DJP Catat 420.000 Wajib Pajak Masuk Tarif PPh 35 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sekitar 420.000 wajib pajak menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35 persen. Tarif tersebut berlaku untuk bagian penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar per tahun. Dilansir dari Nasional, data ini menjadi perhatian karena jumlahnya jauh melampaui catatan sebelumnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti, membenarkan jumlah tersebut pada Kamis (8/10/2026). Namun, DJP belum memberikan data mengenai total setoran pajak dari kelompok wajib pajak tersebut.

"Terkait WP yang menggunakan tarif PPh OP 35% saat ini ada sekitar 420.000 WP. Untuk jumlah setorannya kami menunggu datanya," ujar Inge kepada KONTAN.

Catatan KONTAN pada Agustus 2024 menunjukkan hanya 11.268 wajib pajak yang berada dalam lapisan tarif PPh 35 persen. Pada periode tersebut, realisasi penerimaan pajak dari kelompok itu tercatat mencapai Rp 18,5 triliun.

DJP belum menjelaskan penyebab perbedaan jumlah yang mencolok tersebut. Belum ada pula keterangan apakah angka terbaru menggunakan cakupan atau basis data yang berbeda dari catatan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat, turut mempertanyakan lonjakan tersebut. Berdasarkan data yang dirujuknya, jumlah wajib pajak dalam lapisan tarif 35 persen tercatat sebanyak 5.443 orang pada 2023.

Menurut data tersebut, jumlahnya meningkat sekitar 10 persen pada 2024 dan 5,1 persen pada 2025. Dengan tren itu, Ariawan menilai jumlah wajib pajak pada lapisan tarif tertinggi semestinya masih berada pada kisaran ribuan orang, sehingga perbedaan dengan angka terbaru perlu ditelusuri.

Ariawan juga menyoroti perlunya pengukuran beban pajak efektif bagi kelompok berpenghasilan dan berkekayaan besar, termasuk konglomerasi. Ia menilai pengukuran tersebut penting dalam pembahasan kontribusi pajak kelompok ekonomi atas.

"Yang harus dikejar adalah konglomerasi. Namun, langkah yang realistis adalah dengan mengukur dan membuka tarif efektif," kata Ariawan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto, menjelaskan bahwa tarif PPh 35 persen tidak dikenakan atas seluruh penghasilan atau total kekayaan wajib pajak. Tarif tersebut hanya berlaku pada bagian penghasilan kena pajak yang melampaui Rp 5 miliar setahun.

Karena itu, jumlah wajib pajak yang terkena tarif tertinggi tidak dapat langsung digunakan untuk mengukur populasi orang kaya di Indonesia. Besaran penghasilan kena pajak menjadi dasar penerapan tarif tersebut, bukan nilai keseluruhan aset seseorang.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menambahkan bahwa kelompok wajib pajak tersebut dapat mencakup eksekutif, profesional, hingga pengusaha berpenghasilan tinggi. Sementara itu, pendapatan dari dividen, investasi, dan aset tertentu memiliki perlakuan perpajakan tersendiri.

Perbedaan perlakuan pajak tersebut membuat besarnya kekayaan seseorang belum tentu tercermin sepenuhnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi. Oleh karena itu, pengukuran kontribusi pajak kelompok berpenghasilan dan berkekayaan besar memerlukan perhatian tersendiri.

Tarif PPh orang pribadi di Indonesia menggunakan skema progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan rentang tarif 5 persen hingga 35 persen. Tarif tertinggi dikenakan hanya atas bagian penghasilan kena pajak yang melebihi Rp 5 miliar per tahun.