DJP Beri Penghapusan Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), atau dikenai denda administrasi berkesempatan memperoleh pengurangan hingga penghapusan sanksi sebesar 100 persen. Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ini diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Fasilitas tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan dengan beban sanksi yang lebih ringan. Namun, keringanan ini tidak menghapus kewajiban membayar pokok pajak yang masih terutang. Pemohon tetap harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan sesuai ketentuan DJP.

KEP-239/PJ/2026 mencakup berbagai sanksi administratif, termasuk denda keterlambatan pelaporan SPT, bunga akibat pembetulan SPT yang menambah pajak terutang, bunga keterlambatan pembayaran, serta sanksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.

Keringanan juga berlaku untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar. Ketentuan serupa mencakup pembetulan SPT secara sukarela yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, sepanjang kewajiban tersebut dipenuhi sesuai persyaratan.

Untuk kelompok sanksi yang menggunakan skema bertahap, persentase pengurangan ditentukan berdasarkan waktu pemenuhan kewajiban. Wajib pajak yang menyelesaikan kewajibannya lebih awal berpeluang memperoleh penghapusan sanksi lebih besar.

• 8 Oktober hingga 31 Desember 2026: penghapusan sanksi sebesar 100%.

• 1 Januari hingga 31 Maret 2027: pengurangan sanksi sebesar 50%.

• 1 April hingga 30 Juni 2027: pengurangan sanksi sebesar 25%.

Jadwal tersebut tidak berlaku secara seragam untuk semua jenis sanksi. Sejumlah sanksi dalam surat tagihan pajak memiliki ketentuan tersendiri yang memperhitungkan jarak waktu pelunasan pokok pajak sejak surat diterbitkan.

Apabila pokok pajak dilunasi paling lambat satu bulan setelah surat tagihan pajak diterbitkan, pengurangan sanksi dapat mencapai 100%. Pelunasan setelah satu bulan hingga paling lambat dua bulan memberikan pengurangan sebesar 50%, sedangkan pembayaran setelah dua bulan dapat memperoleh pengurangan sebesar 25%, dengan tetap memperhatikan batas waktu dan persyaratan yang berlaku.

DJP turut mengatur keringanan bagi wajib pajak yang telah membayar sebagian sanksi administratif. Dalam kondisi tertentu, pembayaran sebesar 10% dari sanksi dapat menjadi dasar pengurangan sebesar 90%. Sementara itu, pembayaran sebesar 25% dapat menjadi dasar pengurangan sebesar 75% sesuai ketentuan keputusan.

Sanksi PBB dan hasil pemeriksaan PPS turut dicakup

Ruang lingkup kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan pelaporan SPT atau pembetulan pajak. Pengurangan maupun penghapusan sanksi administratif juga mencakup sanksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat tagihan pajak, serta surat tagihan pajak PBB.

Kelompok wajib pajak yang memiliki sanksi berdasarkan pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) juga dapat memanfaatkan ketentuan ini. Fasilitas berlaku untuk surat ketetapan pajak yang diterbitkan mulai 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027.

Untuk memperoleh keringanan dalam kelompok PPS tersebut, pokok pajak terutang yang berkaitan harus dibayar atau disetor paling lambat 31 Desember 2027. Pemenuhan kewajiban pokok pajak menjadi bagian penting dari persyaratan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi.

Permohonan wajib diajukan sebelum batas waktu

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam KEP-239/PJ/2026.

Batas akhir penyampaian permohonan ditetapkan pada 1 Oktober 2028. Pengajuan juga wajib memenuhi ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026.

Salah satu syaratnya adalah pernyataan bahwa sanksi administratif muncul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Dokumen tersebut harus ditandatangani di atas meterai oleh wajib pajak orang pribadi atau wakil wajib pajak badan.

Pemohon juga diwajibkan menyatakan tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lain terkait objek permohonan. Jika proses hukum telah diajukan, wajib pajak harus mencabutnya dan menyertakan dokumen pencabutan sesuai ketentuan.

Selain persyaratan tersebut, fasilitas hanya diberikan atas sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi. Karena itu, wajib pajak perlu memperhatikan status pembayaran sanksi, pemenuhan pokok pajak, serta tenggat waktu yang sesuai dengan jenis kewajibannya.

Kebijakan mengingatkan pada sunset policy 2008

Pemberian keringanan sanksi melalui KEP-239/PJ/2026 mengingatkan pada kebijakan sunset policy yang diterapkan pemerintah pada 2008. Program tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membetulkan SPT Tahunan secara sukarela.

Wajib pajak yang memenuhi persyaratan sunset policy pada saat itu memperoleh penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang timbul akibat pembetulan SPT. Kebijakan tersebut menjadi pembanding historis bagi pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan perpajakan.