PERADI Profesional Perkuat Pendidikan Calon Advokat

Penguatan pendidikan profesi hukum menjadi fokus kerja sama antara DPN PERADI Profesional dan kalangan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta integritas calon advokat, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Kerja sama ini tidak hanya menyasar peningkatan pemahaman akademik, tetapi juga pembentukan karakter profesional yang dibutuhkan dalam menjalankan profesi advokat. Pendidikan hukum diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang menguasai teori sekaligus memahami tanggung jawab dalam praktik hukum.

Sekretaris Jenderal DPN PERADI Profesional, Prof. Dr. H.

Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., menyampaikan hal tersebut ketika mewakili Ketua Umum Prof. Dr. Harris Arthur Hedar.

Dalam sambutan tertulisnya, Harris menempatkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu tujuan utama kemitraan dengan perguruan tinggi.

Menurut Harris, terdapat tiga unsur mendasar yang harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan advokat. Ketiganya mencakup penguasaan ilmu hukum, kemampuan menjalankan pekerjaan profesional, serta integritas pribadi.

Ketiga unsur tersebut dipandang saling berkaitan dalam membentuk kualitas seorang advokat. Penguasaan pengetahuan hukum perlu disertai keterampilan penerapan di lapangan dan sikap pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesi.

Harris juga menggarisbawahi bahwa kualitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan peraturan. Kapasitas orang-orang yang menjalankan fungsi penegakan hukum turut menentukan kualitas pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, pembentukan advokat tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi akademik. Pendidikan profesi juga perlu menanamkan keberanian moral, kejujuran, serta tanggung jawab dalam memperjuangkan keadilan.

Dalam pernyataan tertulis yang dibacakan Yuhelson, Harris menjelaskan bahwa keberhasilan kemitraan harus dinilai berdasarkan hasil pendidikan yang dicapai, bukan sekadar aktivitas penyelenggaraan program.

"Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya kegiatan atau jumlah peserta semata, melainkan kualitas lulusan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat," demikian pernyataan Harris yang dibacakan Yuhelson.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pelaksanaan kerja sama perlu didukung sejumlah unsur penting. Di antaranya adalah rancangan program pendidikan yang terukur, ketersediaan tenaga pengajar kompeten, pembaruan materi sesuai perkembangan hukum, serta pembinaan etika profesi secara berkelanjutan.

Respons positif terhadap kemitraan ini disampaikan Ketua Fordek FH dan Ketua STIH PTM se-Indonesia, Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Faisal memandang hubungan antara perguruan tinggi dan praktisi hukum perlu mendapatkan penguatan. Keterhubungan kedua lingkungan tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan pendidikan profesi tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan praktik hukum.

Ia juga menekankan bahwa keterlibatan kalangan akademisi dan praktisi dapat menjadi bentuk nyata pengembangan pendidikan advokat yang memperhatikan kualitas serta karakter profesional.

"Kerja sama ini merupakan bentuk konkret penguatan hubungan antara praktisi hukum dan dunia kampus untuk mewujudkan advokat yang beretika, bermutu, dan berkarakter," ujar Faisal.

Sementara itu, Yuhelson menyatakan bahwa DPN PERADI Profesional akan mengupayakan agar kemitraan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Pelaksanaannya akan didorong secara berkesinambungan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengembangan kapasitas.

Salah satu perhatian utama diarahkan pada penguatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Pendidikan Profesi Advokat (PPA). Kedua program tersebut akan dikembangkan dengan memperhatikan tiga bidang, yakni kemampuan akademik, keterampilan praktik, dan pemahaman kode etik profesi.

Pengembangan pendidikan tersebut tetap harus berjalan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan kompetensi calon advokat ditempatkan dalam kerangka pendidikan profesi yang mengutamakan penguasaan keilmuan dan kepatuhan terhadap etika.

Selain pengembangan materi pembelajaran, kerja sama ini mencakup peningkatan kapasitas tenaga pengajar dan pertukaran pengetahuan. Akademisi serta praktisi hukum diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan keahlian untuk mendukung proses pembelajaran calon advokat.

Pembinaan karakter juga menjadi bagian dari ruang lingkup kemitraan tersebut. Pengembangan kemampuan profesional diharapkan berjalan beriringan dengan penanaman nilai etika sehingga calon advokat memiliki kesiapan akademik, keterampilan kerja, dan tanggung jawab moral.

Penandatanganan kerja sama turut dihadiri sejumlah pengurus DPN PERADI Profesional. Mereka di antaranya Wakil Ketua Umum Dr. Shalih Mangara Sitompul, Dr.

Megawati Prabowo, dan Dr. Sukriyanto.

Hadir pula Wakil Sekretaris Jenderal Aldi Rizki Khoiruddin dan Oni Wastoni. Kehadiran jajaran pengurus tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kerja sama antara organisasi profesi advokat dan lingkungan perguruan tinggi.