Bulog Targetkan Produksi 300.000 Ton Beras Premium pada 2026

Penambahan pasokan beras premium yang disiapkan Perum Bulog belum diperkirakan mampu menekan harga beras secara nasional. Dilansir dari Nasional, Bulog menargetkan produksi 300.000 ton hingga Desember 2026 untuk merespons kenaikan harga, tetapi pengamat menilai dampaknya terbatas karena volumenya relatif kecil dibandingkan konsumsi bulanan.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, memperkirakan tambahan pasokan tersebut kurang dari 5% konsumsi beras bulanan. Karena itu, intervensi dinilai lebih berpotensi menstabilkan harga beras premium di kota-kota besar dan jaringan ritel modern.

Eliza menekankan bahwa target produksi tersebut perlu diarahkan pada segmen pasar yang tepat.

"Target 300.000 ton beras komersial atau premium Bulog hingga Desember itu hanya langkah tambahan yang tepat untuk segmen premium, terutama di kota," ujar Eliza Mardian kepada Kontan, Senin (12/10/2026).

Menurut Eliza, efektivitas kebijakan bergantung pada kecepatan dan ketepatan distribusi. Stok yang hanya tersimpan di gudang tanpa segera menjangkau pasar yang membutuhkan diperkirakan memberikan pengaruh minimal terhadap harga yang dibayar konsumen.

Ia mendorong Bulog memprioritaskan penyaluran beras komersial ke wilayah dengan harga tinggi serta jaringan ritel yang mengalami kekurangan pasokan. Pemerintah juga dinilai perlu bekerja sama dengan pedagang dan agen serta memantau perubahan harga sebelum dan sesudah intervensi.

Eliza turut menyoroti tingginya harga gabah di tingkat petani yang meningkatkan biaya pengolahan beras premium. Menurutnya, penambahan pasokan saja belum memadai untuk mengatasi persoalan harga dalam jangka menengah.

Untuk menjaga keterjangkauan harga tanpa merugikan petani, Eliza menilai pemerintah perlu mempercepat distribusi beras komersial Bulog ke jaringan ritel, memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium, serta menyalurkan bantuan pangan kepada kelompok rentan.

Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan harga pembelian pemerintah (HPP) dan penyerapan gabah agar petani memperoleh harga yang layak, terutama saat musim paceklik. Penekanan harga gabah secara paksa dinilai berisiko mengurangi insentif petani untuk berproduksi pada musim berikutnya.

Eliza menyebut evaluasi intervensi perlu mencakup lebih dari sekadar jumlah beras yang diproduksi atau disalurkan. Indikator yang perlu diperiksa meliputi perubahan harga eceran beras premium, selisih harga antardaerah, ketersediaan beras di pasar, dan keterjangkauan harga bagi rumah tangga.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya menyampaikan bahwa Bulog mendapat arahan dari Menteri Pertanian untuk memproduksi 300.000 ton beras komersial atau premium hingga Desember 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya merespons kenaikan harga beras.

Hingga 9 Oktober 2026, realisasi produksi beras komersial Bulog baru mencapai sekitar 71.000 ton hingga 72.000 ton. Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan kenaikan harga beras pada September hingga Oktober dipengaruhi belum masuknya musim panen dan tingginya harga gabah di sejumlah daerah.