CITA Nilai Insentif PPN Rumah Rp 5 Miliar Tak Tepat Sasaran

Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar dinilai belum tepat sasaran oleh Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). Pengamat perpajakan CITA, Fajry Akbar, menilai kebijakan tersebut lebih banyak menguntungkan kelompok masyarakat kelas atas dibandingkan kelas menengah yang membutuhkan dukungan fiskal. Penilaian ini disampaikan kepada Kontan.co.id pada Minggu (25/10/2026), dilansir dari Nasional.

Menurut Fajry, tingginya batas harga rumah yang memenuhi syarat insentif membuat fasilitas tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah. Ia juga menyoroti pemanfaatan insentif yang terkonsentrasi pada pembelian rumah dengan harga Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Fajry Akbar menjelaskan bahwa kritik terhadap batas harga rumah tersebut telah disampaikannya sejak awal penerapan kebijakan. Ia menilai kriteria penerima insentif perlu mencerminkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan pemerintah.

"Sejak awal, saya sudah menyatakan bahwa kebijakan ini tidak tepat sasaran. Sebab, batas nilai rumah yang memperoleh fasilitas PPN DTP mencapai Rp 5 miliar," ujar Fajry Akbar, pengamat perpajakan CITA.

Ia menilai rumah dalam rentang harga tersebut lebih banyak menyasar konsumen dari kelompok berpenghasilan tinggi. Data pemanfaatan insentif yang disorotnya juga menunjukkan bahwa pembelian rumah senilai Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar menjadi kelompok terbesar penerima fasilitas.

"Jelas, kebijakan ini tidak tepat sasaran. Pasar rumah dengan nilai sebesar itu adalah kelompok kelas atas, bukan kelas menengah. Bahkan, jika melihat data, kelompok rumah dengan harga Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar menjadi yang paling banyak memanfaatkan insentif," kata Fajry Akbar.

Menurut Fajry, masyarakat kelas menengah justru membutuhkan dukungan fiskal untuk mempertahankan daya beli dan meningkatkan kemampuan ekonomi. Sebaliknya, kelompok kelas atas dinilai memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik sehingga tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah.

"Padahal, kelompok yang membutuhkan dukungan fiskal saat ini adalah kelas menengah. Sementara itu, kesejahteraan kelompok kelas atas sudah meningkat meskipun tanpa dukungan fiskal," ujar Fajry Akbar.

Fajry juga memperingatkan bahwa distribusi manfaat insentif yang lebih banyak mengarah kepada kelompok berpenghasilan tinggi berisiko memperbesar ketimpangan. Penilaian tersebut berkaitan dengan perbedaan kebutuhan dukungan ekonomi antara kelompok kelas menengah dan kelas atas.

Di sisi pemanfaatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Perumahan 2026 mencatat sebanyak 9.618 unit rumah memperoleh fasilitas PPN DTP hingga semester I-2026. Insentif tersebut berlaku untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun.

Menurut data tersebut, penerima insentif masih terkonsentrasi di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Jawa Barat mencatat jumlah penerima terbanyak dengan 3.684 unit rumah, disusul Banten sebanyak 2.094 unit rumah, sementara Jawa Timur juga termasuk provinsi dengan jumlah penerima terbesar.

Secara keseluruhan, 9.618 unit rumah yang memanfaatkan fasilitas PPN DTP hingga semester I-2026 setara dengan sekitar 25,7% dari total unit rumah yang memperoleh fasilitas serupa sepanjang 2025, berdasarkan data yang dikutip dalam Statistik Perumahan 2026 dari BPS.