Heru Sutadi Nilai Data Lama Kembali Beredar

Data pribadi yang kembali ramai di ruang digital belum tentu berasal dari peretasan baru. Pakar teknologi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai data lama dapat kembali beredar dan disalahgunakan setelah bertahun-tahun tersimpan.

Heru menyampaikan hal itu pada Rabu (7/10/2026), saat data lama kembali menjadi perhatian publik. Dilansir dari Detik iNET, BSSN sebelumnya mengonfirmasi data tersebut bukan hasil peretasan baru, melainkan kebocoran lama yang kembali disebarluaskan.

Menurut Heru, data yang pernah bocor dapat terus disalin, diperjualbelikan, dan digunakan kembali untuk berbagai kepentingan. Karena itu, kemunculan data saat ini tidak otomatis menunjukkan adanya pencurian baru.

"Data pribadi yang sudah pernah bocor dapat terus beredar, disalin, diperjualbelikan dan digunakan kembali untuk berbagai kepentingan yang merugikan. Jadi yang hari ini sedang viral bukan berarti informasi data pribadi yang baru dicuri atau diretas," kata Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Ia menilai penanganan kasus perlu dimulai dengan penelusuran asal data dan waktu pertama kali data keluar dari sistem. Rantai perpindahannya juga perlu diperiksa untuk mengetahui bagaimana data tersebut kembali ditemukan.

"Karena itu, yang penting sekarang adalah bagaimana kita menelusuri dari mana data tersebut berasal dan bagaimana rantai peredarannya sampai masih dapat ditemukan dan diperjualbelikan saat ini," ungkap Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Penelusuran, lanjut Heru, mencakup sistem yang pertama menyimpan data, pihak yang memiliki akses saat kebocoran, serta kemungkinan data pernah diberikan kepada pihak ketiga.

"Serta apakah pernah diberikan kepada pihak ketiga, bagaimana data berpindah tangan, hingga siapa yang saat ini memperdagangkannya. Ini penting agar penanganannya tidak hanya menyentuh bagian paling ujung, tetapi juga dapat menemukan sumber persoalannya," jelas Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Ia mendorong forensik digital, pemeriksaan log, audit akses, penelusuran pihak ketiga, serta pemeriksaan sistem yang pernah menyimpan atau memproses data. Menurut dia, penutupan kanal yang menyebarkan data saja tidak cukup untuk memutus rantai peredarannya.

"Ke depan, kita juga harus memperkuat pendekatan pencegahan," terang Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Heru mengatakan pengelola data pribadi perlu mengetahui data yang dimiliki, pihak yang memiliki akses, tujuan penggunaan, penerima data, masa penyimpanan, serta waktu penghapusan sesuai ketentuan.

"Ini semakin penting karena data yang pernah bocor dapat dikombinasikan dengan data lain yang lebih baru, hingga dimanipulasi menjadi data yang belum tentu benar," ungkap Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Kombinasi informasi lama dan baru dapat membentuk profil seseorang. Heru menyebut identitas, nomor telepon, alamat, pekerjaan, dan informasi keluarga dapat disalahgunakan dalam berbagai kejahatan digital.

"Potongan informasi seperti identitas, nomor telepon, alamat, pekerjaan maupun informasi keluarga dapat digunakan untuk membangun profil seseorang dan kemudian dimanfaatkan untuk phishing, impersonasi, social engineering atau penipuan," ucap Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Menurut Heru, risiko tersebut dapat mengenai pejabat, aparat, pegawai pemerintah, maupun masyarakat umum. Ia menilai kombinasi data dengan informasi pekerjaan atau jabatan dapat meningkatkan risiko keamanan pada kelompok tertentu.

"Karena itu, kasus ini sebaiknya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pelindungan data di Indonesia," tegas Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Heru menilai implementasinya masih menghadapi tantangan dalam pengawasan, pencegahan, dan penanganan insiden.

Ia juga mendorong pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai amanah UU PDP untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pelindungan data pribadi.

"Namun, upaya meningkatkan keamanan dan pelindungan data tidak mungkin dibebankan kepada satu pihak saja," lanjut Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Heru menyebut pemerintah, regulator, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), aparat penegak hukum, pengendali dan prosesor data, penyelenggara sistem elektronik, platform digital, penyedia teknologi, serta masyarakat memiliki peran dalam pelindungan data.

"Masing-masing memiliki peran. Pemerintah dan regulator memperkuat kebijakan dan pengawasan, pengelola sistem memastikan keamanan sejak desain dan sepanjang siklus hidup data, aparat menindak perdagangan dan penyalahgunaan data," urai Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Ia menambahkan bahwa platform digital berperan mencegah penyebaran ilegal, sementara masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga data pribadi.

"Platform membantu mencegah penyebaran ilegal, sementara masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga data pribadinya," sambung Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Heru menekankan kolaborasi nasional untuk membangun sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan dampak ketika insiden terjadi.

"Pada akhirnya, keamanan data adalah tanggung jawab bersama. Tujuannya bukan sekadar menyelesaikan satu kasus, tetapi membangun ekosistem digital Indonesia yang semakin aman, tangguh dan dipercaya masyarakat," tutup Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.