Gerakan Mahasiswa Serbia Goyahkan Kekuasaan Aleksandar Vučić

Gelombang demonstrasi mahasiswa di Serbia berkembang menjadi gerakan nasional yang menantang pemerintahan Aleksandar Vučić setelah tragedi runtuhnya kanopi stasiun kereta api di Novi Sad. Setelah hampir dua tahun berlangsung, gerakan ini mencapai titik penting dalam perkembangan politik Serbia, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Protes tersebut tidak hanya menyoroti kecelakaan yang menewaskan 16 orang, tetapi juga mendorong tuntutan transparansi, pertanggungjawaban pejabat, dan pemberantasan korupsi. Mahasiswa kemudian memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peristiwa yang menjadi pemicu demonstrasi terjadi pada 1 November 2024, ketika kanopi sebuah stasiun kereta api di Kota Novi Sad runtuh dan menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Kejadian tersebut dipandang sebagai lambang persoalan korupsi dan kelalaian dalam pemerintahan.

Mahasiswa merespons tragedi itu dengan menggelar aksi di sejumlah kota. Mereka menuntut keterbukaan dokumen proyek pembangunan stasiun, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban hukum bagi pejabat yang dianggap lalai.

Tuntutan tersebut kemudian meluas melampaui persoalan proyek infrastruktur. Kinerja pemerintahan Vučić turut menjadi sasaran kritik karena demonstran menilai masalah yang terjadi berkaitan dengan korupsi dan lemahnya akuntabilitas pejabat publik.

Pada awal gerakan, Vučić menyebut demonstran sebagai "pemblokir" dan menuduh mereka berusaha mengganggu stabilitas Serbia. Sikap tersebut memperbesar ketegangan antara pemerintah dan kelompok mahasiswa yang terus mengorganisasi aksi.

Dukungan Masyarakat Memperluas Gerakan

Sepanjang 2025, demonstrasi antipemerintah berkembang menjadi salah satu gelombang protes terbesar dalam sejarah Serbia. Besarnya mobilisasi masyarakat menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa.

Pada Januari 2025, perdana menteri yang menjabat pada masa pemerintahan Vučić mengundurkan diri dengan alasan "untuk meredakan ketegangan". Namun, keputusan tersebut tidak menghentikan gerakan yang telah berkembang di berbagai wilayah.

Mahasiswa membangun mekanisme pengambilan keputusan melalui majelis atau pleno mahasiswa. Sistem tersebut menjadi sarana untuk mengoordinasikan gerakan tanpa bergantung pada satu figur pemimpin yang dominan.

Seiring berjalannya waktu, aksi mahasiswa mendapatkan dukungan dari profesor universitas, dokter, petani, aktor, dan hakim. Jumlah peserta demonstrasi diperkirakan mencapai 180.000-190.000 orang, sedangkan lebih dari 150.000 orang diperkirakan turun ke jalan di Beograd menjelang pemilihan parlemen pada Minggu (25/10/2026).

Ilmuwan politik Dusko Radosavljevic menilai gerakan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi politik dan lembaga publik Serbia.

"Para mahasiswa hanya menyuarakan kemarahan warga yang beralasan," kata Dusko Radosavljevic kepada Al Jazeera, dikutip Selasa (27/10/2026).

Ia juga menyoroti kondisi kelembagaan dan ruang publik di Serbia dalam satu dekade terakhir.

"(Dalam) dekade terakhir ditandai dengan tekanan sistematis dan penghancuran lembaga-lembaga sosial. Lembaga intelijen negara telah menghabiskan lebih sedikit waktu untuk tugas-tugas sebenarnya dan lebih banyak waktu untuk memantau lawan politik, sementara pemikiran kritis telah disingkirkan dari media publik," tambahnya.

Tantangan Gerakan Mahasiswa Setelah Protes

Peralihan dari demonstrasi jalanan menuju proses politik menjadi tantangan berikutnya bagi gerakan mahasiswa Serbia. Meskipun berhasil menarik dukungan luas, gerakan tersebut belum mempunyai pemimpin tunggal yang jelas maupun landasan politik yang mapan.

Untuk memasuki arena pemilihan, mereka mengembangkan inisiatif bernama "Daftar Mahasiswa Menang". Berdasarkan laporan BBC, kelompok ini mengajukan kandidat untuk seluruh 250 kursi parlemen, tetapi tidak menempatkan mahasiswa sebagai kandidatnya.

Salah satu nama yang muncul dalam daftar tersebut adalah Ilija Srdanović, seorang profesor kardiologi di Novi Sad. Nama lain yang dinilai berpotensi adalah Dejan Šoškić, mantan gubernur Bank Nasional Serbia yang dikenal vokal membicarakan reformasi ekonomi.

Pilihan untuk mengajukan kandidat dari luar kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa gerakan tersebut melibatkan figur dengan latar belakang profesional yang beragam. Meski demikian, keberhasilan mobilisasi masyarakat belum dengan sendirinya menjamin kemampuan membentuk pemerintahan dan menjalankan program politik.

Para mahasiswa berjanji akan terus mengawasi pelaksanaan manifesto mereka. Mereka menyoroti sejumlah persoalan, termasuk peningkatan standar hidup secara proporsional, pengelolaan utang publik, dan kinerja ekonomi pemerintah.

Agenda Reformasi dan Pembentukan Pemerintahan

Perhatian selanjutnya tertuju pada kemampuan kandidat yang diusung gerakan mahasiswa untuk membawa tuntutan demonstran ke lembaga negara. Pemerintahan baru dipandang berpeluang meneruskan sebagian agenda perubahan yang selama ini diperjuangkan melalui aksi jalanan.

Berdasarkan konstitusi Serbia, kandidat mahasiswa memiliki waktu 90 hari untuk membentuk pemerintahan setelah parlemen bersidang menyusul pengumuman hasil akhir oleh komisi pemilihan negara.

Selain agenda ekonomi dan peningkatan taraf hidup, pemberantasan korupsi memerlukan perubahan pada lembaga penegak hukum. Reuters melaporkan bahwa upaya tersebut mencakup perombakan kepolisian dan dinas intelijen serta reformasi peradilan.

Dengan demikian, tantangan utama gerakan mahasiswa bukan hanya mempertahankan dukungan masyarakat, melainkan juga memastikan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan melalui lembaga pemerintahan. Perkembangan selanjutnya akan berkaitan dengan proses pembentukan pemerintahan dan pelaksanaan agenda reformasi yang telah dijanjikan.