Gibran Tindak Lanjuti Kelangkaan Solar Nelayan dan Energi Hijau di Cilacap

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta percepatan penanganan kelangkaan solar bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, melalui koordinasi antarlembaga. Dalam kunjungan kerja pada Senin, 26 Oktober 2026, Gibran menyerap keluhan nelayan mengenai pasokan bahan bakar, pendangkalan jalur pelayaran, serta kendala administrasi pembelian solar.

Dialog berlangsung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu. Selain persoalan perikanan, kunjungan tersebut mencakup peninjauan pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan dari minyak jelantah di Kilang Cilacap dan pertemuan dengan masyarakat penghayat kepercayaan di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi.

Gibran menegaskan pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan bakar sesuai kebutuhan nelayan di lapangan.

"Solar adalah kebutuhan penting bagi nelayan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujar Gibran Rakabuming Raka, dilansir dari Antara.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Gibran meminta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengawal distribusi solar bersubsidi agar sesuai kebutuhan dan tidak disalahgunakan. Ia juga meminta pendataan nelayan yang belum memperoleh surat rekomendasi pembelian bahan bakar.

Nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 gross tonnage (GT) yang belum memiliki surat rekomendasi diminta mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Gibran juga meminta Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden mengumpulkan nama-nama nelayan yang mengalami kendala untuk diteruskan kepada BPH Migas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Persoalan pengerukan dan pembangunan talud akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam dialog tersebut, Agustin mengapresiasi kebijakan penyediaan solar khusus bagi kapal berukuran 31–200 GT yang dinilainya membantu kelancaran kegiatan melaut.

"Saya pertama-tama, saya sangat mengucapkan terima kasih atas kebijakan dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden terealisasi solar khusus nelayan untuk GT31-200. Ini belum pernah terjadi, ini betul-betul sungguh luar biasa. Jadi buat kapal yang GT31-200 sampai sekarang bisa melaut dengan lancar," ujar Agustin.

Berbeda dengan kondisi kapal berukuran lebih besar tersebut, Temu menyampaikan bahwa nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke bawah masih menghadapi keterbatasan solar bersubsidi. Ia meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah pasokan agar kegiatan melaut tidak terganggu.

"Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak. Saya mohon barangkali nanti Bapak Wakil Presiden, ini yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh rakyat yang ada di Kabupaten Cilacap, supaya ini bisa terealisasi dan memberikan keamanan, kenyamanan untuk nelayan dan para nelayan bisa melaut dengan baik," ujar Temu.

Menanggapi keluhan tersebut, Gibran menyatakan pemerintah akan memeriksa persyaratan yang belum dipenuhi nelayan untuk menentukan langkah penyelesaian.

"Coba nanti kami cek ya, kekurangan syarat-syaratnya apa. Kami hadir di sini untuk menyelesaikan permasalahan nelayan yang ada di sini," ujar Gibran.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, yang mendampingi kunjungan tersebut, menyebut peningkatan kebutuhan bahan bakar di Cilacap turut dipengaruhi masuknya kapal-kapal dari luar daerah. Nelayan juga mengeluhkan pendangkalan jalur pelayaran yang menghambat aktivitas mereka.

"Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan keluhan mengenai distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran yang mengganggu aktivitas melaut," ujar Sumarno, dilansir dari Antara.

Menurut Sumarno, pengerukan jalur pelayaran perlu dikoordinasikan dengan KKP sesuai kewenangannya. Pemerintah provinsi akan menangani persoalan yang berada dalam kewenangannya dan membantu menghubungkan pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat untuk masalah lainnya.

"Intinya Mas Wapres menyampaikan bahwa kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan Pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi," ujar Sumarno.

Selain sektor perikanan, rombongan meninjau pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF) berbahan baku minyak jelantah di Kilang Cilacap. Sumarno menilai potensi tersebut dapat mendukung pemanfaatan limbah rumah tangga sekaligus pengembangan energi alternatif.

"Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi, karena lokasi produksinya ada di Cilacap," ujar Sumarno.

Ia mengatakan pemerintah provinsi akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperluas pengumpulan minyak jelantah hingga tingkat desa melalui kelompok masyarakat dan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Ini menjadi potensi bagi masyarakat Jawa Tengah. Kita bicara masalah energi hijau dan kemandirian energi," ujar Sumarno.

Sumarno juga menyampaikan bahwa persoalan tanah yayasan milik masyarakat penghayat kepercayaan di Desa Tritih Lor telah dicatat untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemerintah provinsi siap membantu apabila diperlukan setelah penanganan di tingkat kabupaten.

"Tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Bupati, mungkin bisa ditindaklanjuti dulu di kabupaten. Kalau memang diperlukan, kami dari Pemprov Jawa Tengah akan membantu," ujar Sumarno.

Di sisi pengelolaan limbah, Pertamina Patra Niaga mendorong tiga bank sampah binaan di Cilacap, yakni Beo Asri, Abhipraya, dan Cahaya Asri, untuk mengumpulkan minyak jelantah. Menurut Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, program tersebut memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi pencemaran lingkungan.

"Hal ini juga sejalan dengan semangat Pertamina Patra Niaga dalam memanfaatkan minyak jelantah sebagai salah satu bahan baku Bioavtur atau sustainable aviation fuel (SAF) yang ramah lingkungan," ujar Kitty Andhora.

Kitty menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, pendampingan berkelanjutan, dan akses penyaluran hasil pengumpulan agar pengelolaan limbah memberikan manfaat lebih besar.

"Pengelolaan minyak jelantah membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, pendampingan yang berkelanjutan, serta terbukanya akses penyaluran hasil pengumpulan. Melalui kolaborasi tersebut, limbah rumah tangga dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai guna yang lebih besar," ujar Kitty Andhora.

Gibran juga mengapresiasi keterlibatan warga dalam pengumpulan minyak jelantah saat mengunjungi kilang pada 26 Oktober 2026. Ia menilai kegiatan yang dimulai dari rumah tangga dapat terhubung dengan pengembangan energi nasional.

"Saya mengapresiasi peran ibu-ibu dan komunitas di Cilacap yang telah berkontribusi dalam pengelolaan minyak jelantah. Ini menunjukkan bahwa kegiatan sederhana yang dimulai dari rumah bisa terhubung dengan inovasi energi nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Bank Sampah Cahaya Asri Rumdani Prapti Sumiwi menjelaskan bahwa pengumpulan minyak jelantah di Kelurahan Tegal Kamulyan awalnya dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan. Setelah mengetahui limbah tersebut memiliki nilai jual, kelompoknya semakin aktif mengumpulkannya.

"Setelah mendapat penjelasan dari Pertamina bahwa minyak jelantah memiliki nilai jual, kami semakin semangat mengumpulkannya. Alhamdulillah, lingkungan menjadi lebih bersih, ekonomi juga meningkat," ujar Rumdani Prapti Sumiwi.

Bank Sampah Cahaya Asri mengumpulkan sekitar 50–60 kilogram minyak jelantah setiap bulan. Sementara itu, Ketua Bank Sampah Abhipraya Herry Yanto mengatakan kelompoknya telah melakukan pemilahan sampah di Kelurahan Kutawaru sejak 2019 sebelum memperoleh pembinaan dari Pertamina Patra Niaga.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga karena anggota kami telah mendapatkan edukasi, pembinaan, dan fasilitasi yang sangat membantu perkembangan bank sampah," ujar Herry Yanto.

Direktur Bank Sampah Beo Asri Sri Widowati menyebut dukungan perusahaan mencakup pembinaan, pelatihan, serta bantuan sarana dan prasarana untuk memperkuat kapasitas kelompok pengelola sampah.

"Harapan kami, dukungan ini dapat terus berlanjut, sehingga bank sampah dapat semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Sri Widowati.