Hashim Soroti Rasio Penerimaan Negara Indonesia

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB dalam agenda Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, Jakarta. Ia mendorong reformasi pajak dan digitalisasi ekonomi.

Dilansir dari Nasional, Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih sekitar 12% terhadap PDB. Ia membandingkan angka tersebut dengan Kamboja sebesar 18% dan Vietnam sebesar 23%.

Hashim menilai stagnasi rasio penerimaan negara selama 13 tahun menunjukkan perlunya kemauan politik untuk menjalankan reformasi. Ia juga menyoroti hambatan birokrasi dalam pelaksanaan perubahan tersebut.

"13 tahun yang lalu, 12% dari PDB, dan hari ini masih 12% dari PDB," ujar Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim.

Hashim menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasio penerimaan negara Indonesia dapat meningkat hingga 18% terhadap PDB dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

"Faktanya, rasio pendapatan kita rendah karena tidak ada kemauan politik, menurut pendapat saya, dan pendapat Presiden Prabowo," ujar Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim.

Hashim menjelaskan pemerintah mulai menerapkan sistem perpajakan elektronik sekitar satu hingga dua pekan sebelum pernyataannya. Sistem tersebut menggunakan mesin untuk membantu pemungutan pajak, penerimaan negara, dan royalti.

Ia memperkirakan selisih rasio penerimaan Indonesia dan Kamboja sebesar 6 poin persentase setara US$ 90 miliar per tahun. Perhitungan itu menggunakan PDB nominal Indonesia sekitar US$ 1,4 triliun hingga US$ 1,5 triliun.

Hashim juga menyoroti ekonomi abu abu yang belum tercatat secara memadai dalam sistem formal. Menurutnya, Bank Dunia memperkirakan porsinya mencapai 35% hingga 40% dari ekonomi nominal.

"Jadi, menurut Bank Dunia, mereka memperkirakan bahwa ekonomi abu-abu di Indonesia sekitar 35% hingga 40% dari ekonomi nominal," ujar Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim.

Untuk memperluas pencatatan aktivitas ekonomi, Hashim mengatakan pemerintah mendorong digitalisasi transaksi masyarakat. Ia menyebut akses rekening perbankan dan penyaluran bantuan sosial digital menjadi bagian dari langkah tersebut.

"Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ini dan untuk benar-benar menyerap dan mengumpulkan pendapatan dari ekonomi abu-abu adalah dengan digitalisasi," ujar Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim.

Hashim mengatakan Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia ditugaskan membantu menyediakan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Langkah itu ditujukan untuk menjangkau sekitar 30% penduduk Indonesia.

Pemerintah juga berencana menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp 50.000 bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun. Bantuan tunai disebut akan dialihkan ke mekanisme digital melalui rekening penerima.

"Semua bantuan tunai tidak lagi dalam bentuk tunai tetapi akan dikirim oleh Pak Yuda dan Kementerian Keuangan langsung kepada masyarakat melalui ponsel mereka," kata Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim.