DJP Batasi Pengurangan Sanksi Pajak dan Tutup Tiga Jenis Denda

Wajib pajak di Indonesia menghadapi dua batasan penting dalam pengajuan keringanan sanksi administratif setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperbarui ketentuan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK 71/2026). Aturan tersebut mengecualikan tiga jenis denda dari mekanisme pengurangan atau penghapusan tertentu sekaligus membatasi permohonan menjadi maksimal dua kali.

Ketentuan mengenai jenis sanksi yang tidak dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan tercantum dalam Pasal 21A huruf b PMK 118/2024 sebagaimana diubah melalui PMK 71/2026. Sementara itu, batas pengajuan permohonan diatur dalam Pasal 24 ayat (1), termasuk bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tiga jenis sanksi administratif dalam Surat Tagihan Pajak (STP) terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak dapat diajukan untuk pengurangan atau penghapusan melalui mekanisme yang dimaksud.

Jenis pertama adalah denda berdasarkan Pasal 25 ayat (9) UU KUP sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan setelah dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. Sanksi ini berlaku apabila keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.

Jenis kedua berupa denda sebesar 60% berdasarkan Pasal 27 ayat (5d) UU KUP, yang dikenakan apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Penghitungan denda mengacu pada jumlah pajak berdasarkan putusan banding setelah dikurangi pembayaran pajak yang telah dilakukan sebelum pengajuan keberatan.

Jenis ketiga adalah denda sebesar 60% berdasarkan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP. Sanksi ini dikenakan apabila putusan peninjauan kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dengan penghitungan berdasarkan jumlah pajak dalam putusan setelah dikurangi pembayaran yang telah dilakukan sebelum pengajuan keberatan.

Di luar ketiga pengecualian tersebut, sanksi administratif lain dalam STP masih dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan apabila persyaratannya terpenuhi. Contohnya mencakup sanksi akibat keterlambatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau membayar pajak.

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP memberikan kewenangan kepada dirjen pajak untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif berdasarkan permohonan wajib pajak apabila sanksi timbul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.

Selain ketentuan pengecualian, PMK 71/2026 menambahkan Pasal 27A yang memungkinkan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk mendorong perekonomian nasional. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui KEP-239/PJ/2026 yang diterbitkan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, dengan besaran keringanan bervariasi menurut jenis sanksi dan pemenuhan kewajiban.

Dalam penjelasan melalui akun resmi X @kring_pajak yang dilaporkan Ortax pada 23 Oktober 2026, DJP menegaskan bahwa wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebanyak dua kali. Batas tersebut tetap berlaku meskipun kedua permohonan sebelumnya ditolak.

DJP menjelaskan ketentuan itu melalui pernyataan tertulis di akun resminya.

"Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif dapat diajukan paling banyak 2 kali. Jadi, untuk permohonan yang ketiga sudah tidak dapat diajukan. Ketentuan pengajuan permohonan tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administratif berdasarkan KEP-239/PJ/2026," tulis DJP.

Untuk permohonan kedua, wajib pajak harus mengajukannya paling lambat tiga bulan sejak tanggal pengiriman surat keputusan dirjen pajak atas permohonan pertama. Pengecualian berlaku apabila wajib pajak dapat membuktikan bahwa tenggat tersebut tidak dapat dipenuhi akibat keadaan di luar kekuasaannya.

Permohonan kedua juga harus berkaitan dengan SKP atau STP yang sebelumnya telah memperoleh Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi dari dirjen pajak. Dengan demikian, penolakan atas dua permohonan sebelumnya tidak membuka kesempatan untuk mengajukan permohonan ketiga.