DJP Catat 5.600 Wajib Pajak Terdaftar dalam Skema GloBE

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat 5.600 wajib pajak telah terdaftar dalam skema pajak minimum global atau GloBE hingga pertengahan Oktober 2026. Menurut laporan Nasional, pendaftaran tersebut mencakup entitas konstituen dan anggota grup usaha patungan di Indonesia yang menjadi bagian dari grup perusahaan multinasional dalam cakupan ketentuan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa proses pendaftaran dan administrasi wajib pajak GloBE dilakukan melalui sistem Coretax. Wajib pajak dapat menambahkan status GloBE secara mandiri melalui akun masing-masing dalam sistem tersebut.

Bimo menyatakan Coretax menjadi platform utama untuk menjalankan kebijakan Pilar 2. Sistem ini juga menyediakan data yang digunakan kantor pusat DJP untuk mengoordinasikan pengawasan terhadap wajib pajak melalui kantor wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu, 14 Oktober 2026, Bimo menjelaskan peran Coretax dalam implementasi kebijakan tersebut.

"Pelaksanaan Pilar 2 menggunakan platform Coretax. Data kami masukkan ke akun wajib pajak melalui Coretax," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Data dalam sistem tersebut menjadi acuan bagi kantor pusat DJP untuk mengingatkan unit-unit di daerah mengenai pelaksanaan kewajiban pajak minimum global. Mekanisme ini dirancang untuk mendukung koordinasi pengawasan antara kantor pusat dan jajaran vertikal DJP.

Sebelumnya, DJP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 yang mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional.

Dalam aturan tersebut, perusahaan multinasional masuk dalam cakupan GloBE apabila memiliki peredaran bruto konsolidasi minimal 750 juta euro atau sekitar Rp 15 triliun per tahun. Ambang batas itu harus terpenuhi setidaknya dalam dua dari empat tahun pajak sebelum tahun pengenaan GloBE.

Ketentuan tersebut menjadi dasar penerapan pajak minimum global sebesar 15 persen sesuai kesepakatan OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kebijakan ini ditujukan kepada grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria dalam aturan tersebut.

Perusahaan yang termasuk dalam cakupan GloBE wajib mendaftarkan diri melalui Portal Wajib Pajak paling lambat sembilan bulan setelah berakhirnya tahun pengenaan GloBE pertama. DJP juga berwenang menetapkan status wajib pajak GloBE secara jabatan apabila perusahaan tidak mengajukan penambahan status secara sukarela.

Selain pendaftaran, perusahaan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk memenuhi kewajiban dalam skema GloBE. Pelaporan tersebut mencakup pajak tambahan berdasarkan Income Inclusion Rules (IIR), Undertaxed Payment Rules (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).

Khusus entitas induk utama grup perusahaan multinasional, DJP mewajibkan penyampaian GloBE Information Return (GIR). Laporan ini memuat struktur grup perusahaan, tarif pajak efektif di setiap yurisdiksi, serta perhitungan pajak tambahan global.