DEN Usulkan Perjelas Pembuktian Korupsi untuk Dorong Investasi

Kepastian hukum dalam pengelolaan investasi menjadi perhatian dalam usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk menyempurnakan pembuktian tindak pidana korupsi. Dikutip dari Keuangan, usulan tersebut dinilai berpotensi memberikan ruang pengambilan keputusan investasi yang lebih terukur, tetapi dampaknya terhadap pasar saham masih bergantung pada sejumlah faktor. DEN mengusulkan perbaikan mekanisme pembuktian unsur pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rekomendasi ini juga mencakup perluasan jenis tindak pidana yang dapat dijerat. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara tetap menjadi bagian dari ketentuan tindak pidana korupsi. Kewajiban mengembalikan uang negara yang diselewengkan juga tidak dihapuskan.

Menurut Luhut, fokus penyempurnaan berada pada kejelasan dan objektivitas pembuktian. Dengan demikian, pelaku korupsi tetap dapat diproses, sedangkan pengambil keputusan yang bertindak dengan itikad baik tidak semestinya dipidana tanpa dasar yang jelas.

DEN turut mengusulkan penambahan delik yang belum tercakup dalam hukum nasional berdasarkan United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian ialah penyuapan terhadap pejabat publik asing. Luhut menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat penting untuk mendukung percepatan investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. DEN mengacu pada studi Freedom and Prosperity Indexes 2025, yang menunjukkan korelasi paling kuat antara penerapan supremasi hukum dan kemakmuran serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, penerapan standar konvensi tersebut dalam hukum nasional dinilai belum menyeluruh, termasuk dalam pengaturan penyuapan terhadap pejabat publik asing. Penyempurnaan UU Tipikor juga disebut sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan Nomor 28/PUU-XXIV/2026. DEN menilai perbaikan aturan diperlukan di tengah ketidakpastian penegakan hukum yang masih menjadi perhatian publik dan internasional.

Dana pensiun menilai kepastian hukum penting

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menyambut positif usulan tersebut karena dinilai dapat memperjelas batas antara kerugian investasi dan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua 3 ADPI, Budi Sutrisno, menekankan bahwa kerugian akibat perubahan kondisi pasar tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Budi menjelaskan bahwa perubahan nilai investasi dapat terjadi karena fluktuasi harga harian, perkembangan ekonomi domestik maupun global, serta pergerakan nilai tukar. Faktor-faktor tersebut merupakan risiko yang lazim dalam kegiatan bisnis. “Fluktuasi harga harian (mark-to-market), dinamika ekonomi domestik maupun global, dan selisih nilai kurs merupakan bagian dari risiko bisnis yang biasa terjadi,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (23/10/2026).

Menurut Budi, pemisahan yang tegas antara kerugian akibat mekanisme pasar dan tindakan koruptif dapat membantu pengelola dana mengambil keputusan secara lebih terukur. Kekhawatiran terhadap risiko hukum ketika harga saham turun selama ini dinilai membebani pengelola dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga publik.

Apabila batas pertanggungjawaban pidana menjadi lebih jelas, pengelola dana berpotensi memiliki keleluasaan lebih besar dalam menerapkan strategi mitigasi risiko. Salah satu langkah yang disebut ialah cut loss secara terukur untuk membatasi kerugian investasi. “Pada gilirannya, kepastian itu dapat mendorong keberanian investor institusional lokal untuk masuk ke bursa dan membantu menyerap penawaran saat terjadi tekanan lepas dari investor asing,” tuturnya.

Alokasi saham tetap mengikuti strategi dana pensiun

Budi menegaskan bahwa peningkatan investasi pada saham tidak dapat dilepaskan dari strategi alokasi aset setiap dana pensiun. Pengelola perlu menyesuaikan komposisi portofolio dengan kewajiban yang harus dipenuhi atau melalui pendekatan Asset-Liability Matching.

Instrumen saham umumnya dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang. Penentuan saham yang dipilih memperhatikan fundamental emiten, likuiditas, dan konsistensi pembagian dividen. Menurut Budi, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tidak menetapkan secara spesifik batas maksimal pembelian saham bagi portofolio dana pensiun. Namun, pengurus atau pengelola yang berinvestasi pada instrumen saham diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pasar modal.

Karena itu, batas penempatan saham ditentukan dalam arahan investasi masing-masing dana pensiun dengan mempertimbangkan profil risiko serta kebutuhan likuiditas. Pengendalian risiko juga dilakukan melalui disiplin cut loss dan penerapan kriteria analisis fundamental yang ketat.

Pengamat mengingatkan risiko bagi investor asing

Berbeda dari pandangan ADPI, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menilai perubahan aturan pembuktian korupsi tidak otomatis meningkatkan investasi di pasar saham. Menurutnya, investor asing sangat memperhatikan risiko penipuan dan akuntabilitas ketika menanamkan modal di negara berkembang. Irvan mengingatkan bahwa apabila perlindungan terhadap aset negara dianggap melemah, premi risiko investasi Indonesia dapat meningkat.

Kondisi tersebut justru berpotensi mendorong arus keluar modal lebih lanjut. Dia menilai kebijakan itu berpeluang meningkatkan likuiditas bursa apabila BUMN melakukan ekspansi atau pembelian kembali saham secara agresif. Namun, persoalan mendasar di pasar modal tidak hanya berkaitan dengan ketentuan pidana korupsi.

“Namun, masalah utama bursa saat ini baik fluktuasi makro, suku bunga global, dan daya beli domestik tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah definisi pidana korupsi,” ungkapnya kepada Kontan.

Irvan juga menilai tidak terdapat hubungan langsung antara rekomendasi DEN dan peningkatan alokasi investasi perusahaan asuransi wajib ke instrumen saham. Kedua persoalan tersebut berada dalam ranah pengaturan yang berbeda. Menurut Irvan, tujuan usulan DEN ialah membedakan risiko bisnis atau kerugian dalam aksi korporasi dari tindak pidana korupsi selama tidak terdapat unsur suap (bribery). Dengan demikian, perubahan tersebut tidak serta-merta mewajibkan perusahaan asuransi menambah kepemilikan saham.

OJK tetap membatasi penempatan investasi asuransi

Pengelolaan aset dan penempatan dana perusahaan asuransi tetap mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Irvan menyebut salah satu landasan yang berlaku adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

Ketentuan tersebut mencakup batas investasi di pasar modal dan instrumen lainnya untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan serta melindungi dana nasabah. Penempatan investasi langsung pada ekuitas dibatasi maksimal 50% dari total ekuitas perusahaan asuransi. “Langkah itu ditujukan untuk membatasi eksposur berlebih pada instrumen pasar modal yang berfluktuasi tinggi,” ujarnya.

Selain itu, alokasi investasi asuransi ke instrumen luar negeri dibatasi maksimal 20% dari total investasi. Untuk subdana Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI atau unitlink), batas penempatan tersebut mencapai maksimal 30%. Irvan menambahkan bahwa POJK terbaru juga membuka kesempatan investasi pada instrumen komoditas, termasuk Exchange-Traded Fund (ETF) berbasis emas (gold ETF). Selain itu, batas investasi subdana PAYDI pada reksadana konvensional telah dihapus untuk memberikan fleksibilitas lebih besar.

Dengan demikian, penyempurnaan pembuktian tindak pidana korupsi menjadi bagian dari upaya memperjelas kepastian hukum, tetapi keputusan investasi tetap harus memperhatikan tata kelola, pengendalian risiko, serta ketentuan yang berlaku bagi setiap pengelola dana.