DJP Perluas Akses Data Pajak Multinasional Mulai 2027

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memperoleh akses otomatis terhadap informasi perpajakan grup perusahaan multinasional dari negara mitra mulai 2027. Langkah ini ditempuh Indonesia melalui penandatanganan kesepakatan pertukaran informasi GloBE untuk memperkuat pengawasan kepatuhan Pajak Minimum Global, dilansir dari Nasional. Kesepakatan Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR MCAA) ditandatangani Direktur Jenderal Pajak dalam Competent Authorities Conference ke-13 di Kotor, Montenegro, pada 27-29 Oktober 2026.

Berdasarkan daftar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) per 1 Oktober 2026, Indonesia menjadi negara penandatangan ke-41. GIR merupakan laporan standar yang berisi informasi mengenai grup perusahaan multinasional serta penerapan ketentuan Global Anti-Base (GloBE). Melalui mekanisme tersebut, DJP dapat menerima laporan GloBE dari yurisdiksi tempat perusahaan multinasional menjalankan kegiatan usahanya.

Informasi tersebut diperlukan untuk mengawasi penghitungan dan pemenuhan kewajiban Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT). Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi tahunan sekurang-kurangnya 750 juta euro.

Pertukaran informasi otomatis menggunakan mekanisme Automatic Exchange of Information (AEOI). Dengan sistem ini, DJP dapat memperoleh data relevan dari negara mitra tanpa bergantung pada pelaporan terpisah di setiap yurisdiksi. Namun, implementasi pertukaran informasi dengan setiap negara tidak berlangsung otomatis hanya karena kesepakatan telah ditandatangani. Hubungan pertukaran harus memenuhi persyaratan dan melalui aktivasi masing-masing yurisdiksi.

Aktivasi dilakukan setelah otoritas berwenang memenuhi kewajiban notifikasi kepada Sekretariat Co-ordinating Body. Kedua yurisdiksi juga harus saling mencantumkan sebagai pengirim sekaligus penerima informasi. Skema tersebut turut memberikan kemudahan administrasi bagi perusahaan multinasional melalui sistem pelaporan terpusat atau central filing. Perusahaan dapat menyampaikan GIR melalui satu yurisdiksi yang memenuhi persyaratan sehingga kebutuhan pelaporan berulang di berbagai negara dapat dikurangi.

Seluruh informasi yang dipertukarkan wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan sesuai ketentuan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC). Kesepakatan GIR MCAA sendiri disusun berdasarkan Pasal 6 MAAC yang telah diratifikasi Indonesia. Penandatanganan tersebut juga mendukung penerapan ketentuan GloBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.

Indonesia turut mendorong penguatan kerja sama bantuan penagihan pajak lintas negara atau cross-border assistance in recovery of tax claims. Dalam konferensi yang sama, Direktur Jenderal Pajak menjadi pembicara utama pada sesi khusus mengenai bantuan penagihan pajak lintas negara. Kerja sama ini dinilai penting karena mobilitas modal dan aset internasional dapat menyulitkan penagihan ketika aset atau pihak yang bertanggung jawab berada di luar wilayah kewenangan suatu otoritas pajak.

Indonesia mengajak negara mitra yang masih memiliki reservasi terhadap ketentuan bantuan penagihan pajak dalam MAAC untuk mempertimbangkan pencabutan reservasi. Alternatif lainnya adalah memperluas kerja sama melalui kesepakatan bilateral.

Indonesia juga mendorong penggunaan Model Manual yang disusun Global Forum sebagai pedoman dalam membangun prosedur teknis bantuan penagihan pajak lintas negara. Komitmen tersebut didukung Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2024 yang membatasi reservasi bantuan penagihan pajak pada jenis pajak tertentu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mengatur bantuan penagihan pajak.

Kedua regulasi tersebut menjadi bagian dari landasan penguatan kerja sama administrasi perpajakan internasional Indonesia. Competent Authorities Conference ke-13 diselenggarakan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes bersama otoritas pajak Montenegro. Pertemuan selama tiga hari tersebut dihadiri perwakilan dari 90 yurisdiksi, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan Korea.

Salah satu pembahasan utama konferensi menyoroti efektivitas pertukaran informasi antarnegara. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari banyaknya data yang dipertukarkan, tetapi juga dari pemanfaatan informasi tersebut dan dampaknya terhadap administrasi perpajakan.