DJP Perkuat Pengawasan Pajak Perusahaan Digital Asing

Pengawasan kepatuhan perpajakan perusahaan digital asing masih menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dilansir dari Nasional, kendala utama berkaitan dengan akses data, verifikasi laporan pajak, dan posisi perusahaan yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Direktur Peraturan Perpajakan I, Rosmauli, menjelaskan bahwa aktivitas transaksi digital lintas negara memiliki karakter berbeda karena tidak melewati proses kepabeanan. Kondisi tersebut membuat otoritas pajak kesulitan memperoleh data pembanding dari perbatasan.

Rosmauli menyampaikan bahwa keterbatasan data tersebut berpengaruh pada kemampuan DJP untuk menemukan seluruh operator asing yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE.

"Transaksi-transaksi ini tidak melewati proses kepabeanan sehingga kami tidak memiliki data perbatasan," ujar Rosmauli dalam acara The 7th BRITACOF, Rabu (14/10/2026).

Selain proses identifikasi perusahaan, DJP juga menghadapi persoalan ketika harus memastikan kepatuhan setelah sebuah operator digital ditetapkan sebagai pemungut pajak. Pemeriksaan laporan menjadi lebih rumit karena data perusahaan dan catatan transaksi berada di yurisdiksi berbeda.

"Setelah suatu operator ditunjuk sebagai pemungut pajak, memeriksa kepatuhannya juga cukup sulit," kata Rosmauli.

Tantangan lain muncul dalam proses komunikasi dengan perusahaan digital asing. Ketiadaan bentuk usaha tetap di Indonesia membuat hubungan operasional antara otoritas pajak dan perusahaan tidak selalu berjalan secara efektif.

Untuk menghadapi hambatan tersebut, DJP menggunakan pendekatan berbasis data dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi. Data pembayaran, kepabeanan, pelaporan pihak ketiga, serta pertukaran informasi dengan otoritas pajak negara lain digunakan untuk membantu proses pengawasan.

Otoritas pajak juga mengembangkan analisis data untuk menentukan prioritas pemeriksaan terhadap perusahaan yang laporan PPN-nya dinilai tidak sesuai dengan volume aktivitas bisnis. Pendekatan ini diarahkan untuk menemukan potensi ketidakpatuhan secara lebih tepat.

Selain penguatan analisis, DJP menilai penyederhanaan mekanisme penunjukan dan pelaporan dapat membantu meningkatkan kepatuhan perusahaan digital asing. Komunikasi yang jelas dan konsisten diperlukan agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi, termasuk oleh perusahaan tanpa kehadiran fisik di Indonesia.

Rosmauli menegaskan bahwa efektivitas penunjukan platform digital sebagai pemungut pajak bergantung pada kemampuan otoritas dalam mengidentifikasi perusahaan terkait dan melakukan verifikasi atas laporan yang diberikan.

Menurut DJP, pengawasan perusahaan digital asing tidak dapat hanya mengandalkan satu negara. Kerja sama internasional diperlukan melalui pertukaran informasi, penyelarasan pendekatan pelaporan, dan berbagi pengalaman antarnegara untuk mengurangi kesenjangan data.