7). PB menjadi sorotan media sosial pada akhir Agustus 2026 setelah sejumlah pelaku usaha di kawasan Kuta Selatan melaporkan dugaan pengambilan barang dan makanan tanpa menyelesaikan pembayaran yang dijanjikan melalui transfer. Petugas Imigrasi Ngurah Rai menelusuri laporan tersebut dan mengamankan PB bersama anaknya di sebuah restoran di Pecatu, Kuta Selatan, pada 26 Agustus 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan keduanya, yang memegang Visa on Arrival (VoA), telah melebihi masa izin tinggal selama 318 hari.

Setelah menjalani pendetensian selama 35 hari di Rudenim Denpasar, PB dan ZB dideportasi pada 30 September 2026 melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan akhir Moskow, Rusia. Pada 5 Oktober 2026, petugas mendeportasi pria India berinisial DMIA (23), yang telah melebihi masa izin tinggal selama 30 hari. Ia juga tidak mampu membayar biaya beban overstay sebesar Rp 1 juta per hari dan dipulangkan ke Bengaluru, India.

Sehari kemudian, empat WNA lainnya dideportasi, terdiri dari tiga warga Nigeria berinisial TE (23), EDN (30), dan UPJ (40), serta perempuan Amerika Serikat berinisial JLH (42). Menurut catatan keimigrasian, TE diamankan bersama 12 WNA lainnya dalam operasi gabungan Imigrasi Bali dan Polda Bali di Umalas, Badung, pada 17 September 2026. Pemeriksaan terhadap TE menunjukkan dugaan penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial.

Sementara itu, EDN tercatat melebihi masa izin tinggal selama 3 tahun 4 bulan, UPJ tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, dan JLH telah melebihi masa izin tinggal selama 54 hari. Untuk memulangkan EDN, petugas terlebih dahulu mendampinginya ke Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta guna memperoleh Emergency Travel Certificate (ETC). Teguh menjelaskan bahwa dokumen tersebut diterbitkan sebelum EDN dideportasi pada hari yang sama melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Pada 7 Oktober 2026, Rudenim Denpasar kembali mendeportasi pria Bulgaria berinisial GTH (49). Ia tercatat telah melebihi masa izin tinggal selama 65 hari.

Teguh menyebut pengusulan penangkalan terhadap seluruh WNA tersebut mengacu pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan tersebut memungkinkan masa penangkalan selama lima hingga sepuluh tahun, bahkan seumur hidup dalam kondisi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. "Terhadap kedelapan WNA tersebut, kami juga mengusulkan penangkalan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Masa penangkalan dapat ditetapkan selama lima hingga sepuluh tahun, bahkan seumur hidup dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Teguh Mentalyadi, Kepala Rudenim Denpasar.