IFG Perkuat Tata Kelola untuk Mitigasi Risiko Hukum Bisnis

Penguatan tata kelola perusahaan menjadi perhatian Indonesia Financial Group (IFG) dalam mengurangi risiko hukum yang dapat muncul dari keputusan bisnis. Melalui IFG Legal Forum 2026, holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi tersebut membahas pertanggungjawaban pidana korporasi serta penerapan Business Judgment Rule (BJR), dilansir dari Keuangan. Forum yang diselenggarakan pada Selasa (13/10/2026) ini menyoroti batas antara risiko bisnis yang wajar, kesalahan administratif, persoalan manajerial, dan tindakan yang memiliki unsur pidana.

Pembahasan tersebut melanjutkan diskusi IFG pada 12 Agustus 2026 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Direktur SDM dan Hukum IFG Rizal Ariansyah menilai perubahan dan pengembangan bisnis harus disertai tata kelola serta manajemen risiko yang memadai. Setiap keputusan perlu berlandaskan informasi yang cukup, kajian yang relevan, dan penilaian risiko secara menyeluruh.

“Transformasi bisnis harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang semakin kuat. Setiap keputusan bisnis perlu memiliki dasar yang rasional, didukung informasi dan kajian yang memadai, serta mempertimbangkan risiko secara menyeluruh,” ujar Rizal.

Selain memperkuat aspek hukum, IFG menjalankan penyelarasan bisnis melalui optimalisasi sumber daya dan peningkatan kapasitas usaha. Langkah lainnya mencakup perbaikan efektivitas serta efisiensi operasional, termasuk konsolidasi dan penyederhanaan proses bisnis di lingkungan holding.

Business Judgment Rule membutuhkan proses yang akuntabel

Dalam pembahasan tata kelola, Senior Director Legal PT Danantara Asset Management Inosentius Samsul menekankan bahwa keputusan perusahaan harus memiliki dasar yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dokumentasi menjadi bagian penting untuk memperlihatkan bagaimana sebuah keputusan diambil. Penerapan Business Judgment Rule perlu didukung prosedur operasional standar (SOP), kajian bisnis dan hukum, pengendalian konflik kepentingan, mekanisme pengawasan, serta pencatatan keputusan secara lengkap. Unsur-unsur tersebut membantu menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara hati-hati.

“Business Judgment Rule tidak cukup hanya dipahami sebagai sebuah prinsip hukum, tetapi harus tercermin dalam proses. Kajian yang memadai, kepatuhan terhadap SOP, dokumentasi keputusan, serta mekanisme pengawasan menjadi penting untuk menunjukkan bahwa suatu keputusan telah diambil secara hati-hati, dengan itikad baik, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” kata Inosentius. Dengan demikian, BJR tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap ketentuan hukum, tetapi juga penerapan prosedur yang jelas dalam aktivitas perusahaan. Dokumentasi dan pengawasan menjadi bagian dari proses untuk menjelaskan dasar pertimbangan di balik keputusan direksi.

Batas risiko bisnis dan tindak pidana korporasi

Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Asep N. Mulyana menyoroti perlunya kerja sama antara aparat penegak hukum dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kedua pihak memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan antara risiko bisnis yang dapat diterima dan perbuatan yang memenuhi unsur pidana.

Menurut Asep, kerugian yang muncul akibat suatu keputusan bisnis tidak otomatis menunjukkan terjadinya tindak pidana. Penilaian harus memperhatikan keseluruhan proses, termasuk kewenangan pengambil keputusan, dasar pertimbangan, serta kajian yang digunakan. Aspek lain yang perlu diperiksa meliputi ada atau tidaknya penipuan (fraud), konflik kepentingan, niat buruk, dan upaya memperoleh keuntungan ilegal. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian dari penilaian untuk memahami karakter keputusan dan proses yang melatarbelakanginya. “Sepanjang keputusan telah dilakukan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip-prinsip Business Judgment Rule, Direksi tidak perlu ragu menjalankan aksi korporasi,” ujar Asep.

Meski memberikan ruang bagi pengambilan keputusan profesional, BJR tidak menjadikan direksi kebal terhadap proses hukum. Prinsip ini berlaku dalam konteks keputusan yang dibuat dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, berlandaskan informasi memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Integritas dan transparansi dalam tata kelola perusahaan

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej turut menekankan peran Good Corporate Governance (GCG) dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas perusahaan. Ia menempatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai unsur mendasar dalam penerapan tata kelola. “Good Corporate Governance bertumpu pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Integritas mencakup moral, etika, disiplin, serta kualitas sumber daya manusia,” kata Edward.

Menurut Edward, prinsip tata kelola tersebut juga berkaitan dengan cara direksi menetapkan keputusan. Keputusan harus dibuat dengan itikad baik, melalui pertimbangan yang memadai, tanpa konflik kepentingan, dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik perusahaan. Penerapan GCG dan BJR dalam konteks ini menempatkan kualitas proses pengambilan keputusan sebagai perhatian utama. Kejelasan dasar keputusan, kepatuhan terhadap prosedur, serta akuntabilitas diperlukan untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang profesional.

IFG Legal Forum 2026 melibatkan praktisi dan akademisi

IFG Legal Forum 2026 turut dihadiri Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko serta jajaran direksi IFG dan perusahaan anggota holding yang membawahi fungsi hukum. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai tata kelola dan risiko hukum korporasi.

Forum ini juga menghadirkan akademisi dan praktisi untuk mengulas peran direksi dan dewan komisaris, teori pidana modern, mitigasi risiko hukum, serta penerapan manajemen risiko dalam keputusan korporasi. Pembahasan tersebut menempatkan kepatuhan, dokumentasi, dan pertanggungjawaban sebagai unsur penting dalam proses pengelolaan perusahaan.