Pemerintah Siapkan Pengalihan Bansos Barang Menjadi Tunai

Pemerintah menyiapkan perubahan skema bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos) dari subsidi barang menjadi transfer tunai langsung. Dilansir dari Nasional, rencana ini bergantung pada kelengkapan data penerima agar bantuan tepat sasaran dan efektivitas anggaran dapat dievaluasi. Program Perlinsos Digital dijadwalkan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyampaikan bahwa uji coba digitalisasi perlinsos telah menjangkau 514 kabupaten/kota. Sistem tersebut mencatat 11,5 juta kartu keluarga (KK) sebagai bagian dari upaya pemerintah membenahi pendataan penerima bantuan.

Mari menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) untuk memperoleh identitas digital. Data tersebut selanjutnya akan dicocokkan dengan delapan basis data lain, termasuk informasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), kepemilikan tanah, dan pembayaran listrik.

“Tujuan dari program digitalisasi pemerintah adalah memperbaiki akurasi target penerima bantuan sosial. Bagi yang merasa berhak dapat mendaftar dengan NIK-nya dan mendapatkan identitas digital, lalu akan diperiksa silang dengan delapan basis data lain, seperti STNK, kepemilikan tanah, dan pembayaran listrik, untuk menentukan apakah berhak memperoleh bantuan sosial,” ujar Mari kepada KONTAN, Rabu (21/10/2026).

Pada tahap awal, digitalisasi difokuskan pada bantuan perlindungan sosial berbentuk tunai. Menurut Mari, bantuan yang selama ini diberikan dalam bentuk barang atau melalui subsidi harga berpotensi diubah menjadi uang tunai setelah basis data penerima yang memenuhi syarat dinyatakan lengkap.

“Di kemudian hari, jika basis data masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sudah lengkap, program bantuan dalam bentuk barang seperti beras atau melalui subsidi harga seperti BBM bisa dialihkan menjadi bantuan tunai,” jelas Mari.

Selain memperbaiki ketepatan sasaran, sistem digital dirancang untuk membantu pemerintah memantau pemanfaatan bantuan oleh penerima. Informasi mengenai dampak program tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan dan penggunaan anggaran perlindungan sosial.

“Selain membantu memastikan bantuan tepat sasaran, digitalisasi juga memungkinkan pemantauan penggunaan bantuan dan dampak program. Dengan demikian, anggaran bantuan dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif,” kata Mari.

Di luar program perlindungan sosial, DEN juga berencana mendaftarkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menggunakan identitas digital. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah bagi pelaku usaha.