IHCSA 2026 Apresiasi Pertamina dan Empat Firma Hukum

Peran penasihat hukum internal dan firma hukum dalam mendukung keputusan bisnis menjadi sorotan Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026 yang diselenggarakan Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) pada 8–9 Oktober 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali. Ajang ini memberikan penghargaan kepada profesional hukum perusahaan dan mitra eksternal yang berkontribusi dalam pengelolaan risiko, kepatuhan, serta keberlanjutan bisnis.

Dalam rangkaian acara tersebut, PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan Indonesia Most Respected In-House Counsel 2026 yang diterima Chief Legal Counsel Joko Yuhono. Pertamina juga masuk kategori In-House Counsel Elite 2026 melalui penghargaan kepada VP Legal Advocacy Ady Putra, VP Legal Litigation Jarrod D. Prastowo, dan VP Compliance Atik Mulyantika, menurut laporan Suara.com pada 10 Oktober 2026.

Hukumonline juga memperkenalkan In-House Counsel Choice (IHCC) 2026, daftar rekomendasi firma hukum dan advokat berdasarkan pengalaman kerja sama dengan tim legal perusahaan selama satu tahun terakhir. Menurut laporan Hukumonline, daftar tersebut mencakup 198 partner lawyer dari 87 firma hukum.

Penyelenggara menambahkan testimoni pada setiap rekomendasi untuk menjelaskan aspek yang menjadi pertimbangan tim hukum perusahaan. Penilaian terhadap advokat mencakup kemampuan menyelesaikan sengketa, profesionalisme dan keandalan, serta pemahaman komersial. Untuk firma hukum, penilaian menyoroti orientasi pada klien, layanan hukum terpadu, dan kualitas tim.

Empat firma hukum menerima penghargaan Icons of Client Trust, yakni Assegaf Hamzah & Partners, HHP Law Firm, UMBRA – Strategic Legal Solutions, dan K&K Advocates. Penghargaan tersebut diberikan kepada firma hukum yang memperoleh banyak rekomendasi dari para pemimpin penasihat hukum internal.

Deputy Managing Partner Assegaf Hamzah & Partners, Tunggul Purusa Utomo, menyebut penghargaan itu sebagai pengakuan atas kepercayaan klien terhadap firma hukum tersebut.

“Kami merasa terhormat menerima penghargaan seperti ini. Sesuai dengan nama penghargaan Ikon Kepercayaan Klien, pengakuan ini mencerminkan kepercayaan klien dan para penasihat hukum internal. Kami sangat menghargai kepercayaan yang selama ini diberikan kepada AHP untuk membantu rekan-rekan penasihat hukum internal menjalankan tugas mereka,” ujar Tunggul kepada Hukumonline pada 9 Oktober.

Tunggul berharap lebih banyak penasihat hukum internal berpartisipasi dalam ajang tersebut. Ia juga menyoroti pentingnya penerapan integritas dan prinsip business judgment rule dalam pekerjaan hukum perusahaan.

Di luar pemberian penghargaan, IHCSA 2026 membahas meningkatnya kompleksitas risiko hukum akibat dinamika geopolitik, perdagangan lintas negara, rantai pasok, transisi energi, kecerdasan artifisial, dan perubahan regulasi. Menurut laporan Kompas.com, kondisi tersebut mendorong penasihat hukum internal untuk memahami kepentingan bisnis sekaligus menjaga kepatuhan dan tata kelola.

Presiden ICCA sekaligus Sekretaris Jenderal Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA), Seradesy Sumardi, menjelaskan bahwa kompleksitas bisnis melibatkan keterkaitan berbagai kepentingan hukum dan komersial.

“Kompleksitas berarti semakin banyak kepentingan yang harus kita hubungkan,” ujar Seradesy dalam keterangan yang diterima Kompas pada 10 Oktober 2026.

Ia menyebut keputusan bisnis dapat berkaitan dengan hukum nasional dan negara lain, perlindungan data, teknologi, kekayaan intelektual, rantai pasok, standar lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG), ketenagakerjaan, persaingan usaha, serta risiko reputasi. Karena itu, tim legal perlu mempertimbangkan dampak keputusan bisnis secara menyeluruh.

Seradesy menegaskan bahwa pemahaman terhadap batasan hukum saja tidak lagi memadai bagi penasihat hukum internal.

“Kita tidak lagi cukup hanya memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujar Seradesy.

Menurut dia, fungsi legal harus memahami alasan di balik keputusan bisnis, membantu pelaksanaannya dengan aman, dan menjaga prinsip tata kelola. Kolaborasi lintas negara juga dinilai penting untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan praktik profesional.

CEO Hukumonline Arkka Dhiratara menilai fungsi legal perlu beralih dari penjaga kepatuhan menjadi mitra strategis perusahaan.

“Transformasi terbesar fungsi legal sedang terjadi, dari fungsi hukum sebagai penjaga gerbang menjadi fungsi hukum sebagai mitra strategis,” ujar Arkka.

Perubahan tersebut sejalan dengan tuntutan agar penasihat hukum terlibat dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan, bukan hanya memberikan nasihat mengenai kepatuhan.

Metodologi penilaian Indonesian In-House Counsel Awards (IHCA) 2026 juga diperbarui dengan tiga prinsip, yaitu objektivitas, integritas, dan keunggulan. Menurut Kompas.com, penilaian menggunakan data primer dari survei terhadap perusahaan pelanggan Hukumonline dan mencakup inovasi tim hukum, kepemimpinan individu, serta inisiatif pencegahan masalah hukum.

Anggota Dewan Juri IHCA 2026 Erry Riyana Hardjapamekas menyoroti karakter pekerjaan hukum yang keberhasilannya sering terlihat dari masalah yang berhasil dicegah.

“Pekerjaan yang hasil terbaiknya justru sesuatu yang tidak pernah terjadi. Tidak terjadi sengketa, tidak terjadi pelanggaran, tidak terjadi kerugian,” ujar Erry.

Hukumonline turut memperkenalkan kategori Indonesia’s Best Legal Prevention Program untuk mengapresiasi upaya tim legal dalam mengantisipasi dan mengurangi risiko sebelum berkembang menjadi persoalan bisnis.

Chief Media & Engagement Officer Hukumonline Amrie Hakim mengatakan peningkatan partisipasi dalam penghargaan mencerminkan meluasnya tanggung jawab penasihat hukum internal.

“Ini menunjukkan bahwa peran penasihat hukum internal semakin luas dan semakin strategis,” ujar Amrie.

Sementara itu, Chief Legal Counsel Pertamina Joko Yuhono menyatakan bahwa fungsi legal perusahaan tidak hanya menangani kepatuhan, tetapi juga perlu menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

“Di tengah dinamika industri energi yang semakin kompleks, fungsi penasihat hukum tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga memberikan solusi hukum yang tepat, responsif, dan selaras dengan kebutuhan bisnis,” ujar Joko.

Menurut Joko, pendampingan hukum, mitigasi risiko, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai fungsi bisnis di Pertamina Group diperlukan untuk memastikan keputusan perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat. Fungsi tersebut juga berperan dalam mendukung keberlangsungan usaha dan ketahanan energi nasional.

Chief Operating Officer Hukumonline Ramos Pandia menjelaskan bahwa penilaian IHCSA mengutamakan kontribusi nyata profesional hukum dalam mendukung organisasi.

“Ini bukan sekadar soal jabatan atau senioritas. Ini tentang dampak dan kontribusi bermakna yang masing-masing diberikan untuk membantu organisasi terus maju,” ujar Ramos.

VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk memperkuat profesionalisme dan integritas, termasuk dalam mitigasi risiko hukum, pemenuhan peraturan, serta penyediaan konsultasi hukum.

Rangkaian IHCSA 2026 mempertemukan penasihat hukum internal, pimpinan perusahaan, firma hukum, regulator, dan asosiasi profesional dari Indonesia serta kawasan Asia-Pasifik. Forum tersebut mengusung tema “Membuka Peluang Pertumbuhan di Era Kompleksitas 2027” dan menjadi wadah pertukaran pengalaman mengenai tata kelola, pengelolaan risiko, serta dukungan hukum terhadap keputusan bisnis.