DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia untuk Integrasi Data

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang pada Senin (5/10/2026) untuk menjadi dasar integrasi data pemerintah dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan, dilansir dari Nasional.

Menurut Nasional, UU Satu Data Indonesia menetapkan Data Dasar Nasional sebagai salah satu rujukan utama penyelenggaraan pemerintahan. Integrasi dilakukan melalui standar data, metadata, kode referensi dan data induk, katalog nasional, serta interoperabilitas antarsistem.

Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works Wahyudi Djafa menilai pembentukan landasan hukum tersebut penting, tetapi sejumlah ketentuan masih perlu diperjelas dalam pelaksanaannya, terutama terkait keterbukaan informasi, pelindungan data pribadi, dan akuntabilitas penggunaan data.

“Keberhasilan integrasi tidak cukup diukur dari banyaknya sistem yang terhubung. Ukuran utamanya harus mencakup kualitas data, keamanan, akses publik, dan mekanisme koreksi,” ujar Wahyudi Djafa, Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works.

Wahyudi menyoroti klasifikasi Data Dasar Nasional dalam Pasal 24 yang membagi data menjadi terbuka, terbatas, dan tertutup. Menurutnya, sejumlah istilah dalam ketentuan tersebut membutuhkan indikator objektif agar penerapannya konsisten.

Ia juga menyoroti Pasal 18 dan Pasal 135 yang tidak lagi mensyaratkan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama untuk penyebarluasan, penggunaan, dan interoperabilitas data sepanjang dilakukan dalam kerangka Satu Data Indonesia.

Pengaturan kecerdasan artifisial dalam Pasal 63 dan Pasal 64 turut menjadi perhatian. UU Satu Data Indonesia memuat kewajiban penilaian risiko, uji konsekuensi, pengujian keamanan, keterlacakan, auditabilitas, pengawasan manusia, dan verifikasi keluaran kecerdasan artifisial.

Menurut Wahyudi, penerapan aturan kecerdasan artifisial juga perlu memperhatikan legalitas sumber data, minimisasi data, bias, retensi, dan potensi kebocoran, terutama untuk penggunaan berisiko tinggi seperti bantuan sosial, penegakan hukum, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar.