DJP Jelaskan Tantangan Menaikkan Rasio Pajak Indonesia

Peningkatan penerimaan pajak belum otomatis membuat rasio pajak Indonesia melonjak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai capaian penerimaan perlu dilihat bersama desain kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi, serta kebutuhan pembiayaan negara, dilansir dari Nasional.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penerimaan pajak bruto tumbuh 13%–14% pada 2026. Pertumbuhan tersebut mencerminkan perbaikan administrasi perpajakan, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan rasio penerimaan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif rendah.

Perdebatan mengenai rendahnya rasio penerimaan negara kembali mengemuka setelah Founder Prasasti Center for Policy Studies Hashim Djojohadikusumo menyoroti stagnasi rasio tersebut. Menurut Hashim, angkanya bertahan di sekitar 12% terhadap PDB selama 13 tahun terakhir.

Hashim membandingkan capaian Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan. Ia menyebut Kamboja mampu mencatat rasio penerimaan sebesar 18% terhadap PDB, sedangkan Vietnam mencapai 23%.

Dalam pandangannya, perbedaan tersebut berkaitan dengan kemauan politik pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Hashim juga menetapkan sasaran agar rasio penerimaan Indonesia mencapai 18% terhadap PDB dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Menanggapi kritik tersebut, Bimo menilai pembahasan mengenai rasio pajak perlu mencakup evaluasi kebijakan, bukan hanya pencapaian nominal penerimaan. Ia menyampaikan pandangannya kepada awak media di kantor DJP pada Kamis (15/10/2026).

"Kalau kita memang mau melihat yang lebih, kenapa segitu-gitu saja? Kita mesti melihat policy-nya. Ini saya tidak ingin membawa perdebatan yang pemerintah tapi dari akademik ya, karena saya juga ditraining sebagai akademis," ujar Bimo kepada awak media di kantor DJP, Kamis (15/10/2026).

Administrasi perpajakan menunjukkan perbaikan

Menurut Bimo, peningkatan penerimaan pajak bruto tidak terlepas dari pembenahan sistem administrasi perpajakan. Sejumlah upaya yang mendukung perkembangan tersebut meliputi penerapan Coretax, peningkatan kemampuan analisis petugas pajak di lapangan, pemeriksaan, serta penegakan hukum perpajakan.

Untuk menjelaskan pertumbuhan penerimaan, Bimo menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% dan inflasi 2,5%. Kedua komponen tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi nominal sekitar 8%.

Dengan penerimaan pajak bruto yang meningkat 13%–14%, pertumbuhannya berada sekitar 6 poin persentase di atas pertumbuhan nominal ekonomi. Perbandingan ini menjadi salah satu gambaran mengenai perkembangan kinerja penerimaan yang disampaikan DJP.

"Jadi gross revenue hari ini tumbuh di angka sekitar 13%–14%. Jadi kalau ekonomi tumbuh 5,5%, kemudian inflasi 2,5%, kita tumbuhnya sekitar 6% di atas natural economic inflated growth itu," jelasnya.

Besaran PTKP turut memengaruhi kebijakan perpajakan

Selain perbaikan administrasi, desain kebijakan pajak menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam upaya meningkatkan rasio penerimaan. Salah satu komponen yang disoroti Bimo ialah penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang menentukan besaran penghasilan yang tidak dikenai pajak.

Bimo menyebut nilai PTKP di Indonesia saat ini setara dengan sekitar 6,7 kali garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan PDB per kapita, proporsinya yang sebelumnya mencapai sekitar 130% kini berada pada kisaran 60%–70%.

Posisi Indonesia juga berbeda ketika dibandingkan dengan kelompok negara yang berlainan. Menurut Bimo, besaran PTKP Indonesia berada pada tingkat menengah jika dibandingkan dengan negara tetangga, tetapi tergolong sangat tinggi dibandingkan negara-negara OECD.

"Kita melihat nih dengan negara tetangga, kita di mana posisinya? Kita termasuk di tengah-tengah, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Kalau dengan negara OECD, kita termasuk sangat tinggi. Ya karena tax ratio mereka tinggi," katanya.

Target penerimaan harus sejalan dengan kondisi fiskal

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan ketika merancang langkah untuk memperbesar penerimaan negara. Pada saat yang sama, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga maksimal 3% terhadap PDB.

Karena itu, peningkatan penerimaan tidak dapat dirancang hanya berdasarkan kepentingan perpajakan. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi serta kebutuhan belanja pemerintah.

Bimo menyebut target rasio pajak sebesar 9% terhadap PDB pada 2027 sebagai sasaran yang belum pernah ditetapkan sebesar itu dalam sejarah pemerintah Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menanggapi anggapan bahwa rasio penerimaan negara tidak mengalami perkembangan berarti.

"Tentu sekarang, ini baru sekali dalam sejarah kita berani ditargetkan 9% dari PDB. APBN tahun 2027. Kalau dibilang segitu-gitu saja, ya data menyebutkan begitu," ujar Bimo.

Koordinasi lintas direktorat diperlukan

Dalam penyusunan kebijakan fiskal, DJP perlu menyelaraskan strategi penerimaan dengan pengelolaan belanja dan pembiayaan negara. Koordinasi tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Menurut Bimo, keterlibatan berbagai unit di Kementerian Keuangan memungkinkan pembahasan kebijakan dilakukan secara lebih menyeluruh. Dengan pendekatan tersebut, keputusan mengenai penerimaan tidak hanya didasarkan pada perspektif perpajakan, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan fiskal secara makro.

"Nah, sekarang Alhamdulillah kita mingle dengan DJSEF, dengan DJA, DJPb, DJPPR. Jadi saya enggak bisa ngomong sepihak dari sisi penerimaan, tapi juga dari yang lain. Dan juga kebijakan fiskal yang lebih makro," jelasnya.

Koordinasi juga diperlukan dengan kementerian yang menangani urusan perekonomian serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut dibutuhkan agar kebijakan peningkatan penerimaan negara dapat diselaraskan dengan kebutuhan berbagai sektor.

"Tentu juga kita harus discuss dengan teman-teman dari Kementerian Keperekonomian juga," ujarnya.