OJK Buka Peluang Proses Pidana Jika Denda Rp 2,1 Triliun Tak Dibayar

Ketidakpatuhan membayar denda administratif senilai Rp 2,1 triliun dapat berujung pada penanganan pidana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kepolisian Republik Indonesia. Sanksi tersebut berkaitan dengan transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dilansir dari Investasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa pembayaran denda harus dilakukan sesuai tenggat yang telah ditentukan. Apabila kewajiban itu tidak diselesaikan sampai batas akhir, penanganan terhadap unsur pidana dapat dilanjutkan.

Besaran sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait berbeda untuk setiap perkara. Pelanggaran dalam transaksi saham DSSA dikenai denda administratif Rp 1,5 triliun, sedangkan perkara penjatahan saham BREN dan CUAN masing-masing dikenai denda Rp 500 miliar dan Rp 100 miliar.

Total sanksi Rp 2,1 triliun tersebut mencakup tiga perkara yang menjadi perhatian OJK. Denda untuk transaksi DSSA berkaitan dengan pelanggaran selama periode perdagangan 2024–2026, sementara dua sanksi lainnya berhubungan dengan penjatahan saham BREN dan CUAN.

Rincian sanksi berdasarkan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

• PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA): denda administratif Rp 1,5 triliun kepada pihak-pihak terkait atas pelanggaran transaksi saham selama periode perdagangan 2024–2026.

• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN): denda administratif Rp 500 miliar kepada pihak-pihak terkait dalam penjatahan saham.

• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN): denda administratif Rp 100 miliar kepada pihak-pihak terkait dalam penjatahan saham.

OJK menempatkan sanksi administratif sebagai tahap awal penanganan perkara yang unsur pidananya telah ditemukan melalui pemeriksaan. Pendekatan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kebijakan penegakan hukum yang berlaku.

OJK mengedepankan pendekatan keadilan restoratif

Hasan Fawzi menyatakan bahwa pelanggaran yang ditangani masuk dalam kategori pidana pasar modal. Ia juga menjelaskan bahwa penegakan hukum tersebut memiliki landasan dalam kebijakan terbaru, termasuk ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang P2SK.

“Pelanggaran ini adalah dalam kategori pelanggaran pidana pasar modal yang memang ada ruang sesuai dengan kebijakan pendekatan penegakan hukum terbaru, baik di tingkat KUHAP maupun pengaturan di Undang-Undang P2SK,” jelasnya, Kamis (22/10).

Dalam penanganan perkara tersebut, OJK terlebih dahulu menerapkan pendekatan keadilan restoratif melalui pemberian sanksi administratif. Namun, mekanisme ini tidak menghilangkan unsur pidana yang telah ditemukan dalam pemeriksaan.

Menurut Hasan, pihak-pihak yang menerima sanksi telah memperoleh surat keputusan dan kesempatan untuk mengajukan sanggahan selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menyebut para pihak tersebut bersikap kooperatif terhadap sanksi yang diberikan.

Pembayaran denda menjadi penentu tindak lanjut

OJK mengharapkan seluruh pihak yang dikenai sanksi memenuhi kewajiban pembayaran sesuai batas waktu yang ditetapkan. Apabila denda tidak dilunasi hingga tenggat berakhir, lembaga tersebut dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti unsur pidana.

Hasan menegaskan bahwa tindak lanjut tersebut dapat dilakukan apabila kewajiban penyelesaian sanksi administratif tidak dipenuhi. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemberian denda tidak serta-merta menutup kemungkinan proses pidana terhadap pelanggaran pasar modal.

“Jika seandainya pada saat batas akhir penyelesaian itu tidak dipenuhi, maka tentu Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini bersama kami dapat menindaklanjuti unsur pidananya,” kata Hasan.