Hery Susanto Divonis Lima Tahun Penjara dalam Kasus Suap

Mantan pejabat Ombudsman RI Hery Susanto dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Putusan tersebut berkaitan dengan penerimaan suap untuk memengaruhi hasil pemeriksaan tata kelola pertambangan nikel, dilansir dari Nasional.

Ketua Majelis Hakim Dwi Elyarahma Sulistyowati membacakan vonis tersebut dalam persidangan. Majelis juga menjatuhkan denda sebesar Rp 300 juta dengan batas pembayaran satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Tenggat pembayaran denda dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Selain hukuman penjara dan denda, Hery diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3,875 miliar.

Dalam perhitungan kewajiban tersebut, hakim turut memperhitungkan rumah milik Hery di Pulogebang Permai, Jakarta Timur. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang.

Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban tersebut, Hery harus menjalani hukuman penjara tambahan selama tiga tahun sebagai pengganti pembayaran uang pengganti.

Dalam amar putusannya, Dwi Elyarahma Sulistyowati menyatakan hukuman terhadap terdakwa.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hery Susanto dengan pidana penjara selama lima tahun," ujar Dwi saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim menyatakan Hery terbukti menerima suap berupa uang dan barang dari sejumlah pihak dengan nilai keseluruhan Rp 4,8 miliar. Pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Ombudsman RI mengenai tata kelola pertambangan nikel.

Secara khusus, suap berkaitan dengan upaya memengaruhi penilaian Ombudsman terhadap penetapan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) kepada PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri.

Kewajiban tersebut ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pihak pemberi suap menginginkan penetapan itu dinyatakan sebagai tindakan maladministrasi.

Perkara ini juga mencakup upaya agar penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi milik PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Nala Raya dinyatakan sebagai maladministrasi.

Vonis lima tahun penjara tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 5,5 tahun penjara, denda Rp 300 juta, serta uang pengganti sebesar Rp 4,15 miliar.