Ditjenpas Cabut Bebas Bersyarat Mas Bechi dan Periksa Enam Petugas

Pembebasan bersyarat Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, resmi dicabut setelah muncul dugaan maladministrasi dalam proses pemberiannya. Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur memeriksa enam pegawai Lapas dan Balai Pemasyarakatan Malang untuk mendalami dugaan pelanggaran prosedur tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali menyatakan, peninjauan ulang dilakukan setelah muncul pemberitaan mengenai pembebasan bersyarat Mas Bechi, termasuk informasi yang mengatasnamakan korban. Hasil pemeriksaan awal menjadi salah satu dasar pencabutan hak tersebut.

Kusnali menjelaskan bahwa evaluasi terhadap prosedur pemberian pembebasan bersyarat menemukan indikasi penyimpangan administrasi.

"Dari kejadian itu kami melihat kembali terkait dengan tahapan-tahapan prosedur dan terindikasi ada malindikasi, maladministrasi," ujar Kusnali.

Untuk menelusuri dugaan tersebut, Kusnali menyebut pihaknya sempat membentuk tim investigasi dan meminta keterangan sejumlah pihak. Penanganan selanjutnya diambil alih oleh Inspektorat Ditjen Pemasyarakatan.

Dari enam pegawai yang diperiksa, lima merupakan petugas Lapas Kelas I Malang, sedangkan satu lainnya berasal dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada keterlibatan mereka dalam tahapan pemberian pembebasan bersyarat Mas Bechi.

"Yang diperiksa dari lapas ada lima orang, dari bapas ada satu orang, berjumlah enam orang. Nanti sekali lagi kita tunggu hasil dari tim Inspektorat hasilnya seperti apa," ujar Kusnali.

Pencabutan pembebasan bersyarat mulai dilaksanakan pada Kamis, 8 Oktober 2026. Setelah menjalani pembebasan bersyarat selama hampir setahun, Mas Bechi mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk memenuhi kewajiban lapor sekaligus menerima keputusan pencabutan tersebut.

Kepala Bapas Kelas I Malang Fathorrosi membenarkan bahwa surat keputusan pencabutan telah diterima melalui Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur pada Selasa, 6 Oktober 2026.

"Bahwa terkait SK pencabutan klien bapas malang (Subechi) sudah kami terima melalui Kanwil Ditjenpas Jatim, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026," ujar Fathorrosi.

Menurut Fathorrosi, surat keputusan disampaikan secara persuasif ketika Mas Bechi menjalani wajib lapor. Setelah menerima dokumen tersebut, Mas Bechi dibawa kembali ke Lapas Kelas I Malang, yang berjarak kurang dari 500 meter dari kantor Bapas.

"Pada hari ini yang bersangkutan klien atas nama Bechi melakukan wajib lapor. Sekaligus disampaikannya SK itu terhadap klien secara persuasif," ujar Fathorrosi.

Persoalan pembebasan bersyarat narapidana kasus kekerasan seksual juga menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat umum bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, serta Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram di Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026, anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi korban.

Yanuar mendesak LPSK mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan agar biaya pemeriksaan visum et repertum dan perawatan medis korban tindak pidana kekerasan seksual ditanggung negara. Ia menilai biaya dan prosedur pelayanan kesehatan dapat menjadi hambatan bagi korban yang hendak melapor.

"Terkait korban yang mendapatkan kesulitan terhadap akses kesehatan, ini saya meminta ke LPSK untuk bisa membangun kerja sama, MoU dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Jadi ketika korban itu butuh visum, butuh apapun gitu ke rumah sakit, dia tidak dibebani biaya lagi," ujar Yanuar.

Ia juga meminta agar mekanisme pengaduan dan akses layanan kesehatan dirancang sederhana serta cepat. Menurutnya, perlindungan tersebut harus dapat diakses korban secara konsisten, bukan bergantung pada kondisi tertentu.

"Dengan hanya sekedar nanti dibangun sistem yang cepat pengaduan ke LPSK, dengan proses yang sederhana, yang cepat, sehingga itu bisa menjadi kunci bahwa mereka bisa mendapatkan fasilitas kesehatan gratis itu tadi. Jadi bukan sekedar untung-untungan," ujar Yanuar.

Dalam rapat tersebut, Yanuar turut menyoroti penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Ia menekankan perlunya pengungkapan kasus dan penindakan terhadap pihak yang terbukti bermasalah tanpa mendiskreditkan pesantren secara keseluruhan.

"Lembaga Pendidikan Islam dikotori oleh orang-orang bejat seperti itu. Tentu kita waktunya sekarang ini berbenah. Kita tentu tidak mendiskreditkan pesantren secara umum, tapi terhadap lembaga yang bermasalah itu harus kita ungkap, terhadap pelaku yang bermasalah kita ungkap," ujar Yanuar.

Yanuar juga meminta Ditjen Pemasyarakatan membuka informasi mengenai dasar pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus kekerasan seksual. Ia menilai keterbukaan mengenai jumlah, waktu, dan alasan pemberian remisi diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas pemasyarakatan.

"Kami ingin Ditjen Pas terbuka, kalau memang itu bisa bebas karena remisi, buka. Dapat berapa kali remisi, kapan, terus apa penyebab dia bisa dapat remisi. Ini harus terang-terang, nggak bisa lagi kita tutup-tutupin urusan itu. Dan saya mendorong Pemasyarakatan untuk akuntabel transparan terkait dengan masalah remisi maupun pembebasan bersyarat," ujar Yanuar.