CDS Indonesia Tembus 100 Basis Poin dan Tekan Biaya Utang

Kenaikan premi risiko Indonesia mendorong kekhawatiran terhadap biaya penerbitan utang baru pemerintah pada sisa 2026. Berdasarkan data 22 Oktober 2026, credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun mencapai 100,26 basis poin dan tenor 10 tahun berada di level 150,14 basis poin, dilansir dari Nasional.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai kenaikan tersebut dipengaruhi tekanan eksternal, melemahnya kondisi eksternal Indonesia, serta sentimen pasar terhadap pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai konsultasi kemungkinan perubahan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone.

Menurut Irman, kenaikan CDS telah berlangsung sebelum pengumuman MSCI. Pergerakan itu mencerminkan tekanan yang berasal dari kenaikan yield US Treasury, risiko geopolitik, dan memburuknya kondisi eksternal Indonesia.

Irman menjelaskan bahwa CDS tenor lima tahun bergerak dari kisaran 84–88 basis poin pada akhir September menjadi sekitar 93 basis poin pada 15 Oktober 2026.

"CDS 5 tahun Indonesia sudah bergerak naik sebelum pengumuman MSCI, dari kisaran 84–88 bps pada akhir September menjadi sekitar 93 bps pada 15 Oktober. Setelah pengumuman MSCI, CDS kembali naik menembus 100 bps," ujar Irman Faiz, Lead Economist Bank Danamon Indonesia.

Kenaikan setelah pengumuman tersebut menunjukkan tambahan premi risiko khusus Indonesia. Menurut Irman, pasar juga mulai memperhitungkan kemungkinan arus modal keluar dari instrumen investasi portofolio Indonesia.

Risiko tersebut dapat memengaruhi biaya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), terutama jika kenaikan CDS terjadi bersamaan dengan tingginya yield obligasi pemerintah Amerika Serikat.

Untuk penerbitan SBN pada kuartal IV-2026, Irman menilai pemerintah perlu menjaga fleksibilitas dalam menentukan volume, tenor, dan waktu penerbitan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan tenor dengan permintaan domestik kuat, melakukan pertukaran obligasi atau manajemen liabilitas, serta menyeimbangkan penerbitan SBN berdenominasi rupiah dan valuta asing.

Irman menilai penentuan waktu penerbitan obligasi global menjadi penting karena kenaikan CDS secara langsung meningkatkan keseluruhan biaya pendanaan pemerintah.

Di pasar domestik, basis investor rupiah yang luas dapat membantu meredam tekanan ketika investor asing masih mencermati perkembangan pasar. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan tingkat imbal hasil yang memadai untuk mempertahankan minat investor.

"Karena itu, menurut kami lebih baik menerima yield domestik yang sedikit lebih tinggi untuk menjaga price discovery, daripada mempertahankan yield terlalu rendah tetapi mengorbankan bid dan demand pasar," jelas Irman.

Tekanan kenaikan yield SBN diperkirakan masih berlanjut, terutama pada tenor panjang. Irman menyebut yield SBN tenor 10 tahun berpotensi bergerak menuju 7,5%–7,6% dalam jangka pendek jika CDS Indonesia bertahan di atas 100 basis poin, yield US Treasury tetap tinggi, dan tekanan terhadap rupiah berlanjut.

Meski demikian, proyeksi dasar Bank Danamon Indonesia masih menempatkan yield SBN tenor 10 tahun di sekitar 7,4% pada akhir 2026. Proyeksi tersebut bergantung pada penguatan respons kebijakan Bank Indonesia (BI), meredanya premi risiko Indonesia, dan membaiknya kondisi global.

"Namun, baseline kami tetap melihat (yield SBN) tenor 10 tahun sekitar 7,4% pada akhir tahun, dengan asumsi BI memperkuat respons kebijakan, premi risiko mulai mereda dan kondisi global membaik," kata Irman.

Irman menegaskan kenaikan CDS mencerminkan peningkatan premi yang diminta investor untuk menanggung risiko Indonesia. Karena itu, penyesuaian yield SBN dinilai dapat membantu menjaga daya tarik imbal hasil obligasi terhadap risiko yang ditanggung investor.

"Membiarkan sebagian penyesuaian terjadi melalui yield justru diperlukan untuk mengembalikan daya tarik risk-adjusted return SBN, sementara BI menjaga stabilitas rupiah," jelas Irman.

Menurut Irman, BI perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sementara pemerintah harus mewaspadai kenaikan yield yang terlalu cepat dan tidak terkendali. Kondisi tersebut dapat memperbesar biaya pembiayaan kembali utang pemerintah sekaligus menekan kondisi keuangan domestik.